Gowa (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan mendukung langkah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang akan melakukan alih fungsi lahan dari kegiatan tambang.
"Saya berharap apa yang telah dilakukan di Sungai Citarum, bisa juga diterapkan di Sulsel terutama di Gowa, sehingga kabupaten dan kota yang terkena dampak banjir serta longsor dapat pulih seperti sedia kala bahkan lebih baik dari sebelumnya," ujar Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan di Gowa, Jumat.
Ia mengatakan salah satu sumbangsih kerusakan di Gunung Bawakaraeng disebabkan sebagian pendaki yang melakukan pendakian tidak mengetahui aturan-aturan mendaki.
Sehingga yang terjadi, kata dia, bukan hanya menjaga hutan dan gunung tetapi justru mencemari dengan membuang sampah di sembarang tempat bahkan ada yang sampai merusak pohon.
"Saya pernah meneriakkan untuk menutup Gunung Bawakaraeng agar proses pemulihan bisa dilakukan dengan baik, tapi itu ditentang banyak pihak," ungkapnya.
Adnan menegaskan, ke depan jika proses pemulihan telah dilakukan dan Gunung Bawakaraeng dapat diakses para pendaki pihaknya akan terlebih dulu membuat Peraturan Daerah (Perda) yang merujuk dengan standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
"Ini untuk penindakan karena jika akan dilakukan penindakan dan ada sanksi payung hukumnya harus dengan perda. Adapun aturan yang ada akan menjadi poin penting nantinya yaitu tentang bagaimana menjaga hutan dan gunung saat melakukan pendakian," ujarnya.
Ia juga berharap agar Tim Satgas yang dibentuk dapat dipimpin langsung oleh aparat dalam hal ini Kodam XIV Hasanuddin, sehingga sebaiknya yang dilibatkan sebagai Ketua Tim Satgas adalah Pangdam.
"Sebaiknya yang menjadi pelaksana di dalam operasi yaitu dari Kodam XIV Hasanuddin, kemudian di bantu oleh Polda Sulsel, sehingga jika ada yang melakukan penebangan pohon tanpa izin, atau yang melakukan pengalihan fungsi lahan pihak aparat dapat menindakinya secara hukum yang berlaku," katanya.
Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengatakan pengalihan fungsi lahan akan dilakukan dengan mengadopsi konsep Sungai Citarum, Jawa Barat. Di mana prosesnya nanti akan melibatkan banyak pihak yang tentunya akan disesuaikan dengan kearifan lokal di wilayah Sulsel.
"Pada kesempatan ini saya mengajak beberapa anggota satuan tugas (Satgas) dari pemulihan Sungai Citarum untuk memberikan edukasi dan persentasi bagaimana cara mereka mengembalikan ekosistemnya melalui proses pengalihan lahan," katanya.
Selain itu, sebelum dilakukan proses pengalihan fungsi lahan, terlebih dulu akan dilakukan survey dan membentuk Tim Satgas. Tim Satgas ini adalah gabungan dari instansi pemerintahan, unsur aparat, pelaku usaha dan organisasi pencinta alam.
Bahkan akan melibatkan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Saudagar Bugis Makassar yang juga memiliki andil dalam mengembalikan fungsi kearifan lokal.
"Kita akan melakukan restorasi dan representasi untuk kawasan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang secara terintegrasi," ucapnya.
"Saya berharap apa yang telah dilakukan di Sungai Citarum, bisa juga diterapkan di Sulsel terutama di Gowa, sehingga kabupaten dan kota yang terkena dampak banjir serta longsor dapat pulih seperti sedia kala bahkan lebih baik dari sebelumnya," ujar Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan di Gowa, Jumat.
Ia mengatakan salah satu sumbangsih kerusakan di Gunung Bawakaraeng disebabkan sebagian pendaki yang melakukan pendakian tidak mengetahui aturan-aturan mendaki.
Sehingga yang terjadi, kata dia, bukan hanya menjaga hutan dan gunung tetapi justru mencemari dengan membuang sampah di sembarang tempat bahkan ada yang sampai merusak pohon.
"Saya pernah meneriakkan untuk menutup Gunung Bawakaraeng agar proses pemulihan bisa dilakukan dengan baik, tapi itu ditentang banyak pihak," ungkapnya.
Adnan menegaskan, ke depan jika proses pemulihan telah dilakukan dan Gunung Bawakaraeng dapat diakses para pendaki pihaknya akan terlebih dulu membuat Peraturan Daerah (Perda) yang merujuk dengan standar operasional prosedur (SOP) yang benar.
"Ini untuk penindakan karena jika akan dilakukan penindakan dan ada sanksi payung hukumnya harus dengan perda. Adapun aturan yang ada akan menjadi poin penting nantinya yaitu tentang bagaimana menjaga hutan dan gunung saat melakukan pendakian," ujarnya.
Ia juga berharap agar Tim Satgas yang dibentuk dapat dipimpin langsung oleh aparat dalam hal ini Kodam XIV Hasanuddin, sehingga sebaiknya yang dilibatkan sebagai Ketua Tim Satgas adalah Pangdam.
"Sebaiknya yang menjadi pelaksana di dalam operasi yaitu dari Kodam XIV Hasanuddin, kemudian di bantu oleh Polda Sulsel, sehingga jika ada yang melakukan penebangan pohon tanpa izin, atau yang melakukan pengalihan fungsi lahan pihak aparat dapat menindakinya secara hukum yang berlaku," katanya.
Kepala BNPB Letjen Doni Monardo mengatakan pengalihan fungsi lahan akan dilakukan dengan mengadopsi konsep Sungai Citarum, Jawa Barat. Di mana prosesnya nanti akan melibatkan banyak pihak yang tentunya akan disesuaikan dengan kearifan lokal di wilayah Sulsel.
"Pada kesempatan ini saya mengajak beberapa anggota satuan tugas (Satgas) dari pemulihan Sungai Citarum untuk memberikan edukasi dan persentasi bagaimana cara mereka mengembalikan ekosistemnya melalui proses pengalihan lahan," katanya.
Selain itu, sebelum dilakukan proses pengalihan fungsi lahan, terlebih dulu akan dilakukan survey dan membentuk Tim Satgas. Tim Satgas ini adalah gabungan dari instansi pemerintahan, unsur aparat, pelaku usaha dan organisasi pencinta alam.
Bahkan akan melibatkan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Saudagar Bugis Makassar yang juga memiliki andil dalam mengembalikan fungsi kearifan lokal.
"Kita akan melakukan restorasi dan representasi untuk kawasan Gunung Bawakaraeng dan Gunung Lompobattang secara terintegrasi," ucapnya.