Mamuju (Antaranews Sulsel) - Tiga Kabupaten, yakni Polewali Mandar, Majene dan Mamuju Tengah berhasil meraih status eliminasi bebas endemik malaria, kata Sekda Provinsi Sulawesi Barat(Sulbar), Muhammad Idris.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya, yakni Mamuju, Pasangkayu dan Mamasa, telah memasuki tahap hijau atau insiden penyakit malaria berhasil ditekan hingga 1/1000 dari jumlah penduduk.
"Saya senang Provinsi Sulbar sudah masuk dalam kategori hijau atau kategori aman dari penyakit malaria," kata Sekda di Mamuju, Rabu.
Keberhasilan itu, kata dia, tidak terlepas dari peran semua "stakeholder" atau pemangku kepentingan dan kerja sama Pemprov Sulbar dengan program Unicef tentang kesehatan.
Menurut dia, dalam menangani penyakit malaria tidak cukup dengan satu bidang atau instansi saja, tetapi diperlukan kerja kolektif kolegial secara kohesif atau seberapa berkolaborasinya suatu institusi pemerintahan dalam bergerak mencapai suatu tujuan bersama.
"Sulbar sudah dicap masuk kategori zona hijau, tetapi masih banyak juga orang yang terkena endemik malaria. Jadi tidak cukup dengan kebanggaan kolektif itu, karena masih banyaknya kasus-kasus malaria di daerah ini," kata Sekda.
Ia menyatakan, sebagian besar daerah pedesaan masih sulit melakukan perkembangan di bidang teknologi dan informasi, sehingga hal itu merupakan salah satu peluang berkembangnya penyakit malaria di beberapa daerah.
"Sehingga, dibutuhkan kesadaran secara bersama untuk menuntaskan program eliminasi penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik," ujar Sekda.
Salah satu indikator rendahnya kinerja di provinsi ke-33 tersebut, menurut dia, disebabkan rendahnya tingkat kesehatan yang mempengaruhi produkvifitas.
Sehingga, ke depan Pemprov Sulbar akan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.
"Berbicara skala nasional, Sulbar bukan kalah dari potensi sumber daya alam, tetapi daya saing dan pintu perbaikan permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas SDM," kata Sekda.
Karena itu, harus ada rencana-rencana aktif dan efektif, dalam menyelesaikan permasalahan. "Itu salah satu ciri pemerintahan yang baik," tendas Sekda.
Kepala Dinas Kesehatan Provinwi Sulbar, dr Ahmad Azis mengatakan, beberapa tahun lalu daerah itu dinyatakan masuk dalam daerah kategori malaria yang kemudian dilakukan intervensi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga secara perlahan daerah itu masuk dalam eliminasi endemik malaria.
"Dalam waktu yang tidak lama atau diperkirakan pada 2020, Sulbar akan masuk dalam daerah eliminasi malaria," katanya.
Sementara, pada monitoring dan evaluasi kelompok kerja penanggulangan penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik Provinsi Sulbar yang dilaksanakan di Mamuju pada Selasa (22/1), Kepala Kantor Unicef Makassar Henky Wijaya menyampaikan bahwa secara rata-rata di Sulbar memiliki kasus endemik malaria dibawa 1/1000 jumlah penduduk.
"Tidak semua Provinsi dapat meraih keberhasilan tersebut. Perlu diketahui secara seksama terdapat beberapa sisi kerentanan seperti tingginya arus imigrasi, minimnya peralatan dan pelayanan Puskesmas, rusaknya akses jalan darat dan masih luasnya perkebunan sawit yang ada di beberapa kabupaten merupakan sumber kehidupan malaria yang tinggi," katanya.
"Capaian Sulbar 80 persen itu masih tinggi. Kami berharap ada kerja sama lintas sektor, di mana sudah tiga kabupaten yang memperoleh status eliminasi, dan yang lainnya diharapkan dalam waktu dekat bisa memasuki kawasan bebas eliminasi," kata Henky.
Sedangkan tiga kabupaten lainnya, yakni Mamuju, Pasangkayu dan Mamasa, telah memasuki tahap hijau atau insiden penyakit malaria berhasil ditekan hingga 1/1000 dari jumlah penduduk.
"Saya senang Provinsi Sulbar sudah masuk dalam kategori hijau atau kategori aman dari penyakit malaria," kata Sekda di Mamuju, Rabu.
Keberhasilan itu, kata dia, tidak terlepas dari peran semua "stakeholder" atau pemangku kepentingan dan kerja sama Pemprov Sulbar dengan program Unicef tentang kesehatan.
Menurut dia, dalam menangani penyakit malaria tidak cukup dengan satu bidang atau instansi saja, tetapi diperlukan kerja kolektif kolegial secara kohesif atau seberapa berkolaborasinya suatu institusi pemerintahan dalam bergerak mencapai suatu tujuan bersama.
"Sulbar sudah dicap masuk kategori zona hijau, tetapi masih banyak juga orang yang terkena endemik malaria. Jadi tidak cukup dengan kebanggaan kolektif itu, karena masih banyaknya kasus-kasus malaria di daerah ini," kata Sekda.
Ia menyatakan, sebagian besar daerah pedesaan masih sulit melakukan perkembangan di bidang teknologi dan informasi, sehingga hal itu merupakan salah satu peluang berkembangnya penyakit malaria di beberapa daerah.
"Sehingga, dibutuhkan kesadaran secara bersama untuk menuntaskan program eliminasi penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik," ujar Sekda.
Salah satu indikator rendahnya kinerja di provinsi ke-33 tersebut, menurut dia, disebabkan rendahnya tingkat kesehatan yang mempengaruhi produkvifitas.
Sehingga, ke depan Pemprov Sulbar akan lebih meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.
"Berbicara skala nasional, Sulbar bukan kalah dari potensi sumber daya alam, tetapi daya saing dan pintu perbaikan permasalahan tersebut adalah peningkatan kualitas SDM," kata Sekda.
Karena itu, harus ada rencana-rencana aktif dan efektif, dalam menyelesaikan permasalahan. "Itu salah satu ciri pemerintahan yang baik," tendas Sekda.
Kepala Dinas Kesehatan Provinwi Sulbar, dr Ahmad Azis mengatakan, beberapa tahun lalu daerah itu dinyatakan masuk dalam daerah kategori malaria yang kemudian dilakukan intervensi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sehingga secara perlahan daerah itu masuk dalam eliminasi endemik malaria.
"Dalam waktu yang tidak lama atau diperkirakan pada 2020, Sulbar akan masuk dalam daerah eliminasi malaria," katanya.
Sementara, pada monitoring dan evaluasi kelompok kerja penanggulangan penyakit malaria, tular vektor dan zoonotik Provinsi Sulbar yang dilaksanakan di Mamuju pada Selasa (22/1), Kepala Kantor Unicef Makassar Henky Wijaya menyampaikan bahwa secara rata-rata di Sulbar memiliki kasus endemik malaria dibawa 1/1000 jumlah penduduk.
"Tidak semua Provinsi dapat meraih keberhasilan tersebut. Perlu diketahui secara seksama terdapat beberapa sisi kerentanan seperti tingginya arus imigrasi, minimnya peralatan dan pelayanan Puskesmas, rusaknya akses jalan darat dan masih luasnya perkebunan sawit yang ada di beberapa kabupaten merupakan sumber kehidupan malaria yang tinggi," katanya.
"Capaian Sulbar 80 persen itu masih tinggi. Kami berharap ada kerja sama lintas sektor, di mana sudah tiga kabupaten yang memperoleh status eliminasi, dan yang lainnya diharapkan dalam waktu dekat bisa memasuki kawasan bebas eliminasi," kata Henky.