Makassar (ANTARA) - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan komitmen mereka dalam membangun birokrasi yang kuat hingga lima tahun kepemimpinan ke depan.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan itu menanggapi polemik dua SK pelantikan dan mutasi 193 pejabat eselon III dan IV yang ditandatangani Wagub Andi Sudirman Sulaiman menggantikan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang tengah menjalani ibadah umroh.di Makassar, Selasa.
"Saya sama pak Wagub Sulsel sudah sepakat untuk membangun birokrasi yang kuat, itu sudah menjadi visi dan misi," pungkasnya.
Ia menjelaskan, dirinya bersama Wagub Sulsel sejak awal sudah memiliki visi dan misi untuk mendorong pemerintahan yang melayani.
Selain itu lanjut Nurdin Abdullah, selama 5 tahun ke depan sudah menyepakati untuk kompak memutuskan bersama tentang persoalan apapun.
"Ini kita akan melakukan koreksi dan lima tahun kita kompak bersama selama 5 tahun ke depan," sebutnya.
Wagub Andi Sudirman Sulaiman menyatakan prosedur telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
"sebelum penandatanganan ada koordinasi kepada BKD melihat dan sesuai hasil pertimbangan bahwa tidak ada proses pelanggaran," jelasnya.
Wagub juga berharap persoalan ini tidak melebar dan semua pihak tidak terpancing untuk mempolitisasi hubungan harmonis yang selama ini sudah terjaga antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Tidak ada perpecahan atau tandingan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, kebijakan yang keluar merupakan hasil koordinasi dan pertimbangan matang yang kami lakukan, tidak ada niat atau upaya inkonstitusional, pemerintahan ini sebuah sistem, bukan milik personal," tegasnya.
Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mengatakan itu menanggapi polemik dua SK pelantikan dan mutasi 193 pejabat eselon III dan IV yang ditandatangani Wagub Andi Sudirman Sulaiman menggantikan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang tengah menjalani ibadah umroh.di Makassar, Selasa.
"Saya sama pak Wagub Sulsel sudah sepakat untuk membangun birokrasi yang kuat, itu sudah menjadi visi dan misi," pungkasnya.
Ia menjelaskan, dirinya bersama Wagub Sulsel sejak awal sudah memiliki visi dan misi untuk mendorong pemerintahan yang melayani.
Selain itu lanjut Nurdin Abdullah, selama 5 tahun ke depan sudah menyepakati untuk kompak memutuskan bersama tentang persoalan apapun.
"Ini kita akan melakukan koreksi dan lima tahun kita kompak bersama selama 5 tahun ke depan," sebutnya.
Wagub Andi Sudirman Sulaiman menyatakan prosedur telah dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
"sebelum penandatanganan ada koordinasi kepada BKD melihat dan sesuai hasil pertimbangan bahwa tidak ada proses pelanggaran," jelasnya.
Wagub juga berharap persoalan ini tidak melebar dan semua pihak tidak terpancing untuk mempolitisasi hubungan harmonis yang selama ini sudah terjaga antara Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Tidak ada perpecahan atau tandingan antara Gubernur dan Wakil Gubernur, kebijakan yang keluar merupakan hasil koordinasi dan pertimbangan matang yang kami lakukan, tidak ada niat atau upaya inkonstitusional, pemerintahan ini sebuah sistem, bukan milik personal," tegasnya.