Makassar (Antaranews Susel) - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) membangun sinergi lintas sektor untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kami membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, lembaga sosial, dan seluruh warga Sulsel, salah satunya melalui deklarasi komitmen pencegahan dan penanganan TPPO," kata Sekretaris Wilayah KPI Sulsel Marselina May pada pembukaan Gerakan Bersama Akhiri TPPO yang digelar di Makassar, Minggu.
Upaya pencegahan dan penindakan TPPO, kata dia, perlu melibatkan lintas sektor seperti keimigrasian, kepolisian, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan masyarakat luas, karena akar masalahnya yang kompleks.
"Kami berharap deklarasi ini bukan hanya sekadar diucapkan, tapi benar-benar ada komitmen kepedulian mengatasi masalah ini," kata Marselina.
Gerakan bersama yang dimulai dengan kegiatan senam sehat ini, kata dia, menjadi momentum melibatkan diri dalam pencegahan dan penanganan TPPO, serta menyebarluaskan informasi tentang masalah ini.
"Kami ingin keluarga juga berperan aktif kuatkan komunitas untuk cegah perdagangan orang," kata dia lagi.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Liestiaty mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengatasi TPPO.
Menurutnya, perempuan dan anak Sulsel harus dilindungi dari TPPO.
"Kasihan masyarakat desa yang wawasannya sedikit dibodohi, penyebabnya memang kemiskinan dan kebodohan," kata istri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ini lagi.
Ia bahkan akan melibatkan pelabuhan dalam upaya pencegahan TPPO ini, karena pelabuhan adalah salah satu titik rawan TPPO.
"Kami akan menyurati agar bisa diberi ruang di pelabuhan untuk melindungi anak dan perempuan kita," katanya lagi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan komitmen kuat pihaknya untuk mencegah kejahatan ini.
"Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan, mereka menipu, mengintimidasi, atau melakukan penculikan dengan kekerasan dalam rangka eksploitasi, ini harus dicegah," ujarnya pula.
Kegiatan yang digelar di Baruga Karaeng Patingalloang, Kompleks rumah jabatan gubernur Sulsel ini diikuti ratusan perempuan aktivis yang turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
"Kami membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, lembaga sosial, dan seluruh warga Sulsel, salah satunya melalui deklarasi komitmen pencegahan dan penanganan TPPO," kata Sekretaris Wilayah KPI Sulsel Marselina May pada pembukaan Gerakan Bersama Akhiri TPPO yang digelar di Makassar, Minggu.
Upaya pencegahan dan penindakan TPPO, kata dia, perlu melibatkan lintas sektor seperti keimigrasian, kepolisian, Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, dan masyarakat luas, karena akar masalahnya yang kompleks.
"Kami berharap deklarasi ini bukan hanya sekadar diucapkan, tapi benar-benar ada komitmen kepedulian mengatasi masalah ini," kata Marselina.
Gerakan bersama yang dimulai dengan kegiatan senam sehat ini, kata dia, menjadi momentum melibatkan diri dalam pencegahan dan penanganan TPPO, serta menyebarluaskan informasi tentang masalah ini.
"Kami ingin keluarga juga berperan aktif kuatkan komunitas untuk cegah perdagangan orang," kata dia lagi.
Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Liestiaty mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengatasi TPPO.
Menurutnya, perempuan dan anak Sulsel harus dilindungi dari TPPO.
"Kasihan masyarakat desa yang wawasannya sedikit dibodohi, penyebabnya memang kemiskinan dan kebodohan," kata istri Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ini lagi.
Ia bahkan akan melibatkan pelabuhan dalam upaya pencegahan TPPO ini, karena pelabuhan adalah salah satu titik rawan TPPO.
"Kami akan menyurati agar bisa diberi ruang di pelabuhan untuk melindungi anak dan perempuan kita," katanya lagi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Jufri Rahman mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan komitmen kuat pihaknya untuk mencegah kejahatan ini.
"Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan, mereka menipu, mengintimidasi, atau melakukan penculikan dengan kekerasan dalam rangka eksploitasi, ini harus dicegah," ujarnya pula.
Kegiatan yang digelar di Baruga Karaeng Patingalloang, Kompleks rumah jabatan gubernur Sulsel ini diikuti ratusan perempuan aktivis yang turut mendukung upaya pencegahan dan penanganan TPPO.