Mamuju (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan azas transparansi pengelolaan keuangan di daerah itu.
"Pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan pemda yang berbasis 'online' atau daring, harus diimplementasikan saat ini oleh pemprov, pemkab dan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang jauh lebih baik," kata Ali Baal Masdar, di Mamuju, Kamis.
Gubernur juga berkomitmen akan bersinergi dengan seluruh pihak, dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan Sulawesi Barat ke arah yang lebih baik di masa akan datang.
"Karena hal itu muaranya adalah perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat dan akan sangat menunjang terpenuhinya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh," ujarnya.
"Saya berharap, semangat pembangunan daerah melalui penguatan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya cita-cita Pemprov Sulbar menjadi daerah yang maju dan 'mala’biq' atau bermartabat," papar Ali Baal Masdar.
Terkait penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama implementasi sistem SP2D online dan integritasi aplikasi Samsat yang dilaksanakan di Kantor BPKP Sulbar pada Rabu (15/5), ia menyampaikan bahwa hal itu merupakan wujud komitmen perwujudan azas transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap prosedur pengeluaran kas.
"Kerjasama dalam pengembangan non-tunai pengelolaan keuangan ini, tentunya akan semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan seluruh Pemkab se -Sulbar," terangnya.
"Dalam kerjasama ini menandakan bahwa, mereka komitmen dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan, sekaligus komitmen dalam menjalin hubungan baik bersama Bank Sulselbar," kata Ali Baal Masdar.
Sementara Kepala Kantor BPKP Sulbar, Fauqi Achmad Kharir mengatakan, SP2D merupakan suatu sarana untuk mempercepat proses pencairan anggaran di pemerintah daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan melewati berbagai tahapan dan berbagai resiko.
SP2D online lanjutnya, meminimalisir resiko yang biasa dihadapi melalui proses manual misalnya, pengembalian berkas SP2D karena kesalahan nomor rekening penerima.
“Penerapan SP2D online juga mendukung pelaksanaan pelaksanaan monitoring kondisi kas daerah secara realtime,sehingga proses pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol," kata Fauqi Achmad.
Ia menyatakan, sebagai bagian dari penerapan unsur SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), perlu untuk menguatkan pengendalian dalam pengelolaan keuangan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan perbaikan sedikitnya dua hal, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
"Pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan pemda yang berbasis 'online' atau daring, harus diimplementasikan saat ini oleh pemprov, pemkab dan perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang jauh lebih baik," kata Ali Baal Masdar, di Mamuju, Kamis.
Gubernur juga berkomitmen akan bersinergi dengan seluruh pihak, dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan Sulawesi Barat ke arah yang lebih baik di masa akan datang.
"Karena hal itu muaranya adalah perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat dan akan sangat menunjang terpenuhinya kesejahteraan rakyat secara menyeluruh," ujarnya.
"Saya berharap, semangat pembangunan daerah melalui penguatan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya cita-cita Pemprov Sulbar menjadi daerah yang maju dan 'mala’biq' atau bermartabat," papar Ali Baal Masdar.
Terkait penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama implementasi sistem SP2D online dan integritasi aplikasi Samsat yang dilaksanakan di Kantor BPKP Sulbar pada Rabu (15/5), ia menyampaikan bahwa hal itu merupakan wujud komitmen perwujudan azas transparansi pengelolaan keuangan daerah, khususnya terhadap prosedur pengeluaran kas.
"Kerjasama dalam pengembangan non-tunai pengelolaan keuangan ini, tentunya akan semakin memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan keterlibatan seluruh Pemkab se -Sulbar," terangnya.
"Dalam kerjasama ini menandakan bahwa, mereka komitmen dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih transparan, sekaligus komitmen dalam menjalin hubungan baik bersama Bank Sulselbar," kata Ali Baal Masdar.
Sementara Kepala Kantor BPKP Sulbar, Fauqi Achmad Kharir mengatakan, SP2D merupakan suatu sarana untuk mempercepat proses pencairan anggaran di pemerintah daerah, yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan melewati berbagai tahapan dan berbagai resiko.
SP2D online lanjutnya, meminimalisir resiko yang biasa dihadapi melalui proses manual misalnya, pengembalian berkas SP2D karena kesalahan nomor rekening penerima.
“Penerapan SP2D online juga mendukung pelaksanaan pelaksanaan monitoring kondisi kas daerah secara realtime,sehingga proses pengelolaan keuangan dapat lebih terkontrol," kata Fauqi Achmad.
Ia menyatakan, sebagai bagian dari penerapan unsur SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), perlu untuk menguatkan pengendalian dalam pengelolaan keuangan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di perlukan perbaikan sedikitnya dua hal, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).