Sekretaris Ketiga Fungsi Ekonomi KBRI Brusel Andi Sparingga
kepada Antara London, Rabu mengatakan dialog itu bertema "Developments on the Indonesian Sustainable Palm Oil: Charting the Way Forward to Strengthen Indonesia-European Union Relations."
Narasumber dialog innformal itu adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud, dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto,
Dikatakannya, dialog itu acara dihadiri berbagai pemangku kepentingan di Eropa, antara lain, Komisi Eropa, Parlemen Eropa, perwakilan kementerian terkait dari berbagai negara Uni Eropa, Duta Besar dan Kedubes negara produsen kelapa sawit di Brussel, asosiasi sawit di Uni Eropa, akademisi, dan NGO.
Dialog informal tersebut bertujuan untuk memutakhirkan pemangku kepentingan Uni Eropa mengenai berbagai kemajuan, penguatan komitmen, dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kelapa sawit berkelanjutan.
Selain itu, dialog ini memfasilitasi diskusi interaktif dan terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan mengenai upaya untuk memperkuat kerja sama dengan Uni Eropa di bidang kelapa sawit berkelanjutan, termasuk mengatasi berbagai tantangan bersama.
Berbagai kemajuan di Indonesia direfleksikan antara lain melalui Instruksi Presiden No 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, upaya untuk memperkuat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam kaitannya dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), serta Rencana Aksi Nasional di sektor kelapa sawit berkelanjutan.
Berbagai kemajuan di Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan Uni Eropa dan menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kolaborasi dan melanjutkan komunikasi dalam pemajuan sustainable palm oil.
Dalam sambutan pembukaan, Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa Yuri Thamrin, menegaskan kelapa sawit merupakan komoditas penting bagi Indonesia karena menyangkut hajat hidup (secara langsung/tidak) bagi sekitar 17 juta orang, termasuk petani kecil smallholders. Selain fair trade, Indonesia memandang penting untuk meningkatkan komunikasi konstruktif terkait sustainable palm oil dengan stakeholders Uni Eropa guna pastikan win¿win solution .
Dalam paparannya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Kooridinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, menjelaskan Indonesia berkomitmen kuat untuk memperkuat sertifikasi ISPO guna mendukung pencapaian tujuan SDGs maupun melalui Rencana Aksi Nasional guna memperkuat koordinasi diantara Kementerian/stakeholders terkait.
Sementara itu, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sigit Hardwinarto memaparkan kebijakan pemerintah terkait moratorium izin perkebunan kelapa sawit.
Dikatakannya bahwa selama moratorium diberlakukan, Pemerintah Idonesiatelah mengevaluasi dan perbaikan tata kelola untuk menjamin aspek kelestarian lingkungan hidup, kepastian hukum serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit dan kesejahteraan petani kecil.
Dialog dilaksanakan kurang dari sebulan pascadiadopsinya Renewable Energy Directive (RED) II oleh Parlemen Eropa di Strasbourg pada 13 Novemberu yang memberi mandat Delegated Act kepada Komisi Eropa untuk menyusun kriteria Uni Eropa yang akan membedakan high-risk dan low-risk (first - generation) biofuels. Indonesia dan Uni Eropa akan terus meningkatkan dialog dalam memajukan kelapa sawit berkelanjutanil.