Purwokerto (ANTARA) - ,Banyumas, Jawa Tengah, akan membentuk Desa Pelopor Demokrasi untuk mengoptimalkan pendidikan pemilih, kata anggota KPU Kabupaten Banyumas Suharso Agung Basuki.
"Kami akan membentuk Desa Pelopor Demokrasi di salah satu desa di Banyumas dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendidikan pemilih, termasuk di antaranya sadar terhadap bahaya politik uang," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat malam.
Agung mengatakan hal itu saat kegiatan Rapat Koordinasi Antarinstansi - Analisis Data Partisipasi Pemilu dan Evaluasi Sosialisasi Pemilu yang digelar di Aula Sekretariat KPU Banyumas.
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya akan memilih satu dari 331 desa/kelurahan se-Kabupaten Banyumas yang selanjutnya dibina dan didampingi oleh KPU selama satu tahun.
"Kami akan mencoba mengubah mindset (pola pikir) warganya, salah satunya untuk menolak praktik politik uang," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan rapat koordinasi yang melibatkan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring tersebut ditujukan untuk mencari masukan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Banyumas dalam lima tahun ke depan.
Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, kata dia, partisipasi pemilih meningkat dan suasana Banyumas tetap kondusif.
"Pada Pemilu 2019 kemarin, tingkat partisipasi pemilih di Banyumas mencapai 82,5 persen atau di atas nasional yang sebesar 77,5 persen," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui jika di Kabupaten Banyumas masih banyak wilayah yang tingkat partisipasi pemilihnya masih tergolong rendah atau kurang dari 82,5 persen.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berusaha mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat khususnya awak media terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih.
"Kami akan membentuk Desa Pelopor Demokrasi di salah satu desa di Banyumas dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendidikan pemilih, termasuk di antaranya sadar terhadap bahaya politik uang," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat malam.
Agung mengatakan hal itu saat kegiatan Rapat Koordinasi Antarinstansi - Analisis Data Partisipasi Pemilu dan Evaluasi Sosialisasi Pemilu yang digelar di Aula Sekretariat KPU Banyumas.
Dalam hal ini, kata dia, pihaknya akan memilih satu dari 331 desa/kelurahan se-Kabupaten Banyumas yang selanjutnya dibina dan didampingi oleh KPU selama satu tahun.
"Kami akan mencoba mengubah mindset (pola pikir) warganya, salah satunya untuk menolak praktik politik uang," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan rapat koordinasi yang melibatkan wartawan dari berbagai media cetak, elektronik, dan daring tersebut ditujukan untuk mencari masukan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Banyumas dalam lima tahun ke depan.
Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, kata dia, partisipasi pemilih meningkat dan suasana Banyumas tetap kondusif.
"Pada Pemilu 2019 kemarin, tingkat partisipasi pemilih di Banyumas mencapai 82,5 persen atau di atas nasional yang sebesar 77,5 persen," katanya.
Kendati demikian, dia mengakui jika di Kabupaten Banyumas masih banyak wilayah yang tingkat partisipasi pemilihnya masih tergolong rendah atau kurang dari 82,5 persen.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berusaha mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat khususnya awak media terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi pemilih.