Mamuju (ANTARA) - Massa aliansi peduli rakyat (APR) melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta pemerintah Kabupaten Majene transparan dalam mengelola pasar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene.
Puluhan massa APR di Kabupaten Majene melakukan aksi unjuk rasa di jalan trans sulawesi Kabupaten Majene, Senin.
Massa tersebut menuntut Dinas Koperindag beserta Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Pemkab Majene agar transparan pengelolaan pasar oleh oleh Kabupaten Majene.
"Kami menuntut pemerintah agar mengelola dengan baik pusat pasar oleh oleh Majene, agar pro rakyat karena tidak diminta pedagang di Majene," kata Kadri koordintor massa APR.
Ia mengatakan, pedagang sudah diundang oleh Koperindag untuk menjual dipasar tersebut akan tetapi ditolak karena sepi pembeli.
Ia mengatakan, pembangunan pasar Lembang sudah dua tahun, namun tidak beroperasi maksimal, sehingga APR mempertanyakan tujuan dibangunnya pasar tersebut apalagi disinyalir terjadi kongkalikong anggaran pembangunannya.
"Kami sudah mengecek pasar tersebut dan hanya ditempati orang tertentu saja, yang siap menyetor dana tertentu," katanya.
Kadis Koperindag Pemkab Majene yang menanggapi massa APR, mengatakan, pembangunan pasar oleh oleh Kecamatan Lembang merupakan usulan dari Musrembang pada 2016 dan mengakui pasar oleh oleh tidak diminati oleh pedagang.
Ia juga mengaku, akan merevisi agar masyarakat bisa menjual pasar tersebut.
"Koperindag Pemkab Majene akan melakukan sosialisasi dengan membuka bazar dan mengajak kepada para mahasiswa untuk sama-sama memeriahkan bazar agar masyarakat terpancing untuk menjual di pasar tersebut," katanya.
Sementara Kadis Pengelolaan Keuangan Pemkab Majene mengaku telah memasang fasilitas lampu agar masyarakat bisa nyaman untuk berdagang di pasar tersebut.
"Belum dipungut retribusi karena penjualan di pasar tersebut belum menghasilkan pendapatan dari pedagang tersebut agar pedagang bisa berjualan," katanya.
Puluhan massa APR di Kabupaten Majene melakukan aksi unjuk rasa di jalan trans sulawesi Kabupaten Majene, Senin.
Massa tersebut menuntut Dinas Koperindag beserta Dinas Pendapatan Keuangan Daerah Pemkab Majene agar transparan pengelolaan pasar oleh oleh Kabupaten Majene.
"Kami menuntut pemerintah agar mengelola dengan baik pusat pasar oleh oleh Majene, agar pro rakyat karena tidak diminta pedagang di Majene," kata Kadri koordintor massa APR.
Ia mengatakan, pedagang sudah diundang oleh Koperindag untuk menjual dipasar tersebut akan tetapi ditolak karena sepi pembeli.
Ia mengatakan, pembangunan pasar Lembang sudah dua tahun, namun tidak beroperasi maksimal, sehingga APR mempertanyakan tujuan dibangunnya pasar tersebut apalagi disinyalir terjadi kongkalikong anggaran pembangunannya.
"Kami sudah mengecek pasar tersebut dan hanya ditempati orang tertentu saja, yang siap menyetor dana tertentu," katanya.
Kadis Koperindag Pemkab Majene yang menanggapi massa APR, mengatakan, pembangunan pasar oleh oleh Kecamatan Lembang merupakan usulan dari Musrembang pada 2016 dan mengakui pasar oleh oleh tidak diminati oleh pedagang.
Ia juga mengaku, akan merevisi agar masyarakat bisa menjual pasar tersebut.
"Koperindag Pemkab Majene akan melakukan sosialisasi dengan membuka bazar dan mengajak kepada para mahasiswa untuk sama-sama memeriahkan bazar agar masyarakat terpancing untuk menjual di pasar tersebut," katanya.
Sementara Kadis Pengelolaan Keuangan Pemkab Majene mengaku telah memasang fasilitas lampu agar masyarakat bisa nyaman untuk berdagang di pasar tersebut.
"Belum dipungut retribusi karena penjualan di pasar tersebut belum menghasilkan pendapatan dari pedagang tersebut agar pedagang bisa berjualan," katanya.