Makassar (Antaranews Sulsel) - Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XIII Makassar Miftachul Munir meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun jalan poros Maros-Bone.
"Kami meminta dukungan Pemprov Sulsel agar bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kelanjutan pembangunan di poros Maros-Bone tetap menjadi prioritas di tahun 2020," kata Miftachul di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan jalan poros Maros-Bone panjangnya mencapai 166 kilometer, yang terbagi atas enam segmen yang menjadi tugas BBPJN. Pihak BBPJN, kata dia, baru menyelesaikan pelebaran jalan sepanjang 2,4 kilometer yang terdapat pada segmen satu, termasuk di dalamnya jalan layang Camba-Bone.
Sayangnya, kata dia, ada arahan dari kementerian bahwa tahun depan belum boleh ada pekerjaan untuk paket multiyears baru lagi.
"Ini yang kami minta agar pemprov berkoordinas dengan kementerian agar pengerjaan jalan bisa dilanjutkan," imbuhnya.
Khusus segmen 2, lanjutnya, saat ini BBPJN masih menyiapkan dua opsi pengerjaan. Pertama dengan membangun jalan layang (elevated road) dengan kisaran anggaran Rp600 miliar lebih. Kedua dengan sistem terowongan, dengan estimasi anggaran Rp1 triliun.
"Keputusan akhir akan ditetapkan oleh kementerian," imbuhnya.
Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan BBPJN sebagai pelaksana, tidak mungkin mengusulkan pengerjaan jalam tersebut.
"Mereka minta kami lebih aktif bicarakan dengan pusat termasuk beberapa akses jalan yang belum selesai," ujar Nurdin.
Nurdin juga akan meminta kepada kepala daerah, bupati dan wali kota, agar lebih peduli terhadap masalah pembebasan lahan.
"Karena pembebasan lahan itu juga menjadi kendala kita selama ini," kata Nurdin.
"Kami meminta dukungan Pemprov Sulsel agar bersurat ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar kelanjutan pembangunan di poros Maros-Bone tetap menjadi prioritas di tahun 2020," kata Miftachul di Makassar, Kamis.
Ia menjelaskan jalan poros Maros-Bone panjangnya mencapai 166 kilometer, yang terbagi atas enam segmen yang menjadi tugas BBPJN. Pihak BBPJN, kata dia, baru menyelesaikan pelebaran jalan sepanjang 2,4 kilometer yang terdapat pada segmen satu, termasuk di dalamnya jalan layang Camba-Bone.
Sayangnya, kata dia, ada arahan dari kementerian bahwa tahun depan belum boleh ada pekerjaan untuk paket multiyears baru lagi.
"Ini yang kami minta agar pemprov berkoordinas dengan kementerian agar pengerjaan jalan bisa dilanjutkan," imbuhnya.
Khusus segmen 2, lanjutnya, saat ini BBPJN masih menyiapkan dua opsi pengerjaan. Pertama dengan membangun jalan layang (elevated road) dengan kisaran anggaran Rp600 miliar lebih. Kedua dengan sistem terowongan, dengan estimasi anggaran Rp1 triliun.
"Keputusan akhir akan ditetapkan oleh kementerian," imbuhnya.
Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan BBPJN sebagai pelaksana, tidak mungkin mengusulkan pengerjaan jalam tersebut.
"Mereka minta kami lebih aktif bicarakan dengan pusat termasuk beberapa akses jalan yang belum selesai," ujar Nurdin.
Nurdin juga akan meminta kepada kepala daerah, bupati dan wali kota, agar lebih peduli terhadap masalah pembebasan lahan.
"Karena pembebasan lahan itu juga menjadi kendala kita selama ini," kata Nurdin.