Makassar (Antatanews Sulsel) - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mendorong semua kabupaten kota di Indonesia untuk berkomitmen untuk menuntaskan masalah sanitasi, air bersih hingga zero Buang Air Besar Sembarangan (Babs).
"Bagi kabupaten kota telah mendapatkan predikat ODF dengan sanitasi layak serta memiliki ketersediaan air bersih mendorong kabupaten kota minimal daerah tetangganya ikut menuntaskan masalah sanitasi, " tuturnya di Hotel Rinra Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Selain itu dia menyampaikan dalam kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) diselengarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (Akkopsi), agar anggota didalamnya memperluas partisipasi, dengan menyampaikan ke daerah lain.
"Paling tidak punya komitmen memperbaiki kehidupannya. Kenapa sanitasi isu Nasional, karena itu sangat penting. Tahun 2018 akses sanitasi telah mencapai 75 persen, atau meningkat dari sebelumnya dan masih tersisa 25 persen," sebutnya.
Berdasarkan data dari Unicef pada 2015 lalu jumlah penduduk masih melakukan kebiasaan Babs masih terdapat 32 juta jiwa dan menurun di 2018 dengan mencapai 25 juta. Sehingga perlu penanganan serius persoalan ini agar dituntaskan sampai 100 persen.
'Sanitasi dan air bersih masih satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, tentu hal ini harus dimaksimalkan dan bekerja bersama ?menyadarkan masyarakat guna terwujud sanitasi 100 persen," harapnya.
Sebagai kebutuhan dasar manusia dan prasyarat kehidupan yang sehat dan layak, kata dia, air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia.
Komitmen ini di tunjukkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan pembangunan air minum dan sanitasi ke salam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kami menyadari pembangunan air minum dan sanitasi sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mencegah stunting, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM serta membangun perekomian berkelanjutan," paparnya.
Sementara Ketua Umum Akkopsi sekaligus Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto berharap kegiatan AHL ini dapat membangun momentum dan memperkuat komitmen bersama.
Tidak hanya itu, sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman antar daerah untuk mencapai target nasional maupun daerah masing-masing yang didalamnya termasuk pengelolaan air limbah domestik yang aman.
'Sanitasi menyangkut kehidupan dasar masyarakat banyak. Deklarasi Makassar adalah gerakan tersistem yang gaungnya untuk seluruh negeri," papar pria disapa akrab Danny Pomanto ini.
Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X pada kesempatan itu berbagi pengalaman tentang bagaimana daerahnya bisa menciptakan kehidupan bersih dan layak nol Babs.
"Saat itu di era pemerintahan Presiden SBY dicanangkan Indonesia Sehat 2010. Namun kami sadar tidak mampu melakukan hal tersebut. Tapi kami mengambil kebijakan, rumah harus memiliki persyaratan sehat, lantai tidak boleh tanah, ada jendela dan genteng kaca, dan ada air serta tempat sampah," bebernya.
Selain itu, lanjutnya, membuat surat edaran tentang hal tersebut untuk kabupaten kota, selanjutnya membuat peraturan desa hingga membentuk manajemen organisasi untuk dilaporkan setiap saat.
'Kala itu diminta kesadaran masyarakat hanya dua, toilet tetap atau sementara, dan tidak lagi melakukan Babs disembarang tempat. Pengelolaan air bersih dikelola organisasi maupun BUMdes serta membentuk kelompok masyarakat sadar lingkungan," ucapnya.
Sri Sultan menambahkan, untuk wilayah di sepanjang sungai warga yang tinggal di tempat tersebut diminta untuk mengubah tata letak rumah, dari awalnya membelakangi sungai untuk dijadikan dapur, dibalik lalu dijadikan ruang tamu. Seiring berjalannya waktu, cara ini berhasil tidak ada lagi warga buang hajat di sungai tersebut.
Pada kesempatan itu sejulamlah Kepala Daerah yang tergabung dalam Akkopsi menandatangani Deklarasi Makassar sebagai komitmen satu suara tuntaskan sanitasi sekaligus mendorong gerakan nasional dan upaya bersama untuk pembangunan sanitasi di Indonesia.
Komitmen lainnya, yakni bersama sama mewujudkan Stop Babs 100 persen di daerah masing-masing. Bertandatangan pada deklarasi tersebut kepala daerah Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Timur, Kabupaten Gowa, Kota Pare-pare dan Kota Makassar.
Deklarasi Makassar tersebut rangkaian dari kegiatan AHL mengangkat tema `Menuju ODF Provinsi dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman-Penerapan Sanitasi Skala Kabupaten Kota yang Inklusif. Hadir pembicara utama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
"Bagi kabupaten kota telah mendapatkan predikat ODF dengan sanitasi layak serta memiliki ketersediaan air bersih mendorong kabupaten kota minimal daerah tetangganya ikut menuntaskan masalah sanitasi, " tuturnya di Hotel Rinra Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
Selain itu dia menyampaikan dalam kegiatan Advocacy and Horizontal Learning (AHL) diselengarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi Indonesia (Akkopsi), agar anggota didalamnya memperluas partisipasi, dengan menyampaikan ke daerah lain.
"Paling tidak punya komitmen memperbaiki kehidupannya. Kenapa sanitasi isu Nasional, karena itu sangat penting. Tahun 2018 akses sanitasi telah mencapai 75 persen, atau meningkat dari sebelumnya dan masih tersisa 25 persen," sebutnya.
Berdasarkan data dari Unicef pada 2015 lalu jumlah penduduk masih melakukan kebiasaan Babs masih terdapat 32 juta jiwa dan menurun di 2018 dengan mencapai 25 juta. Sehingga perlu penanganan serius persoalan ini agar dituntaskan sampai 100 persen.
'Sanitasi dan air bersih masih satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan, tentu hal ini harus dimaksimalkan dan bekerja bersama ?menyadarkan masyarakat guna terwujud sanitasi 100 persen," harapnya.
Sebagai kebutuhan dasar manusia dan prasyarat kehidupan yang sehat dan layak, kata dia, air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia.
Komitmen ini di tunjukkan Pemerintah Indonesia dengan memasukkan pembangunan air minum dan sanitasi ke salam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), hingga Sustainable Development Goals (SDGs).
"Kami menyadari pembangunan air minum dan sanitasi sangat erat kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mencegah stunting, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM serta membangun perekomian berkelanjutan," paparnya.
Sementara Ketua Umum Akkopsi sekaligus Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto berharap kegiatan AHL ini dapat membangun momentum dan memperkuat komitmen bersama.
Tidak hanya itu, sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman antar daerah untuk mencapai target nasional maupun daerah masing-masing yang didalamnya termasuk pengelolaan air limbah domestik yang aman.
'Sanitasi menyangkut kehidupan dasar masyarakat banyak. Deklarasi Makassar adalah gerakan tersistem yang gaungnya untuk seluruh negeri," papar pria disapa akrab Danny Pomanto ini.
Sedangkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X pada kesempatan itu berbagi pengalaman tentang bagaimana daerahnya bisa menciptakan kehidupan bersih dan layak nol Babs.
"Saat itu di era pemerintahan Presiden SBY dicanangkan Indonesia Sehat 2010. Namun kami sadar tidak mampu melakukan hal tersebut. Tapi kami mengambil kebijakan, rumah harus memiliki persyaratan sehat, lantai tidak boleh tanah, ada jendela dan genteng kaca, dan ada air serta tempat sampah," bebernya.
Selain itu, lanjutnya, membuat surat edaran tentang hal tersebut untuk kabupaten kota, selanjutnya membuat peraturan desa hingga membentuk manajemen organisasi untuk dilaporkan setiap saat.
'Kala itu diminta kesadaran masyarakat hanya dua, toilet tetap atau sementara, dan tidak lagi melakukan Babs disembarang tempat. Pengelolaan air bersih dikelola organisasi maupun BUMdes serta membentuk kelompok masyarakat sadar lingkungan," ucapnya.
Sri Sultan menambahkan, untuk wilayah di sepanjang sungai warga yang tinggal di tempat tersebut diminta untuk mengubah tata letak rumah, dari awalnya membelakangi sungai untuk dijadikan dapur, dibalik lalu dijadikan ruang tamu. Seiring berjalannya waktu, cara ini berhasil tidak ada lagi warga buang hajat di sungai tersebut.
Pada kesempatan itu sejulamlah Kepala Daerah yang tergabung dalam Akkopsi menandatangani Deklarasi Makassar sebagai komitmen satu suara tuntaskan sanitasi sekaligus mendorong gerakan nasional dan upaya bersama untuk pembangunan sanitasi di Indonesia.
Komitmen lainnya, yakni bersama sama mewujudkan Stop Babs 100 persen di daerah masing-masing. Bertandatangan pada deklarasi tersebut kepala daerah Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Timur, Kabupaten Gowa, Kota Pare-pare dan Kota Makassar.
Deklarasi Makassar tersebut rangkaian dari kegiatan AHL mengangkat tema `Menuju ODF Provinsi dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang Aman-Penerapan Sanitasi Skala Kabupaten Kota yang Inklusif. Hadir pembicara utama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.