Mamuju (Antaranews Sulsel) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan kunjungan ke Provinsi Sulbar dalam rangka pemantauan inventarisasi data dan permasalahan di bidang tata kelola pemerintahan.
"Tim Kemenkopolhukam berkunjung ke Sulbar yang juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Sulbar," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar yang sudah lima tahun berdiri belum didukung sarana dan fasilitas memadai dan dari segi mutu sumber daya manusia juga masih terbatas.
Lukman juga menyampaikan terkait kondisi pelayanan publik di Sulbar yakni rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik tentang Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 sehingga menjadi salah satu benang kusut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesioal.
"Kendala lainnya termasuk kurangnya perhatian penyelenggara pelayanan publik atas tindaklanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan Ombudsman," ujarnya.
Tim Kemenkopolhukam terdiri dari Asdep Koordinasi Tata kelola pemerintah, Seger Rahardiyono, Kepala Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur, Suheri dan Noor Aras Arief, SE sebagai Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
Seger Rahardiyono mengatakan terkait kedatangannya ke Kantor Ombudsman Sulbar untuk membangun sinergi dan sharing informasi terkait kondisi pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
"Masalah yang ada dan berkaitan dengan kami telah disampaikan untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.
"Tim Kemenkopolhukam berkunjung ke Sulbar yang juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Ombudsman Sulbar," kata Kepala Ombudsman Sulbar, Lukman Umar di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, Ombudsman Sulbar yang sudah lima tahun berdiri belum didukung sarana dan fasilitas memadai dan dari segi mutu sumber daya manusia juga masih terbatas.
Lukman juga menyampaikan terkait kondisi pelayanan publik di Sulbar yakni rendahnya pemahaman penyelenggara pelayanan publik tentang Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 sehingga menjadi salah satu benang kusut dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesioal.
"Kendala lainnya termasuk kurangnya perhatian penyelenggara pelayanan publik atas tindaklanjut penyelesaian pengaduan yang disampaikan Ombudsman," ujarnya.
Tim Kemenkopolhukam terdiri dari Asdep Koordinasi Tata kelola pemerintah, Seger Rahardiyono, Kepala Bidang SDM dan Pengawasan Aparatur, Suheri dan Noor Aras Arief, SE sebagai Kabid Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
Seger Rahardiyono mengatakan terkait kedatangannya ke Kantor Ombudsman Sulbar untuk membangun sinergi dan sharing informasi terkait kondisi pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
"Masalah yang ada dan berkaitan dengan kami telah disampaikan untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya.