Makassar (ANTARA) - Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sulawesi Selatan hingga Desember 2018 mencatat sebanyak 1.366.809 pasangan usia subur (PUS) yang telah terdaftar menjadi peserta KB aktif, kata Kepala Bidang KB, Syafaruddin Rahim dalam keterangannya di Makassar, Jumat..
Peserta KB aktif tertinggi di Kabupaten Jeneponto, sebesar 82,34 persen. Disusul Sidrap 79,35 persen, dan Bantaeng 77,05 persen. Sedangkan yang terendah Kota Parepare 61,90 persen, Pinrang 64,38 persen, dan Toraja Utara 65,59 persen.
"Secara kuantitas, angka ini cukup menggembirakan," ujar Syafaruddin Rahim.
Dari segi kualitas, menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan peserta KB aktif, masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pemangku kepentingan. Khususnya, dalam menggerakkan semua potensi yang dimiliki.
Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sulsel, H Munajat SE MM, yang mewakili Kepala Dinas Sukarniaty Kondolele, menjelaskan, permasalahan Keluarga Berencana yang dihadapi, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab OPD Pengendalian Penduduk dan KB.
Tapi diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor OPD terkait.
"Semoga keterlibatan berbagai stakeholder, akan menurunkan angka unmet need, yang ditargetkan pada tahun 2020 menjadi 2,8 juta," harapnya.
Selain itu, diharapkan pada pertemuan tersebut, dapat menghasilkan rumusan yang implementatif. Dan jika memungkinkan, menghasilkan rumusan permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, sehingga hasilnya akan lebih efektif.
Peserta KB aktif tertinggi di Kabupaten Jeneponto, sebesar 82,34 persen. Disusul Sidrap 79,35 persen, dan Bantaeng 77,05 persen. Sedangkan yang terendah Kota Parepare 61,90 persen, Pinrang 64,38 persen, dan Toraja Utara 65,59 persen.
"Secara kuantitas, angka ini cukup menggembirakan," ujar Syafaruddin Rahim.
Dari segi kualitas, menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan peserta KB aktif, masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan semua pemangku kepentingan. Khususnya, dalam menggerakkan semua potensi yang dimiliki.
Sekretaris Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sulsel, H Munajat SE MM, yang mewakili Kepala Dinas Sukarniaty Kondolele, menjelaskan, permasalahan Keluarga Berencana yang dihadapi, tentunya bukan hanya menjadi tanggungjawab OPD Pengendalian Penduduk dan KB.
Tapi diperlukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor OPD terkait.
"Semoga keterlibatan berbagai stakeholder, akan menurunkan angka unmet need, yang ditargetkan pada tahun 2020 menjadi 2,8 juta," harapnya.
Selain itu, diharapkan pada pertemuan tersebut, dapat menghasilkan rumusan yang implementatif. Dan jika memungkinkan, menghasilkan rumusan permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan Pengendalian Penduduk dan KB di tingkat provinsi, sehingga hasilnya akan lebih efektif.