Mamuju (ANTARA) - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pecinta Demokrasi (AMPD) Kabupaten Mejene, Senin, menggelar aksi unjuk rasa di bundaran kota Majene meminta agar demokrasi untuk rakyat diwujudkan pada pemilu.
Mahasiswa menyatakan Pemilu bukan hanya pesta demokrasi tetapi proses mengembalikan kekuasaan kepada rakyat yang telah dititipkan kepada wakilnya selama lima tahun.
"Kembali para calon mengumbar janji dengan spanduk berjejer di pinggir jalan, meskipun banyak belum direalisasikan," kata Farhat koordinator aksi mahasiswa.
Ia mengatakan, Pemilu hanya menghasilkan partai busuk tidak pernah konsisten dengan janjinya dan tidak satupun terbukti bahwa mereka berpihak kepada rakyat.
Menurut dia, jika Partai terus menipu kenapa harus dipilih partai penipu rakyat tersebut.
"Wujudkan pendidikan murah, tanah untuk rakyat, nasionalisasi aset, naikkan upah buruh dan tolak politik uang," katanya.
Ia mengatakan, jika partai terus menipu maka golput adalah pilihan sikap yang terbaik diantara pilihan yang buruk.
"Golput di dalam Pemilu 2019 adalah hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum memilih untuk tidak memilih dalam Pemilu merupakan HAM dijamin oleh UUD 1945 pasal 28, bahwa tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sesuai hati nurani," katanya.
Mahasiswa menyatakan Pemilu bukan hanya pesta demokrasi tetapi proses mengembalikan kekuasaan kepada rakyat yang telah dititipkan kepada wakilnya selama lima tahun.
"Kembali para calon mengumbar janji dengan spanduk berjejer di pinggir jalan, meskipun banyak belum direalisasikan," kata Farhat koordinator aksi mahasiswa.
Ia mengatakan, Pemilu hanya menghasilkan partai busuk tidak pernah konsisten dengan janjinya dan tidak satupun terbukti bahwa mereka berpihak kepada rakyat.
Menurut dia, jika Partai terus menipu kenapa harus dipilih partai penipu rakyat tersebut.
"Wujudkan pendidikan murah, tanah untuk rakyat, nasionalisasi aset, naikkan upah buruh dan tolak politik uang," katanya.
Ia mengatakan, jika partai terus menipu maka golput adalah pilihan sikap yang terbaik diantara pilihan yang buruk.
"Golput di dalam Pemilu 2019 adalah hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum memilih untuk tidak memilih dalam Pemilu merupakan HAM dijamin oleh UUD 1945 pasal 28, bahwa tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sesuai hati nurani," katanya.