Mamuju (Antaranews Sulsel) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melakukan kegiatan untuk mengadvokasi perbaikan gizi masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Advokasi percepatan perbaikan gizi tingkat Provinsi Sulbar dilaksanakan untuk menciptakan berbagai strategi yang dapat menghasilkan rencana inovasi dalam rangka penanggulangan masalah stunting di Sulbar," kata Kepala Dinas kesehatan Achmad Azis di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, saat ini Sulbar berada pada kondisi akut kronis dengan frevalensi stunting di atas 20 persen yaitu sebesar 40,1 persen pada 2017 dan menduduki peringkat ke dua tertinggi stunting di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Situasi ini jika tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi kinerja pembangunan yang menyangkut kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga harus segera dilakukan advokasi," katanya.
Menurut dia, dalam upaya percepatan penanganan gizi dalam penanggulangan stunting dan wasting, perlu kerjasama antar sektor dan melibatkan pemangku kepentingan.
"Perlu kerja sama dengan seluruh pihak seperti kelembagaan, Ormas, perguruan tinggi serta masyarakat umum, dalam rangka mengatasi masalah stunting yang ada di Sulbar ini," katanya.
"Advokasi percepatan perbaikan gizi tingkat Provinsi Sulbar dilaksanakan untuk menciptakan berbagai strategi yang dapat menghasilkan rencana inovasi dalam rangka penanggulangan masalah stunting di Sulbar," kata Kepala Dinas kesehatan Achmad Azis di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, saat ini Sulbar berada pada kondisi akut kronis dengan frevalensi stunting di atas 20 persen yaitu sebesar 40,1 persen pada 2017 dan menduduki peringkat ke dua tertinggi stunting di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Situasi ini jika tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi kinerja pembangunan yang menyangkut kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga harus segera dilakukan advokasi," katanya.
Menurut dia, dalam upaya percepatan penanganan gizi dalam penanggulangan stunting dan wasting, perlu kerjasama antar sektor dan melibatkan pemangku kepentingan.
"Perlu kerja sama dengan seluruh pihak seperti kelembagaan, Ormas, perguruan tinggi serta masyarakat umum, dalam rangka mengatasi masalah stunting yang ada di Sulbar ini," katanya.