Mamuju (Antaranews Sulsel) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat menilai Pemerintah Kabupaten Majene selaku tuan rumah pekan olahraga provinsi (Porprov) IIl Provinsi Sulbar 2018 tidak siap melaksanakan kegiatan itu.
"Kami menilai Pemkab Majene tidak siap melaksanakan kegiatan porprov Sulbar sehingga pordirencanakanprov Sulbar III yang tanggal 14 November 2018, kami minta untuk diundur, kembali," kata Khudri di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, aksi demo yang dilakukan HMI Majene sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah Majene yang tidak siap melaksanakan porprov Sulbar padahal anggaran untuk pelaksanaannya telah menelan anggaran besar hingga miliaran rupiah.
"Kami meminta pertanggung jawaban Kontraktor atau pengelola proyek yang tidak bisa menyelesaikan proyek pada waktu yang ditentukan sehingga porprov Sulbar sebelumnya terus diundur waktu pelaksanaannya," katanya.
Menurut dia, ?pengerjaan proyek untuk porprrov Sulbar mulai di anggarkan oleh pemerintah provinsi pada tahun 2017, dengan anggaran Rp7 miliar anggaran itu untuk pembebasan lahan seluas 4,9 hektar sebagai tempat pembangunan sport center Kabupaten Majene.
"Di tahun yang sama dilaksanakanlah juga pembangunan tahap pertama untuk pondasi dasar tribun sport centre dengan dana sebanyak Rp5,4 miliar," katanya.
Kemudian lanjutnya di tahun 2018 kembali dialokasikan dana sebanyak Rp 7 miliar dari Badan Keuangan Khusus (BKK) yang dikucurkan pada bulan April dan Mei untuk kemudian mulai dikerjakan pada awal Juni pembangunan venue olahraga sport center.
Selain itu alokasi dana tahun 2018, digunakan untuk pengerjaan pembangunan tahap kedua pada tribun, lapangan, lintasan atletik dengan alokasi dana Rp4,9 miliar, ditambah alokasi dana Rp2,2 miliar ditujukan untuk pemnbangunan Talud, pagar, lapangan volly, lapangan takraw dan lapangan tembak.
Namun kata dia, semua rincian anggaran? diatas tidak mencapai target penyelesaian proyek karena ketidaksiapan pemerintah di Majene sebagai tuan rumah.
"Karena target proyek yang jauh dari sasaran yang ditetapkan oleh kontraktor sehingga semua pihak-pihak semestinya bertanggung jawab karena target pelaksanaan terlalu cepat, sedangkan penyelesaian proyek belum optimal, sehingga kami dari HMI Majene meminta porprov Sulbar ke III kembali diundur, " katanya.
"Kami menilai Pemkab Majene tidak siap melaksanakan kegiatan porprov Sulbar sehingga pordirencanakanprov Sulbar III yang tanggal 14 November 2018, kami minta untuk diundur, kembali," kata Khudri di Mamuju, Jumat.
Ia mengatakan, aksi demo yang dilakukan HMI Majene sebagai bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah Majene yang tidak siap melaksanakan porprov Sulbar padahal anggaran untuk pelaksanaannya telah menelan anggaran besar hingga miliaran rupiah.
"Kami meminta pertanggung jawaban Kontraktor atau pengelola proyek yang tidak bisa menyelesaikan proyek pada waktu yang ditentukan sehingga porprov Sulbar sebelumnya terus diundur waktu pelaksanaannya," katanya.
Menurut dia, ?pengerjaan proyek untuk porprrov Sulbar mulai di anggarkan oleh pemerintah provinsi pada tahun 2017, dengan anggaran Rp7 miliar anggaran itu untuk pembebasan lahan seluas 4,9 hektar sebagai tempat pembangunan sport center Kabupaten Majene.
"Di tahun yang sama dilaksanakanlah juga pembangunan tahap pertama untuk pondasi dasar tribun sport centre dengan dana sebanyak Rp5,4 miliar," katanya.
Kemudian lanjutnya di tahun 2018 kembali dialokasikan dana sebanyak Rp 7 miliar dari Badan Keuangan Khusus (BKK) yang dikucurkan pada bulan April dan Mei untuk kemudian mulai dikerjakan pada awal Juni pembangunan venue olahraga sport center.
Selain itu alokasi dana tahun 2018, digunakan untuk pengerjaan pembangunan tahap kedua pada tribun, lapangan, lintasan atletik dengan alokasi dana Rp4,9 miliar, ditambah alokasi dana Rp2,2 miliar ditujukan untuk pemnbangunan Talud, pagar, lapangan volly, lapangan takraw dan lapangan tembak.
Namun kata dia, semua rincian anggaran? diatas tidak mencapai target penyelesaian proyek karena ketidaksiapan pemerintah di Majene sebagai tuan rumah.
"Karena target proyek yang jauh dari sasaran yang ditetapkan oleh kontraktor sehingga semua pihak-pihak semestinya bertanggung jawab karena target pelaksanaan terlalu cepat, sedangkan penyelesaian proyek belum optimal, sehingga kami dari HMI Majene meminta porprov Sulbar ke III kembali diundur, " katanya.