Surabaya (ANTARA) - Penanganan banjir di Kota Surabaya, Jawa Timur, menggunakan skala prioritas dengan menentukan terlebih dahulu kawasan-kawasan mana yang sering menjadi langganan banjir, salah satunya adalah di Benowo yang berdekatan dengan Kali Lamong.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, di Surabaya, Jumat, mengatakan langkah itu ditempuh agar program pembangunan lainnya di Kota Surabaya juga bisa berjalan.
"Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya," katanya.
Menurut dia, lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan bajir terbesar dari pemerintah pusat. Namun Saat ini tidak lagi menerima bantuan itu, sehingga Pemkot Surabaya harus punya skala prioritas.
Namun, ia menyebut bahwa semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Saat ini banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan.
"Setelah, saya turun ke lapangan, persoalannya adalah lebar saluran. Mestinya mereka punya kewajiban membuat saluran. Tapi setelah saya lihat salurannya hanya 10- 20 cm," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sepakat dengan DPRD Surabaya bahwa untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat. Eri mencontohkan saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan itu masyarakat yang mempunyai persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.
"Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya kan ada siteplan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran," katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Medokan Ayu di mana saluran air yang ada tak terkoneksi dengan saluran utamanya karena berupa tanah kapling, kemudian membangunnya juga tidak rata.
"Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyaraat tetap bsia membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya," katanya.
Anggaran penanganan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB) Kota Suabaya saat ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah anggaran yang dikelola dinas tersebut untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya sekitar Rp1,2 triliun, demikian Eri Cahyadi.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi, di Surabaya, Jumat, mengatakan langkah itu ditempuh agar program pembangunan lainnya di Kota Surabaya juga bisa berjalan.
"Kalau mayoritas anggaran ditarik ke (penanganan) banjir, otomatis tak ada untuk pengentasan kemiskinan dan program lainnya," katanya.
Menurut dia, lima tahun sebelumnya, sebagian besar anggaran penanganan bajir terbesar dari pemerintah pusat. Namun Saat ini tidak lagi menerima bantuan itu, sehingga Pemkot Surabaya harus punya skala prioritas.
Namun, ia menyebut bahwa semua masalah banjir penyebabnya bukan terletak pada saluran utamanya. Saat ini banyak laporan banjir yang datang dari masyarakat yang berada di kawasan perumahan.
"Setelah, saya turun ke lapangan, persoalannya adalah lebar saluran. Mestinya mereka punya kewajiban membuat saluran. Tapi setelah saya lihat salurannya hanya 10- 20 cm," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya sepakat dengan DPRD Surabaya bahwa untuk menyelesaikan banjir ada sinergi antara pemerintah kota dengan masyarakat. Eri mencontohkan saluran yang berada di kawasan perkampungan. Di kawasan itu masyarakat yang mempunyai persil mempunyai kewajiban untuk membuat saluran pembuangan.
"Kalau perumahan masih ada tanggung jawabnya kan ada siteplan. Tapi kalau yang punya tanah-tanah, kemudian dibangun bagaimana kemudian mengkoneksikan saluran," katanya.
Ia mencontohkan kondisi di Medokan Ayu di mana saluran air yang ada tak terkoneksi dengan saluran utamanya karena berupa tanah kapling, kemudian membangunnya juga tidak rata.
"Ini yang harus kita carikan solusi, bagaimana masyaraat tetap bsia membangun, tapi punya kewajiban membuat saluran yang terkoneksi dengan saluran tersiernya," katanya.
Anggaran penanganan banjir di bawah pengelolaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUPMB) Kota Suabaya saat ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana jumlah anggaran yang dikelola dinas tersebut untuk mengatasi masalah banjir dan program kegiatan lainnya sekitar Rp1,2 triliun, demikian Eri Cahyadi.