Makassar (ANTARA News) - Sejumlah pengurus Badan Otonomi (Banom) dan Lembaga Lajnah yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama, menyatakan dukungannya pada pencalonan Hasyim Muzadi sebagai Rais Aam NU dan Ahmad Bagja sebagai Ketua Umum PBNU.
Empat Banom dan Lajnah perwakilan menyampaikan hal tersebut saat menggelar konfrensi pers di sela pelaksanaan Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis.
Ketua Lembaga Dakwah NU (LDNU) KH. Nuril Huda mengatakan, alasan dukungan tersebut didasarkan pada pengalaman pengurus Banom dan Lajnah mengelola organisasi NU selama Hasyim Muzadi memimpin pada periode 2004-2010.
Seluruh Banom dan Lajnah merasakan dinamika kehidupan organisasi, konsistensi dalam menegakkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlul Sunna wal Jamaah (Aswaja) dan adanya kemandirian NU.
Mantan Ketua Ikatan pemuda NU (IPNU) Idy Muzayyad menambahkan, Banom dan Lajnah merasa prihatin dengan kondisi muktamar saat ini, yang dinilai terlalu mendapat intervensi dari pihak luar. Hal tersebut terindikasi dengan adanya calon yang meminta restu justru ke pemerintah.
Oleh karena itu, Banom dan Lajnah mengajurkan kepada seluruh peserta muktamar untuk memilih figur yang mampu meneggakkan kemandirian NU, tidak terpengaruh terhadap kekuasaan dan mampu melaksanakan amanat muktamar.
"Kenapa harus mencari dukungan dari luar?. Dukungan itu ada di peserta muktamar. Kandidat seharusnya berhikmat ke peserta muktamar bukan ke penguasa. Lagi pula. Para kandidat seharusnya sowan ke ulama dan kiyai sepuh, dengan begitu supremasi dan kharisma kiyai terjaga," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua GP Ansor, Umarsyah, mengatakan, tokoh yang harus dipilih adalah tokoh yang tidak mengingkari janji, bertindak sesuai ucapan dan prilaku, tidak memaksakan kehendak, serta tidak banyak mengeluh
Karakter itu, kata dia, terdapat pada sosok Hasyim Muzadi dan Ahmad Bagja. Keduanya dinilai memiliki visi dan komitmen yang kuat dalam membawa arah organisasi dan kemandirian kader NU.
Senada dengan Idy, Umarsyah menambahkan, situasi muktamar sudah sama dengan perebutan kekuasaan politik di pemilukada. Kebanyakan kandidat memasang spanduk dukungan secara terbuka dari beberapa tokoh dan menggunakan nama besar seseorang untuk kepentingan pribadi.
(T.KR-AAT/S016)
Empat Banom dan Lajnah perwakilan menyampaikan hal tersebut saat menggelar konfrensi pers di sela pelaksanaan Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis.
Ketua Lembaga Dakwah NU (LDNU) KH. Nuril Huda mengatakan, alasan dukungan tersebut didasarkan pada pengalaman pengurus Banom dan Lajnah mengelola organisasi NU selama Hasyim Muzadi memimpin pada periode 2004-2010.
Seluruh Banom dan Lajnah merasakan dinamika kehidupan organisasi, konsistensi dalam menegakkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlul Sunna wal Jamaah (Aswaja) dan adanya kemandirian NU.
Mantan Ketua Ikatan pemuda NU (IPNU) Idy Muzayyad menambahkan, Banom dan Lajnah merasa prihatin dengan kondisi muktamar saat ini, yang dinilai terlalu mendapat intervensi dari pihak luar. Hal tersebut terindikasi dengan adanya calon yang meminta restu justru ke pemerintah.
Oleh karena itu, Banom dan Lajnah mengajurkan kepada seluruh peserta muktamar untuk memilih figur yang mampu meneggakkan kemandirian NU, tidak terpengaruh terhadap kekuasaan dan mampu melaksanakan amanat muktamar.
"Kenapa harus mencari dukungan dari luar?. Dukungan itu ada di peserta muktamar. Kandidat seharusnya berhikmat ke peserta muktamar bukan ke penguasa. Lagi pula. Para kandidat seharusnya sowan ke ulama dan kiyai sepuh, dengan begitu supremasi dan kharisma kiyai terjaga," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua GP Ansor, Umarsyah, mengatakan, tokoh yang harus dipilih adalah tokoh yang tidak mengingkari janji, bertindak sesuai ucapan dan prilaku, tidak memaksakan kehendak, serta tidak banyak mengeluh
Karakter itu, kata dia, terdapat pada sosok Hasyim Muzadi dan Ahmad Bagja. Keduanya dinilai memiliki visi dan komitmen yang kuat dalam membawa arah organisasi dan kemandirian kader NU.
Senada dengan Idy, Umarsyah menambahkan, situasi muktamar sudah sama dengan perebutan kekuasaan politik di pemilukada. Kebanyakan kandidat memasang spanduk dukungan secara terbuka dari beberapa tokoh dan menggunakan nama besar seseorang untuk kepentingan pribadi.
(T.KR-AAT/S016)