Makassar (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, istilah persaingan dalam memperebutkan kursi Rais Aam atau Ketua Dewan Syuriah adalah tidak benar.
Istilah itu, kata dia di Makassar, Jumat, hanya dibesarkan oleh orang-orang yang ingin mencalonkan kandidatnya sehingga timbullah kesan saling bersaing antara satu kandidat dengan kandidat lainnya.
Dia menjelaskan, sangat tidak lazim bagi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Rais Aam di Dewan Syuriah. Dewan Syuriah bukanlah wilayah kemasyuran namun wilayah keluhuran.
"Kesan persaingan itu dimunculkan oleh orang yang mendukung kandidatnya, bukan dari personal calon Rais Aam atau Kyai Syuriah yang akan maju. Tidak seluruhnya salah juga, karena itu bentuk demokrasi dan merupakan hak peserta muktamar," ujarnya.
Mengenai pencalonan dirinya sebagai calon Rais Aam Dewan Syuriah, dia belum bisa memastikan. Seseorang baru akan tahu apakah dirinya menjadi calon pada sidang pemilihan dimana dia harus mendapat dukungan minimal 99 suara.
"Jadi apa yang harus saya siapkan?. Saya dicalonkan atau tidak, saya juga belum tahu. Suara-suara dukungan itu juga kan manuver," ujarnya.
Menurutnya, adanya dukungan dan rekomendasi dari 44 cabang se wilayah NU Jawa Timur saat rapat kerja khusus (rakersus) sebelum muktamar juga belum menjadi jaminan pasti.
Dia menambahkan, muktamar kali ini kental dengan suasana pemilihan-pemilihan kepala daerah. Belum pernah sekalipun NU sejak muktamar pertama hingga 31, seorang kandidat melakukan kampanye.
Pada muktamar-muktamar yang lalu, kandidat hanya bekerja sebaik-baiknya mengurus organisasi, lalu mendapat penilaian dari para kader dan kemudian diajukan sebagai calon ketua.
(T.KR-AAT/F003)
Istilah itu, kata dia di Makassar, Jumat, hanya dibesarkan oleh orang-orang yang ingin mencalonkan kandidatnya sehingga timbullah kesan saling bersaing antara satu kandidat dengan kandidat lainnya.
Dia menjelaskan, sangat tidak lazim bagi seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Rais Aam di Dewan Syuriah. Dewan Syuriah bukanlah wilayah kemasyuran namun wilayah keluhuran.
"Kesan persaingan itu dimunculkan oleh orang yang mendukung kandidatnya, bukan dari personal calon Rais Aam atau Kyai Syuriah yang akan maju. Tidak seluruhnya salah juga, karena itu bentuk demokrasi dan merupakan hak peserta muktamar," ujarnya.
Mengenai pencalonan dirinya sebagai calon Rais Aam Dewan Syuriah, dia belum bisa memastikan. Seseorang baru akan tahu apakah dirinya menjadi calon pada sidang pemilihan dimana dia harus mendapat dukungan minimal 99 suara.
"Jadi apa yang harus saya siapkan?. Saya dicalonkan atau tidak, saya juga belum tahu. Suara-suara dukungan itu juga kan manuver," ujarnya.
Menurutnya, adanya dukungan dan rekomendasi dari 44 cabang se wilayah NU Jawa Timur saat rapat kerja khusus (rakersus) sebelum muktamar juga belum menjadi jaminan pasti.
Dia menambahkan, muktamar kali ini kental dengan suasana pemilihan-pemilihan kepala daerah. Belum pernah sekalipun NU sejak muktamar pertama hingga 31, seorang kandidat melakukan kampanye.
Pada muktamar-muktamar yang lalu, kandidat hanya bekerja sebaik-baiknya mengurus organisasi, lalu mendapat penilaian dari para kader dan kemudian diajukan sebagai calon ketua.
(T.KR-AAT/F003)