Makassar (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Kota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota Makassar agar ke depannya bisa lebih tertib dalam pengelolaan anggaran supaya tidak ada lagi catatan-catatan yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kami sampaikan kepada seluruh SKPD dan TAPD untuk membuat matriks laporan anggaran supaya bisa menjadi bahan untuk rapat selanjutnya," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar Adi Rasyid Ali di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan adanya beberapa temuan-temuan dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini harusnya menjadi perhatian agar pengelolaan keuangan dari pemerintah kota bisa lebih baik lagi.
Adi Rasyid Ali yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar itu menyatakan jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah bekerja dengan baik, tetapi belum dimaksimalkan sehingga ini harus menjadi perhatian ke depannya.
"Ke depannya nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih rapi dan tertib lagi dalam pengelolaan keuangannya supaya mudah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan," katanya.
Setelah mendengarkan beberapa pemaparan SKPD, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Abdi Asmara mengingatkan untuk lebih mengoptimalkan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan.
"Ini menjadi catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk lebih mengoptimalkan anggaran yang telah direalisasi karena masih banyak keluhan-keluhan di masyarakat masalah distribusi bantuan untuk bencana banjir dan kebakaran," katanya.
Beberapa SKPD yang hadir di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dab Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar.
"Kami sampaikan kepada seluruh SKPD dan TAPD untuk membuat matriks laporan anggaran supaya bisa menjadi bahan untuk rapat selanjutnya," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar Adi Rasyid Ali di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan adanya beberapa temuan-temuan dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan ini harusnya menjadi perhatian agar pengelolaan keuangan dari pemerintah kota bisa lebih baik lagi.
Adi Rasyid Ali yang juga Wakil Ketua DPRD Makassar itu menyatakan jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah bekerja dengan baik, tetapi belum dimaksimalkan sehingga ini harus menjadi perhatian ke depannya.
"Ke depannya nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih rapi dan tertib lagi dalam pengelolaan keuangannya supaya mudah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan," katanya.
Setelah mendengarkan beberapa pemaparan SKPD, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar Abdi Asmara mengingatkan untuk lebih mengoptimalkan anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan.
"Ini menjadi catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk lebih mengoptimalkan anggaran yang telah direalisasi karena masih banyak keluhan-keluhan di masyarakat masalah distribusi bantuan untuk bencana banjir dan kebakaran," katanya.
Beberapa SKPD yang hadir di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dab Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Makassar.