Mamuju (Antaranews Sulsel) - Organisasi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat meminta agar kasus mafia proyek di lingkup Pemprov Sulbar diusut tuntas.
Puluhan aktivis PMII Mamuju melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulbar dalam rangka memperingati hari anti korupsi didunia di Mamuju, Senin.
Para mahasiswa itu meminta agar aparat hukum dapat mengusut tuntas dugaan mafia proyek di lingkup pemerintahan provinsi Sulbar.
"Hapuskan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam menjalankan roda pemerintahan di Sulbar dan Pemkab Mamuju," kata koordinator aksi PMII Mamuju Heriansyah.
Ia mengatakan, aparat hukum juga diminta untuk segera menindaklajuti dugaan tindak pidana korupsi hasil perhitungan BPK dan BPKP Provinsi Sulbar dengan kerugian negara sebesar Rp1,017.500.000.
"Usut dugaan penyalahgunaan dana desa, tangkap kepala desa nakal, usut dugaan korupsi pengadaan ala kesehatan dan pengadaan obat-obatan.
Ia mengatakan, mahasiswa di Mamuju juga menolak pelemahan KPK dan Mendukung KPK melakukan penyadapan untuk membongkar setiap kasus korupsi.
Ia juga meminta kepada BPK untuk transparan dan membuka ke publik setiap hasil audit sehingga masyarakat bisa mengawasi dan mengevaluasi setiap dugaan penyelewengan anggaran negara baik APBD maupan APBN.
Puluhan aktivis PMII Mamuju melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sulbar dalam rangka memperingati hari anti korupsi didunia di Mamuju, Senin.
Para mahasiswa itu meminta agar aparat hukum dapat mengusut tuntas dugaan mafia proyek di lingkup pemerintahan provinsi Sulbar.
"Hapuskan Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam menjalankan roda pemerintahan di Sulbar dan Pemkab Mamuju," kata koordinator aksi PMII Mamuju Heriansyah.
Ia mengatakan, aparat hukum juga diminta untuk segera menindaklajuti dugaan tindak pidana korupsi hasil perhitungan BPK dan BPKP Provinsi Sulbar dengan kerugian negara sebesar Rp1,017.500.000.
"Usut dugaan penyalahgunaan dana desa, tangkap kepala desa nakal, usut dugaan korupsi pengadaan ala kesehatan dan pengadaan obat-obatan.
Ia mengatakan, mahasiswa di Mamuju juga menolak pelemahan KPK dan Mendukung KPK melakukan penyadapan untuk membongkar setiap kasus korupsi.
Ia juga meminta kepada BPK untuk transparan dan membuka ke publik setiap hasil audit sehingga masyarakat bisa mengawasi dan mengevaluasi setiap dugaan penyelewengan anggaran negara baik APBD maupan APBN.