Makassar (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif menyesalkan keputusan Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah mencopot Direktur Umum (Dirum) PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar, Andi Muhammad Rahmat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPs LB), pada 4 September 2019.
"Saya mengamati sejauh ini, gubenur dinilai terlalu gegabah mengambil keputusan itu. Tidak ada alasan yang mendasar sampai dicopot, seharusnya dievaluasi dulu," ujar Sahar kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Menurutnya, keputusan pencopotan tersebut dianggap terburu-buru, sebab alasannya tidak jelas. Selain itu, bila dikaitkan dengan masalah kinerja bank Sulselbar masih sehat.
Selain itu, keputusan Gubernur Nurdin Abdullah tersebut bisa saja berdampak negatif dari sisi perbankan. Bila nasabah mulai kehilangan kepercayaan kepada bank ini, dampaknya bisa saja mereka beramai-ramai menarik dananya.
Tidak hanya itu, yang bersangkutan dicopot tanpa ada peringatan atau teguran hingga mengevaluasinya, sehingga publik bertanya ada apa dengan kebijakan tersebut.
"Kami akan panggil gubernur dalam waktu dekat untuk mempertanyakan alasan konkrit apa sampai mencopot pak Rahmat dari posisi Direktur Umum," tegas Sekertaris Partai NasDem Sulsel itu.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menuturkan, alasan pemberhentian Dirum Bank Sulselbar melalui pertimbangan dan telah diusulkan pemegang saham sebagai bagian dari penyegaran di jajaran pimpinan.
"Gubernur tidak mencopot, tidak ada itu. Ini adalah keputusan pemegang saham pada RUPS LB lalu. Kebetulan, Pemprov Sulsel pemegang saham mayoritasnya," tutur dia.
Nurdin menjelaskan bahwa 80 persen pemegang saham secara demokratis menyetujui pergantian pimpinan umum. Alasan pemberhentian Rahmat dinilai tingkat kesehatan bank tidak wajar, termasuk adanya kredit macet hingga ratusan miliar rupiah.
Mantan Bupati Bantaeng ini beralasan pencopotannya karena lambannya pergerakan pimpinan untuk mendorong transformasi Bank Sulselbar menjadi bank devisa serta beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berjalan maksimal.
"Penggantinya nanti kami akan buka secara umum. Saat ini saya sudah meminta masukan dari direksi untuk penempatan Pelaksana tugas guna menjalankan roda perusahaan," katanya menambahkan.
Bila dilihat data perbankan dari sisi kinerja Bank Sulselbar, dari laporan keuangan pada Maret 2019, Bank Daerah ini mampu menunjukkan akselerasinya dengan mencatatkan aset hingga Rp23,62 triliun atau meningkat 15 persen dari total aset pada Desember 2018 yakni sebesar Rp20,57 triliun.
Sedangkan modal inti perseroan perusahaan ini berada diangka Rp3,2 triliun per Maret 2019. Sehingga Rahmat semakin optimistis Bank yang dipimpinnya bisa menjadi bank devisa. Saat ini pun sedang dalam proses pemberian izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, memang perizinan baru bisa kami lakukan diatas bulan Juli tahun ini. Semua sudah kami penuhi, dan ditargetkan izin sudah keluar September ini," ungkap Rahmat kepada wartawan.
"Saya mengamati sejauh ini, gubenur dinilai terlalu gegabah mengambil keputusan itu. Tidak ada alasan yang mendasar sampai dicopot, seharusnya dievaluasi dulu," ujar Sahar kepada wartawan di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Menurutnya, keputusan pencopotan tersebut dianggap terburu-buru, sebab alasannya tidak jelas. Selain itu, bila dikaitkan dengan masalah kinerja bank Sulselbar masih sehat.
Selain itu, keputusan Gubernur Nurdin Abdullah tersebut bisa saja berdampak negatif dari sisi perbankan. Bila nasabah mulai kehilangan kepercayaan kepada bank ini, dampaknya bisa saja mereka beramai-ramai menarik dananya.
Tidak hanya itu, yang bersangkutan dicopot tanpa ada peringatan atau teguran hingga mengevaluasinya, sehingga publik bertanya ada apa dengan kebijakan tersebut.
"Kami akan panggil gubernur dalam waktu dekat untuk mempertanyakan alasan konkrit apa sampai mencopot pak Rahmat dari posisi Direktur Umum," tegas Sekertaris Partai NasDem Sulsel itu.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah menuturkan, alasan pemberhentian Dirum Bank Sulselbar melalui pertimbangan dan telah diusulkan pemegang saham sebagai bagian dari penyegaran di jajaran pimpinan.
"Gubernur tidak mencopot, tidak ada itu. Ini adalah keputusan pemegang saham pada RUPS LB lalu. Kebetulan, Pemprov Sulsel pemegang saham mayoritasnya," tutur dia.
Nurdin menjelaskan bahwa 80 persen pemegang saham secara demokratis menyetujui pergantian pimpinan umum. Alasan pemberhentian Rahmat dinilai tingkat kesehatan bank tidak wajar, termasuk adanya kredit macet hingga ratusan miliar rupiah.
Mantan Bupati Bantaeng ini beralasan pencopotannya karena lambannya pergerakan pimpinan untuk mendorong transformasi Bank Sulselbar menjadi bank devisa serta beberapa program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berjalan maksimal.
"Penggantinya nanti kami akan buka secara umum. Saat ini saya sudah meminta masukan dari direksi untuk penempatan Pelaksana tugas guna menjalankan roda perusahaan," katanya menambahkan.
Bila dilihat data perbankan dari sisi kinerja Bank Sulselbar, dari laporan keuangan pada Maret 2019, Bank Daerah ini mampu menunjukkan akselerasinya dengan mencatatkan aset hingga Rp23,62 triliun atau meningkat 15 persen dari total aset pada Desember 2018 yakni sebesar Rp20,57 triliun.
Sedangkan modal inti perseroan perusahaan ini berada diangka Rp3,2 triliun per Maret 2019. Sehingga Rahmat semakin optimistis Bank yang dipimpinnya bisa menjadi bank devisa. Saat ini pun sedang dalam proses pemberian izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, memang perizinan baru bisa kami lakukan diatas bulan Juli tahun ini. Semua sudah kami penuhi, dan ditargetkan izin sudah keluar September ini," ungkap Rahmat kepada wartawan.