Makassar (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan anggaran guna memfasilitasi masyarakat tidak mampu agar mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan atau melakukan penambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayah itu.
"Sesuai dengan `tagline` kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas," kata Wakil Gubernur Sulut Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Jumat.
Hingga saat ini, masih sering ditemukan warga kategori miskin yang belum mendapatkan kartu KIS.
Wagub Andi pun meminta pihak BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil agar melakukan sinkronisasi data untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Ilham A Gazaling menyatakan, pihaknya dengan Dinas Kesehatan akan melakukan cek silang data masyarakat miskin yang ada di daerah itu.
"Kita akan cek dulu, apakah memang ada masyarakat yang masuk dalam kategori itu yang belum mendapat KIS. Kalau ada, berapa jumlahnya," ucapnya.
Sesuai dengan arahan Wakil Gubernur Andi maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan cek silang terhadap data di Basis Data Terpadu (BDT).
Hal itu, katanya, diperlukan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang belum ataupun telah mendapatkan KIS yang dilayani melalui APBN.
"Dari hasil pengecekan misalnya ditemukan ternyata memang ada yang belum ter-`cover`. Inilah yang akan kita usulkan untuk di-`cover` melalui APBD provinsi. Tapi itu kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan," katanya.
Pihaknya memiliki data masyarakat miskin berdasarkan BDT yang sistematis berdasarkan nama dan alamat, yang mana jumlahnya mencapai 302.985 kepala keluarga.
"Sesuai dengan `tagline` kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas," kata Wakil Gubernur Sulut Andi Sudirman Sulaiman dalam keterangannya di Makassar, Jumat.
Hingga saat ini, masih sering ditemukan warga kategori miskin yang belum mendapatkan kartu KIS.
Wagub Andi pun meminta pihak BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatn Sipil agar melakukan sinkronisasi data untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Ilham A Gazaling menyatakan, pihaknya dengan Dinas Kesehatan akan melakukan cek silang data masyarakat miskin yang ada di daerah itu.
"Kita akan cek dulu, apakah memang ada masyarakat yang masuk dalam kategori itu yang belum mendapat KIS. Kalau ada, berapa jumlahnya," ucapnya.
Sesuai dengan arahan Wakil Gubernur Andi maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan cek silang terhadap data di Basis Data Terpadu (BDT).
Hal itu, katanya, diperlukan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang belum ataupun telah mendapatkan KIS yang dilayani melalui APBN.
"Dari hasil pengecekan misalnya ditemukan ternyata memang ada yang belum ter-`cover`. Inilah yang akan kita usulkan untuk di-`cover` melalui APBD provinsi. Tapi itu kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan," katanya.
Pihaknya memiliki data masyarakat miskin berdasarkan BDT yang sistematis berdasarkan nama dan alamat, yang mana jumlahnya mencapai 302.985 kepala keluarga.