Makassar (ANTARA) - Pejebat pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penandatanganan MoU bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat dan Universitas Hasanuddin Makassar terkait sensus penduduk bertempat di Gedung Rektorat Unhas, Kota Makassar, Kamis.
"Kesepakatan kerja sama terkait piagam sensus penduduk (SP) merupakan langkah untuk menyatukan data Indonesia," kata Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.
Gubernur Sulsel menjelaskan, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini baru terhitung 7 kali dilakukan sensus penduduk. Oleh karena itu Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sulsel untuk memaksimalkan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Sensus pertama kita sejak tahun 1961, ini merupakan sensus yang ke 7. Ini adalah kegiatan besar kita Insyaallah kita akan melakukan kolaborasi," ujarnya.
Gubernur juga meminta kepada kepala daerah se-Sulsel agar tidak sekadar melakukan tanda tangan MoU, tetapi juga langsung menindaklanjuti.
"Kami berharap peran akademisi sangat penting. Kami juga berharap bisa membantu untuk penyediaan data. Kalau sudah satu data untuk Indonesia, tidak ada lagi arahan. Saya berharap kepada bupati, wakil bupati dan sekda mohon untuk mengawal perolehan data ini untuk Indonesia yang satu," katanya.
Rektor Unhas Makassar Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA menjelaskan, untuk mendapatkan sebuah data yang akurat maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
"Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap Bapak Gubernur, ini bisa menyupport data untuk Pemprov Sulsel juga. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," katanya.
"Kesepakatan kerja sama terkait piagam sensus penduduk (SP) merupakan langkah untuk menyatukan data Indonesia," kata Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah.
Gubernur Sulsel menjelaskan, sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini baru terhitung 7 kali dilakukan sensus penduduk. Oleh karena itu Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di Sulsel untuk memaksimalkan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
"Sensus pertama kita sejak tahun 1961, ini merupakan sensus yang ke 7. Ini adalah kegiatan besar kita Insyaallah kita akan melakukan kolaborasi," ujarnya.
Gubernur juga meminta kepada kepala daerah se-Sulsel agar tidak sekadar melakukan tanda tangan MoU, tetapi juga langsung menindaklanjuti.
"Kami berharap peran akademisi sangat penting. Kami juga berharap bisa membantu untuk penyediaan data. Kalau sudah satu data untuk Indonesia, tidak ada lagi arahan. Saya berharap kepada bupati, wakil bupati dan sekda mohon untuk mengawal perolehan data ini untuk Indonesia yang satu," katanya.
Rektor Unhas Makassar Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA menjelaskan, untuk mendapatkan sebuah data yang akurat maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
"Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap Bapak Gubernur, ini bisa menyupport data untuk Pemprov Sulsel juga. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," katanya.