Mamuju (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pertemuan advokasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Healt Universal Coverage (UHC) di Kabupaten Mamasa.

"Kebijakan pemerintah tentang JKN sudah berjalan 3 tahun, untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan advokasi pelaksanaan JKN di tingkat Provinsi Sulbar dan kabupatennya," kata Pelaksana Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar Dr Indahwati Nursyamsi di Mamuju, Senin.

Ia mengatakan, penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dan advokasi oleh pemangku kepentingan kepada masyarakat secara merata dan berkesinambungan juga perlu terus dilakukan.

"Hal tersebut sebagai upaya percepatan pencapaian Universal Health Coverage Tahun 2019," katanya.

Indahwati Nursyamsi, menyampaikan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.546.490 jiwa dan yang memiliki jaminan kesehatan 1.179.112 jiwa atau  76,24 persen.

Dari jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan ini, terdapat sebanyak 361.678 jiwa yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten melalui sharing anggaran. Sedangkan yang belum memiliki jaminan kesehatan sebanyak 367.378 jiwa atau  23,76 persen.

"Menindaklanjuti kondisi ini Pemerintah Sulawesi Barat telah melakukan upaya koordinasi dan advokasi dengan pemerintah kabupaten untuk menentukan kebijakan sehingga pemerintah daerah secara bertahap nantinya dapat memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk dan akan mencapai kepesertaan semesta atau Universal Coverage," kata Indahwati.
 

Pewarta : M.Faisal Hanapi
Editor : Daniel
Copyright © ANTARA 2024