Mamuju (Antaranews Sulsel) - Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, mencanangkan Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA serta menolak hoaks atau informasi bohong.
Pencanangan Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA serta Menolak Hoaks itu dilaksanakan di Desa Pakkawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Rabu.
Kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Sulfan Sulo, Komisioner Bawaslu Pasangkayu, unsur perwakilan Forkopimda, Kepala Desa Pakawa, para kepala OPD, tokoh adat, tokoh agama dan ratusan masyarakat Pakawa.
Pada kesempatan itu Bupati bersama seluruh peserta yang hadir membacakan deklarasi menolak politik uang dan politisasi SARA, dan menolak hoaks.
Setelah pembacaan deklarasi, para peserta membubuhkan tanda tangan di bentangan spanduk kosong yang telah disediakan oleh Bawaslu. Tidak hanya tanda tangan tapi juga cap jempol lima jari.
Bupati Pasangkayu menyatakan sangat mendukung dan memberikan apresiasi pencanangan tersebut.
Pencanganan itu dimulai dari Desa Pakawa selanjutnya akan menyebar ke seluruh pelosok Pasangkayu.
"Desa ini dipilih karena kami meyakini masyarakat Pakawa adalah masyarakat yang memiliki komitmen, masyarakat yang berbudaya, jujur, beretika dan senantiasa menjaga harga diri, sehingga dari desa ini diharapkan lahir proses pemilu yang jujur dan adil, bebas politik uang dan politisasi SARA," terang Ambo Djiwa.
Bupati menyerukan agar memilih pemimpin berdasarkan visi misi dan rekam jejaknya, tidak berdasarkan suku agama dan golongan tertentu, yang bisa memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
"Saya imbau juga kepada kepala desa secara masif melakukan sosialisasi ke masyarakat agar parisipasi saat pemilu meningkat. Ini juga saya instruksikan kepada jajaran pemerintahan saya sehingga Pasangkayu bisa mencapai target nasional sebesar 77 persen partisipasi," ujarnya.
Penyelenggara pemilu juga harus terus mensosialisasikan mengenai susunan surat suara yang akan dicoblos di TPS agar masyarakat tidak kebingungan, katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo mengatakan, dipilihnya Desa Pakawa sebagai Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA, selain karena budaya lokal masyarakatnya yang masih kental, juga untuk menegaskan bahwa desa yang berada di wilayah perbatasan Sulteng ini adalah wilayah Sulbar.
Pihak Bawaslu akan melakukan dialog serta upaya persuasif ke masyarakat untuk mewujudkan Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA tersebut.
"Meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu perlu partisipasi semua pihak terutama masyarakat. Dengan adanya pencanangan ini diharapkan nantinya tidak ada lagi politik uang dan sebagainya, yang bisa merusak tatanan demokrasi sehingga dapat dilahirkan pemimpin yang berkualitas dan amanah," kata Sulfan.
Sementara Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi menyebutkan ada lima desa yang akan dicanangkan menjadi Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA di Pasangkayu, yakni Desa Saptanajaya, Tampaure, Wulai, Tikke dan Pakawa.
"Di desa anti politik uang ini, kami akan melakukan pola-pola persuasif, selain pola-pola formal seperti `door to door` ke masyarakat untuk membangun kesadaran mereka dalam berdemokrasi," ujarnya.
Pencanangan Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA serta Menolak Hoaks itu dilaksanakan di Desa Pakkawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Rabu.
Kegiatan itu dihadiri langsung Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa, Ketua Bawaslu Sulawesi Barat Sulfan Sulo, Komisioner Bawaslu Pasangkayu, unsur perwakilan Forkopimda, Kepala Desa Pakawa, para kepala OPD, tokoh adat, tokoh agama dan ratusan masyarakat Pakawa.
Pada kesempatan itu Bupati bersama seluruh peserta yang hadir membacakan deklarasi menolak politik uang dan politisasi SARA, dan menolak hoaks.
Setelah pembacaan deklarasi, para peserta membubuhkan tanda tangan di bentangan spanduk kosong yang telah disediakan oleh Bawaslu. Tidak hanya tanda tangan tapi juga cap jempol lima jari.
Bupati Pasangkayu menyatakan sangat mendukung dan memberikan apresiasi pencanangan tersebut.
Pencanganan itu dimulai dari Desa Pakawa selanjutnya akan menyebar ke seluruh pelosok Pasangkayu.
"Desa ini dipilih karena kami meyakini masyarakat Pakawa adalah masyarakat yang memiliki komitmen, masyarakat yang berbudaya, jujur, beretika dan senantiasa menjaga harga diri, sehingga dari desa ini diharapkan lahir proses pemilu yang jujur dan adil, bebas politik uang dan politisasi SARA," terang Ambo Djiwa.
Bupati menyerukan agar memilih pemimpin berdasarkan visi misi dan rekam jejaknya, tidak berdasarkan suku agama dan golongan tertentu, yang bisa memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
"Saya imbau juga kepada kepala desa secara masif melakukan sosialisasi ke masyarakat agar parisipasi saat pemilu meningkat. Ini juga saya instruksikan kepada jajaran pemerintahan saya sehingga Pasangkayu bisa mencapai target nasional sebesar 77 persen partisipasi," ujarnya.
Penyelenggara pemilu juga harus terus mensosialisasikan mengenai susunan surat suara yang akan dicoblos di TPS agar masyarakat tidak kebingungan, katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo mengatakan, dipilihnya Desa Pakawa sebagai Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA, selain karena budaya lokal masyarakatnya yang masih kental, juga untuk menegaskan bahwa desa yang berada di wilayah perbatasan Sulteng ini adalah wilayah Sulbar.
Pihak Bawaslu akan melakukan dialog serta upaya persuasif ke masyarakat untuk mewujudkan Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA tersebut.
"Meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pemilu perlu partisipasi semua pihak terutama masyarakat. Dengan adanya pencanangan ini diharapkan nantinya tidak ada lagi politik uang dan sebagainya, yang bisa merusak tatanan demokrasi sehingga dapat dilahirkan pemimpin yang berkualitas dan amanah," kata Sulfan.
Sementara Ketua Bawaslu Pasangkayu Ardi Trisandi menyebutkan ada lima desa yang akan dicanangkan menjadi Desa AntiPolitik Uang dan Politisasi SARA di Pasangkayu, yakni Desa Saptanajaya, Tampaure, Wulai, Tikke dan Pakawa.
"Di desa anti politik uang ini, kami akan melakukan pola-pola persuasif, selain pola-pola formal seperti `door to door` ke masyarakat untuk membangun kesadaran mereka dalam berdemokrasi," ujarnya.