Makassar (Antaranews Sulsel) - Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menunda rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) 2019 sembari menunggu rapat finalisasi komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi.
"Ditunda karena masih ada Komisi E belum tuntas pembahasannya dengan OPD," ujar Koordinator Banggar DPRD Sulsel, Ni`matulah Erbe di Makassar, Senin.
Meski demikian Wakil ketua DPRD Sulsel ini memastikan Komisi E segera merampungkan rapatnya bersama OPD dibawa pengawasan Banggar, mengingat jadwal pembahasan anggaran berkahir 39 November 2018.
"Seperti perjanjian kita, ?malam ini harus selesai. Selesai tidak selesai rapat Banggar harus dilakukan besok," ujar Ullah disapa akrab di ruang kerjanya.
Menurut Politikus Demokrat tersebut, setelah dilakukan pertemuan dengan ketua komisi tentang anggaran belanja beberapa OPD pada 2019 karena mengalami penurunan. Namun secara spesifik, kata dia, belum mengetahui jumlahnya serta belum menerima hasil rapat komisi masing-masing.
Ketua DPD Demokrat Sulsel ini juga berharap RAPBD 2019 ?bisa segera dirampungkan sebelum tanggal 30 November mendatang.Untuk mekanisme pengesahan anggaran, lanjut dia, terlebih dahulu akan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.
"Paling lambat tanggal 29 atau Kamis ?nanti kita sepakati. Jika disetujui baru bisa dikatakan APBD," ujar alumnus Fisip Unhas itu.
Sementara Wakil Ketua Komisi E, Muh Rajab mengarakan belum tuntasnya rapat dengan OPD karena jumlah mitra kerja mereka lebih besar dari komisi-komisi yang lain.
"Mitra kita di komisi E ada 19 OPD, sementara komisi lain ada lima, delapan ?dan ssembika, jadi wajar kalau lama dibahas, ini terkait dengan anggaran belanja yang harus diperiksa dan dikoreksi," ujarnya.
Dia menyebutkan, bila dalam rapat dengan OPD maka dilakuka koreksi demi kepentingan rakyat tahun 2019. Hal itu terkait dengan program dan kegiatan yang disodorkan apakah sesuai ?kebutuhan masyarakat secara ril sehingga ?mesti koreski secara melebar.
Rajab juga menyebut ada penurunan belanja ke beberapa OPD sehingga kegiatan rutin tidak bisa dilakukan. Bahkan ada pula bidang di OPD ada kegiatan tapi tidak ada anggaran akibat pemotongan anggaran karena banyak dialihkan ke belanja infrastruktur?
Sedangkan anggara belanja yang mengalami peningkatan sangat signifikan yaitu dinas kesehatan karena akan dibangun rumah sakit regional di dua daerah, yakni Kota Palopo dan Kabupaten Bone.
Dan yang mengalami penurunan sangat signifikan, beberapa rumah sakit miliki pemerintah Provinsi Sulsel, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Ketenagaankerjaan.
"Ditunda karena masih ada Komisi E belum tuntas pembahasannya dengan OPD," ujar Koordinator Banggar DPRD Sulsel, Ni`matulah Erbe di Makassar, Senin.
Meski demikian Wakil ketua DPRD Sulsel ini memastikan Komisi E segera merampungkan rapatnya bersama OPD dibawa pengawasan Banggar, mengingat jadwal pembahasan anggaran berkahir 39 November 2018.
"Seperti perjanjian kita, ?malam ini harus selesai. Selesai tidak selesai rapat Banggar harus dilakukan besok," ujar Ullah disapa akrab di ruang kerjanya.
Menurut Politikus Demokrat tersebut, setelah dilakukan pertemuan dengan ketua komisi tentang anggaran belanja beberapa OPD pada 2019 karena mengalami penurunan. Namun secara spesifik, kata dia, belum mengetahui jumlahnya serta belum menerima hasil rapat komisi masing-masing.
Ketua DPD Demokrat Sulsel ini juga berharap RAPBD 2019 ?bisa segera dirampungkan sebelum tanggal 30 November mendatang.Untuk mekanisme pengesahan anggaran, lanjut dia, terlebih dahulu akan disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri.
"Paling lambat tanggal 29 atau Kamis ?nanti kita sepakati. Jika disetujui baru bisa dikatakan APBD," ujar alumnus Fisip Unhas itu.
Sementara Wakil Ketua Komisi E, Muh Rajab mengarakan belum tuntasnya rapat dengan OPD karena jumlah mitra kerja mereka lebih besar dari komisi-komisi yang lain.
"Mitra kita di komisi E ada 19 OPD, sementara komisi lain ada lima, delapan ?dan ssembika, jadi wajar kalau lama dibahas, ini terkait dengan anggaran belanja yang harus diperiksa dan dikoreksi," ujarnya.
Dia menyebutkan, bila dalam rapat dengan OPD maka dilakuka koreksi demi kepentingan rakyat tahun 2019. Hal itu terkait dengan program dan kegiatan yang disodorkan apakah sesuai ?kebutuhan masyarakat secara ril sehingga ?mesti koreski secara melebar.
Rajab juga menyebut ada penurunan belanja ke beberapa OPD sehingga kegiatan rutin tidak bisa dilakukan. Bahkan ada pula bidang di OPD ada kegiatan tapi tidak ada anggaran akibat pemotongan anggaran karena banyak dialihkan ke belanja infrastruktur?
Sedangkan anggara belanja yang mengalami peningkatan sangat signifikan yaitu dinas kesehatan karena akan dibangun rumah sakit regional di dua daerah, yakni Kota Palopo dan Kabupaten Bone.
Dan yang mengalami penurunan sangat signifikan, beberapa rumah sakit miliki pemerintah Provinsi Sulsel, Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Ketenagaankerjaan.