Mamuju (ANTARA) - Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Ilhamsyah Dj mengatakan, wilayahnya masuk dalam 10 besar daerah dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia.
"Hal tersebut tertuang dalam Renstra BNPB, dimana Majene berada di urutan ke delapan dari 10 besar tersebut," kata Ilhamsyah, pada rapat koordinasi dan sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Majene, Jumat.
Atas kondisi itulah lanjut dia, Majene mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, terkait 44 kabupaten/kota yang tertuang dalam penyusunan risiko bencana 2019-2023, yang diserahkan pada bulan Maret 2019.
Ia mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, maka pemerintah daerah wajib menyusun rencana penanggulangan bencana.
"Dengan begitu, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Majene bisa berjalan baik dan efektif. Dan tahun ini Alhamdulillah BNPB telah memfasilitasi tujuh kabupaten di Indonesia, termasuk Majene," terang Ilhamsyah.
Sementara Wakil Bupati Majene Lukman yang membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut mengatakan, Majene merupakan kota kecil, dengan penduduk yang tidak banyak.
Saat ini Majene lanjut Wakil Bupati, juga fokus dalam penanganan stunting, namun juga bersemangat dalam penanggulangan bencana.
Ia berharap, kesempatan tersebut bisa dimaksimalkan khususnya tim dari OPD terkait dengan memberikan masukan yang sesuai dengan bidangnya.
"Jangan sampai data yang dimasukkan tidak sesuai yang ada di lapangan, jika salah input maka outputnya juga tidak akan baik, hasil yang error dengan rancangan yang tidak jelas," terang Lukman.
Pada kegiatan itu juga dihadiri Kadis PUPR Majene, para Kabid OPD yang terkait penyusunan dokumen, Kepala BMKG Majene serta analisis pengelolaan resiko direktorat PRB BNPB Ade Nugraha selaku narasumber.
"Hal tersebut tertuang dalam Renstra BNPB, dimana Majene berada di urutan ke delapan dari 10 besar tersebut," kata Ilhamsyah, pada rapat koordinasi dan sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana Kabupaten Majene, Jumat.
Atas kondisi itulah lanjut dia, Majene mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, terkait 44 kabupaten/kota yang tertuang dalam penyusunan risiko bencana 2019-2023, yang diserahkan pada bulan Maret 2019.
Ia mengatakan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, maka pemerintah daerah wajib menyusun rencana penanggulangan bencana.
"Dengan begitu, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Majene bisa berjalan baik dan efektif. Dan tahun ini Alhamdulillah BNPB telah memfasilitasi tujuh kabupaten di Indonesia, termasuk Majene," terang Ilhamsyah.
Sementara Wakil Bupati Majene Lukman yang membuka acara Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tersebut mengatakan, Majene merupakan kota kecil, dengan penduduk yang tidak banyak.
Saat ini Majene lanjut Wakil Bupati, juga fokus dalam penanganan stunting, namun juga bersemangat dalam penanggulangan bencana.
Ia berharap, kesempatan tersebut bisa dimaksimalkan khususnya tim dari OPD terkait dengan memberikan masukan yang sesuai dengan bidangnya.
"Jangan sampai data yang dimasukkan tidak sesuai yang ada di lapangan, jika salah input maka outputnya juga tidak akan baik, hasil yang error dengan rancangan yang tidak jelas," terang Lukman.
Pada kegiatan itu juga dihadiri Kadis PUPR Majene, para Kabid OPD yang terkait penyusunan dokumen, Kepala BMKG Majene serta analisis pengelolaan resiko direktorat PRB BNPB Ade Nugraha selaku narasumber.