Makassar (Antaranews Sulsel) - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengingatkan insentif para aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh dipotong oleh atasan.
"Saya tidak mau lagi mendengar ada laporan dari bawah yang dipotong gaji, insentif, perjalanan dinas, tanpa ada alasan jelas," kata Andi Sudirman di hadapan ASN lingkup Pemprov Sulsel, saat menjadi inspektur upacara Hari Kesadaran Nasional, di Makassar, Senin.
Andi Sudirman mengaku banyak mendengar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ada ASN yang insentifnya dipotong.
"Jangan main-main, tolong jadi perhatian ini," ujarnya.
Ia juga memberi kesempatan kepada seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk menyampaikan uneg-uneg yang dirasakan selama ini secara langsung. Termasuk, jika ada hak yang tidak diberikan oleh instansi di lingkup Pemprov Sulsel.
"ASN diminta memasukkan saran dan keluhan pada kotak yang disiapkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," kata dia.
Nantinya, kata dia, jika di kemudian hari terdapat laporan terkait hak yang tidak diberikan, maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi OPD bersangkutan.
"Ini juga akan dikaji ulang setiap enam bulan. Jika ada beberapa hal yang signifikan tidak tercapai, ini akan menjadi poin penilaian bagi instansi tersebut," katanya.
"Saya tidak mau lagi mendengar ada laporan dari bawah yang dipotong gaji, insentif, perjalanan dinas, tanpa ada alasan jelas," kata Andi Sudirman di hadapan ASN lingkup Pemprov Sulsel, saat menjadi inspektur upacara Hari Kesadaran Nasional, di Makassar, Senin.
Andi Sudirman mengaku banyak mendengar di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) ada ASN yang insentifnya dipotong.
"Jangan main-main, tolong jadi perhatian ini," ujarnya.
Ia juga memberi kesempatan kepada seluruh ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk menyampaikan uneg-uneg yang dirasakan selama ini secara langsung. Termasuk, jika ada hak yang tidak diberikan oleh instansi di lingkup Pemprov Sulsel.
"ASN diminta memasukkan saran dan keluhan pada kotak yang disiapkan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," kata dia.
Nantinya, kata dia, jika di kemudian hari terdapat laporan terkait hak yang tidak diberikan, maka akan menjadi penilaian tersendiri bagi OPD bersangkutan.
"Ini juga akan dikaji ulang setiap enam bulan. Jika ada beberapa hal yang signifikan tidak tercapai, ini akan menjadi poin penilaian bagi instansi tersebut," katanya.