Makassar (Antaranews Sulsel) - Sejumlah fraksi di DPRD Sulawesi Selatan menanggapi beberapa program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 Pemrov Sulsel saat Rapat Paripurna di kantor dewan setempat, Senin.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Muh Anas Hasan menanggapi apakah telah dilakukan pemetaan untuk sasaran pembangunan ifrastuktur, sampai dimana menjangkau daerah terpencil. Serta bagaimana pola pembagian distribusi kewenangan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota.
Selain itu, terkait dengan apakah semua janji politik yang disampaikan sewaktu kampanye sudah dituangkan dalam RPJMD tersebut, termasuk penyerapan anggaran yang selama ini tidak pernah lebih 90 persen. Serta dukungan dalam upaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penyelenggaraan skema tanggungjawab sosial dan lingkungan dunia usaha dan swa pendanaan lainnya diluar APBD untuk pembiayaan pembangunan.
Dari segi kesehatan, melihat fenomena darurat pelayanan medis di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo daya tampung rumah sakit ini tidak memadai bahkan keluhan masyarakat banyak tidak terlayani. Hingga harus berhari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan menunggu dan tinggal di rumah keluarga untuk mendapat pelayanan dalam kondisi sakit bahkan semakin parah karena tidak ada kamar kosong.
Untuk itu diperlukan solusi kedaruratan pelayanan Rumah Sakit tersebut misalnya membuat kerja sama pemanfaatan ruang rawat inap di Rumah Sakit pemerintah yang selama ini banyak yang kosong.
"Persoalan ini jauh lebih mendesak dibandingkan pembangunan enam Rumah Sakit direncanakan Pemrov yang membutuhkan waktu lama. Dipertanyakan pula pemilihan pembiayaan mekanisme kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan obligasi daerah untuk beberapa program pembangunan infrastuktur," ungkapnya.
Sedangkan Fraksi PKS melalui jubirnya, Jafar Sodding meminta dalam proses pembangunan kawasan Stadion Barombong dan kawasan reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) ada kejelasan? apakah tetap dilanjutkan atau nasibnya sama dengan kawasan GOR sudiang yang kini menjadi pasar.
Kendati demikian, pihaknya mendukung program pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil. Namun yang mesti menjadi perhatian pemerintah ?terkait efektivitas dan efesiensi pembangunan akses jalan. "Kita tidak menginginkan setelah pembangunan jalan, ternyata pengguna jalannya minim sehingga tidak optimal dalam efesiensi dan efektivitasnya," papar dia.
Tanggap bencana
Penjelasan terkait wilayah Sulsel yang berpotensi dilanda bencana. Bagaimana proses sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, proses mitigasi dan tanggap darurat dapat disosialiasikan kepada masyarakat sejak dini.
Dari Fraksi PPP, melalui Jubirnya Abdul Wahid Ismail menyampaikan program infrastuktur telah menjangkau desa terpencil dan terisolir untuk memperkuat interkonektivitas pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi. "Namun, pemerintah juga harus memikirkan ruas-ruas jalan provinsi di beberapa kabupaten kota dalam kondisi rusak berat sepanjang 417,89 kilometer. Bagaimana mengatasi hal tersebut, sementara kita tahu kondisi APBD tidak mungkin cukup," sebutnya.
Masih terkait pembangunan dan infrastuktur, fraksi Golkar melalui Jubirnya, Andi Tenry Sose mempertanyakan bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan selain pembangunan Rumah Sakit Regional pada RPJMD itu. Apakah tidak sebaiknya pembagunan Rumah Sakit Regional yang akan dibangun jumlahnya tidak ditetapkan.
Hal ini mengingat besaran anggaran yang dibutuhkan termasuk kesiapan dokter ahli, prasarana penunjang dan anggaran operasional serta operasional. Padahal, dibutuhkan masyarakat adalah lebih mudah akses rujukan dari Puskesmas ke Rumkit tipe C dan seterusnya.
Untuk pembangunan Rest Area yang termasuk dalam program destinasi wisata andalan berkualitas internasional, untuk penetapan lokasi apakah tidak akan mematikan usaha perekonomian masyarakat setempat. "Mohon penjelasan tentang pembangunan kawasan CPI termasuk aset Pemrov seluas 12,1 hektare. GOR Sudiang, dimana aset Pemrov sekitar 72 hektare, lanjutan proyek Rel Kereta Api dan Stadion Barombong," ujarnya mempertanyakan.
Sedangkan Fraksi Hanura, melalui Jubirnya Imbar Ismail menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit Regional, pengadaan ambulans darat dan laut perlu dipertimbangkan lebih matang, akankah sebaliknya membangun Rumah Sakit Skala Internasional.
Tentunya bekerja sama dengan investor dalam pengoperasiannya, agar Sulsel khususnya Makassar dapat menjadi daerah wisata medis bagi daerah lain di Indonesia dan mancanegara seperti yang ada di Penang, Malaysia.
Sementara pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komuditas Sulsel khususnya Kopi dan Kakao yang sudah mendunia harus ditata lebih baik, agar kedua sektor ini menjadi produk unggulan yang menjadi sumber pendapatan produktif. "Program pembangunan Rest Area untuk memperkuat dukungan sarana dan prasarana destinasi wisata andalan sekiranya ditinjau dengan melibatkan swasta baik dalam pembangunan maupun pengelolaan Rest Area tersebut," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdulah menyampaikan visi RPJMD melalui lima program pembangunan nyata. "Saya ingin menyampaikan visi RPJMD yakni Sulawesi Selatan yang inovatif produktif kompetitif inklusif dan berkarakter," ucap Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.
Sedangkan misi dalam mewujudkan visi tersebut yakni pertama, mewujudkan pemerintah yang berorientasi melayani inovatif. Kedua, ?mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Keempat, mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif dan berkarakter. Kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Muh Anas Hasan menanggapi apakah telah dilakukan pemetaan untuk sasaran pembangunan ifrastuktur, sampai dimana menjangkau daerah terpencil. Serta bagaimana pola pembagian distribusi kewenangan antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota.
Selain itu, terkait dengan apakah semua janji politik yang disampaikan sewaktu kampanye sudah dituangkan dalam RPJMD tersebut, termasuk penyerapan anggaran yang selama ini tidak pernah lebih 90 persen. Serta dukungan dalam upaya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam penyelenggaraan skema tanggungjawab sosial dan lingkungan dunia usaha dan swa pendanaan lainnya diluar APBD untuk pembiayaan pembangunan.
Dari segi kesehatan, melihat fenomena darurat pelayanan medis di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo daya tampung rumah sakit ini tidak memadai bahkan keluhan masyarakat banyak tidak terlayani. Hingga harus berhari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan menunggu dan tinggal di rumah keluarga untuk mendapat pelayanan dalam kondisi sakit bahkan semakin parah karena tidak ada kamar kosong.
Untuk itu diperlukan solusi kedaruratan pelayanan Rumah Sakit tersebut misalnya membuat kerja sama pemanfaatan ruang rawat inap di Rumah Sakit pemerintah yang selama ini banyak yang kosong.
"Persoalan ini jauh lebih mendesak dibandingkan pembangunan enam Rumah Sakit direncanakan Pemrov yang membutuhkan waktu lama. Dipertanyakan pula pemilihan pembiayaan mekanisme kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan penerbitan obligasi daerah untuk beberapa program pembangunan infrastuktur," ungkapnya.
Sedangkan Fraksi PKS melalui jubirnya, Jafar Sodding meminta dalam proses pembangunan kawasan Stadion Barombong dan kawasan reklamasi Central Poin of Indonesia (CPI) ada kejelasan? apakah tetap dilanjutkan atau nasibnya sama dengan kawasan GOR sudiang yang kini menjadi pasar.
Kendati demikian, pihaknya mendukung program pembangunan infrastruktur yang menjangkau masyarakat desa terpencil. Namun yang mesti menjadi perhatian pemerintah ?terkait efektivitas dan efesiensi pembangunan akses jalan. "Kita tidak menginginkan setelah pembangunan jalan, ternyata pengguna jalannya minim sehingga tidak optimal dalam efesiensi dan efektivitasnya," papar dia.
Tanggap bencana
Penjelasan terkait wilayah Sulsel yang berpotensi dilanda bencana. Bagaimana proses sosialisasi kepada masyarakat. Harapannya, proses mitigasi dan tanggap darurat dapat disosialiasikan kepada masyarakat sejak dini.
Dari Fraksi PPP, melalui Jubirnya Abdul Wahid Ismail menyampaikan program infrastuktur telah menjangkau desa terpencil dan terisolir untuk memperkuat interkonektivitas pertumbuhan ekonomi serta pemerataan ekonomi. "Namun, pemerintah juga harus memikirkan ruas-ruas jalan provinsi di beberapa kabupaten kota dalam kondisi rusak berat sepanjang 417,89 kilometer. Bagaimana mengatasi hal tersebut, sementara kita tahu kondisi APBD tidak mungkin cukup," sebutnya.
Masih terkait pembangunan dan infrastuktur, fraksi Golkar melalui Jubirnya, Andi Tenry Sose mempertanyakan bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan selain pembangunan Rumah Sakit Regional pada RPJMD itu. Apakah tidak sebaiknya pembagunan Rumah Sakit Regional yang akan dibangun jumlahnya tidak ditetapkan.
Hal ini mengingat besaran anggaran yang dibutuhkan termasuk kesiapan dokter ahli, prasarana penunjang dan anggaran operasional serta operasional. Padahal, dibutuhkan masyarakat adalah lebih mudah akses rujukan dari Puskesmas ke Rumkit tipe C dan seterusnya.
Untuk pembangunan Rest Area yang termasuk dalam program destinasi wisata andalan berkualitas internasional, untuk penetapan lokasi apakah tidak akan mematikan usaha perekonomian masyarakat setempat. "Mohon penjelasan tentang pembangunan kawasan CPI termasuk aset Pemrov seluas 12,1 hektare. GOR Sudiang, dimana aset Pemrov sekitar 72 hektare, lanjutan proyek Rel Kereta Api dan Stadion Barombong," ujarnya mempertanyakan.
Sedangkan Fraksi Hanura, melalui Jubirnya Imbar Ismail menyampaikan bahwa pembangunan Rumah Sakit Regional, pengadaan ambulans darat dan laut perlu dipertimbangkan lebih matang, akankah sebaliknya membangun Rumah Sakit Skala Internasional.
Tentunya bekerja sama dengan investor dalam pengoperasiannya, agar Sulsel khususnya Makassar dapat menjadi daerah wisata medis bagi daerah lain di Indonesia dan mancanegara seperti yang ada di Penang, Malaysia.
Sementara pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komuditas Sulsel khususnya Kopi dan Kakao yang sudah mendunia harus ditata lebih baik, agar kedua sektor ini menjadi produk unggulan yang menjadi sumber pendapatan produktif. "Program pembangunan Rest Area untuk memperkuat dukungan sarana dan prasarana destinasi wisata andalan sekiranya ditinjau dengan melibatkan swasta baik dalam pembangunan maupun pengelolaan Rest Area tersebut," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdulah menyampaikan visi RPJMD melalui lima program pembangunan nyata. "Saya ingin menyampaikan visi RPJMD yakni Sulawesi Selatan yang inovatif produktif kompetitif inklusif dan berkarakter," ucap Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat.
Sedangkan misi dalam mewujudkan visi tersebut yakni pertama, mewujudkan pemerintah yang berorientasi melayani inovatif. Kedua, ?mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Ketiga, mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif. Keempat, mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif dan berkarakter. Kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.