Makassar (Antaranews Sulsel) - Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menegaskan tidak ingin ada mafia benih dalam proyek penyediaan yang dilakukan Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama salah satu perusahaan penyuplai.
"Saya berharap kepada pengadaan benih jangan ada mafia benih, apalagi minta jatah, minta apa lagi, itu tidak boleh," kata Nurdin Abdullah usai penandatanganan kontrak kerja sama antara perusahaan penyediaan bibit dengan Dinas Pertanian Pemprov Sulsel di Makassar, Jumat.
"Saya tahu kalau ada itu permainan, mulai hari ini siapa pun yang menandatangani kontrak ketahuan melakukan, Insya Allah nanti saya coret dan tidak boleh lagi masuk di Sulawesi Selatan," katanya.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengaku tidak mau Pemprov Sulsel jadi tercoreng hanya karena hal-hal yang sebenarnya menurunkan integritas. "Kasihan petani kita. Petani kita itu butuh barang bagus, butuh kualitas yang bagus," katanya.
"Tugas kita sekarang ini bagaimana harga jagung itu masih tetap bagus. Kenyataan hari ini, ketika petani kita mulai menanam harga jagung itu Rp7.000. Pas petani mau jual harga jagung turun," jelasnya.
Selain itu, lanjut Nurdin Abdullah, mungkin ini penandatanganan kontrak yang dihadiri gubernur. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa acara ini dihadiri Gubernur.
"Saya ingin menciptakan pemerintahan ini transparan. Karena, ini benda hidup yang kita benihkan ini akan bernyawa. Benda yang bernyawa itu kalau jatahnya diambil, dia tahu. Makanya pupuknya jangan dikurangi, kualitas bibitnya jangan sampai terkuras," sebutnya.
Namun yang paling penting, jelasnya, transparansi dalam pemerintahan harus melibatkan semua stakeholder yang ada.
"Saya sungguh berharap, kenapa saya minta Ibu Kadis hadirkan TP4D, hadirkan Polda, supaya lebih bagus kita bertengkar lebih awal daripada kita bertengkar di akhir. Yang kedua, supaya semua tahu bahwa ada kegiatan seperti ini, kita semua ikut bertanggung jawab. Jangan nanti ada masalah, baru nanti dipanggil," katanya.
"Saya berharap kepada pengadaan benih jangan ada mafia benih, apalagi minta jatah, minta apa lagi, itu tidak boleh," kata Nurdin Abdullah usai penandatanganan kontrak kerja sama antara perusahaan penyediaan bibit dengan Dinas Pertanian Pemprov Sulsel di Makassar, Jumat.
"Saya tahu kalau ada itu permainan, mulai hari ini siapa pun yang menandatangani kontrak ketahuan melakukan, Insya Allah nanti saya coret dan tidak boleh lagi masuk di Sulawesi Selatan," katanya.
Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu mengaku tidak mau Pemprov Sulsel jadi tercoreng hanya karena hal-hal yang sebenarnya menurunkan integritas. "Kasihan petani kita. Petani kita itu butuh barang bagus, butuh kualitas yang bagus," katanya.
"Tugas kita sekarang ini bagaimana harga jagung itu masih tetap bagus. Kenyataan hari ini, ketika petani kita mulai menanam harga jagung itu Rp7.000. Pas petani mau jual harga jagung turun," jelasnya.
Selain itu, lanjut Nurdin Abdullah, mungkin ini penandatanganan kontrak yang dihadiri gubernur. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa acara ini dihadiri Gubernur.
"Saya ingin menciptakan pemerintahan ini transparan. Karena, ini benda hidup yang kita benihkan ini akan bernyawa. Benda yang bernyawa itu kalau jatahnya diambil, dia tahu. Makanya pupuknya jangan dikurangi, kualitas bibitnya jangan sampai terkuras," sebutnya.
Namun yang paling penting, jelasnya, transparansi dalam pemerintahan harus melibatkan semua stakeholder yang ada.
"Saya sungguh berharap, kenapa saya minta Ibu Kadis hadirkan TP4D, hadirkan Polda, supaya lebih bagus kita bertengkar lebih awal daripada kita bertengkar di akhir. Yang kedua, supaya semua tahu bahwa ada kegiatan seperti ini, kita semua ikut bertanggung jawab. Jangan nanti ada masalah, baru nanti dipanggil," katanya.