Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertekad meningkatkan hasil evaluasi dan nilai pelaksaaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada evaluasi implementasi SAKIP dan RB Pemprov Sulbar dan pemkab se-Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya perbaikan hasil evaluasi dan nilai pelaksaaan RB dan SAKIP di Sulbar.
"Menurut saya upaya ini tidak terlalu sulit, jika komitmen perbaikan ini betul-betul diperkuat oleh berbagai pihak dan komponen yang diharapkan bisa mendukung pencapaian keterukuran kinerja RB dan SAKIP," kata Idris.
Pada 2018, kata dia, Sulbar mendapatkan predikat CC dari hasil evaluasi dan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP yang telah diberikan Kementerian PAN-RB, hasil penilaian RB dan evaluasi SAKIP, masing-masing mencapai angka 57,46 dan 56,84.
Dengan capaian tersebut, kata dia, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP.
"Kami sadari bahwa nilai ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, kita berupaya melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung meningkatnya penilaian RB dan SAKIP," katanya.
Untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut, tambahnya, tahun ini telah dilakukan perbaikan mendasar, mulai dari dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian kinerja.
"Semoga dari perbaikan yang telah dilaksanakan, baik dari provinsi maupun kabupaten dapat meningkatkan nilai RB dan SAKIP di Sulbar," tutur Muhammad Idris.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Biroksasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III Kemen PAN-RB, Naptalina Sipayung mengatakan, kehadirannya bersama tim di Sulbar, untuk melihat seperti apa kemajuan pelaksanaan RB dan SAKIP di provinsi ke-33 tersebut.
"Tugas kami memotret apa yang terjadi di lapangan, apakah sudah ada kemajuan, masih biasa-biasa saja atau mungkin ada daerah yang tidak punya komitmen," kata Naptalina.
Dengan demikian sebagai evaluator pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di Sulbar.
"Jika dari hasil evaluasi tersebut masih belum baik, maka kami sampaikan rekomendasi perbaikan, begitupun juga jika sudah baik, maka kami akan sampaikan bahwa sudah baik," kata Naptalina.
Hingga saat ini tambah dia, Pemprov Sulbar dan pemkab di Sulbar belum ada yang mendapatkan predikat baik.
Untuk itu melalui kesempatan tersebut, dia menyatakan, perlu upaya yang lebih serius dan intens lagi untuk menginternalisasikan pelaksanaan RB dan SAKIP bagi Pemprov Sulbar dan pemkab yang ada di Sulbar.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, pada evaluasi implementasi SAKIP dan RB Pemprov Sulbar dan pemkab se-Sulbar di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, dibutuhkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya perbaikan hasil evaluasi dan nilai pelaksaaan RB dan SAKIP di Sulbar.
"Menurut saya upaya ini tidak terlalu sulit, jika komitmen perbaikan ini betul-betul diperkuat oleh berbagai pihak dan komponen yang diharapkan bisa mendukung pencapaian keterukuran kinerja RB dan SAKIP," kata Idris.
Pada 2018, kata dia, Sulbar mendapatkan predikat CC dari hasil evaluasi dan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP yang telah diberikan Kementerian PAN-RB, hasil penilaian RB dan evaluasi SAKIP, masing-masing mencapai angka 57,46 dan 56,84.
Dengan capaian tersebut, kata dia, masih jauh dari yang diharapkan, sehingga diperlukan perbaikan untuk meningkatkan nilai pelaksanaan RB dan SAKIP.
"Kami sadari bahwa nilai ini masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu, kita berupaya melakukan perbaikan-perbaikan aspek yang mendukung meningkatnya penilaian RB dan SAKIP," katanya.
Untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut, tambahnya, tahun ini telah dilakukan perbaikan mendasar, mulai dari dokumen perencanaan, pelaporan, evaluasi internal, hingga capaian kinerja.
"Semoga dari perbaikan yang telah dilaksanakan, baik dari provinsi maupun kabupaten dapat meningkatkan nilai RB dan SAKIP di Sulbar," tutur Muhammad Idris.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Biroksasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III Kemen PAN-RB, Naptalina Sipayung mengatakan, kehadirannya bersama tim di Sulbar, untuk melihat seperti apa kemajuan pelaksanaan RB dan SAKIP di provinsi ke-33 tersebut.
"Tugas kami memotret apa yang terjadi di lapangan, apakah sudah ada kemajuan, masih biasa-biasa saja atau mungkin ada daerah yang tidak punya komitmen," kata Naptalina.
Dengan demikian sebagai evaluator pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RB dan SAKIP di Sulbar.
"Jika dari hasil evaluasi tersebut masih belum baik, maka kami sampaikan rekomendasi perbaikan, begitupun juga jika sudah baik, maka kami akan sampaikan bahwa sudah baik," kata Naptalina.
Hingga saat ini tambah dia, Pemprov Sulbar dan pemkab di Sulbar belum ada yang mendapatkan predikat baik.
Untuk itu melalui kesempatan tersebut, dia menyatakan, perlu upaya yang lebih serius dan intens lagi untuk menginternalisasikan pelaksanaan RB dan SAKIP bagi Pemprov Sulbar dan pemkab yang ada di Sulbar.