Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta pertemuan bersama petani yang membahas persoalan perhutanan sosial dilakukan secara rutin bersama pemerintah.
"Ini pertemuan seperti ini dirutinkan setiap 6 bulan, jadi biar masalah-masalah terus bisa kita evaluasi dan koreksi karena ini memang kerjaan gede sekali, 12,7 juta hektar, bukan jumlah yang kecil," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta pada Kamis.
Presiden mengakui masih ada masalah ketidaksinkronan yang terjadi dalam proses perhutanan sosial.
Dia mengatakan Presiden bersama menteri terkait dan Perum Perhutani bertanggungjawab untuk menyelaraskan upaya program perhutanan sosial dan juga reforma agraria itu.
Kepala Negara menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan program perhutanan sosial 12,7 juta hektare.
Pemerintah akan menampung usulan dan mempelajari persoalan yang terjadi di lapangan terkait reforma agraria dan perhutanan sosial itu dengan menyerap aspirasi dari perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.
"Supaya nggak ribuan orang bolak balik ke Jakarta. Kita ketemu persoalan yang ada, dan secara detil kita sampaikan ke Bu Ketua dan akan menjadi bahan saya dalam memutuskan," kata Jokowi.
Presiden telah menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perum Perhutani untuk duduk bersama dalam menyelaraskan upaya menyelesaikan hambatan perhutanan sosial.
Target yang dibidik pemerintah untuk perhutanan sosial yakni 12,7 juta hektare di seluruh Indonesia.
"Ini pertemuan seperti ini dirutinkan setiap 6 bulan, jadi biar masalah-masalah terus bisa kita evaluasi dan koreksi karena ini memang kerjaan gede sekali, 12,7 juta hektar, bukan jumlah yang kecil," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta pada Kamis.
Presiden mengakui masih ada masalah ketidaksinkronan yang terjadi dalam proses perhutanan sosial.
Dia mengatakan Presiden bersama menteri terkait dan Perum Perhutani bertanggungjawab untuk menyelaraskan upaya program perhutanan sosial dan juga reforma agraria itu.
Kepala Negara menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan program perhutanan sosial 12,7 juta hektare.
Pemerintah akan menampung usulan dan mempelajari persoalan yang terjadi di lapangan terkait reforma agraria dan perhutanan sosial itu dengan menyerap aspirasi dari perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial.
"Supaya nggak ribuan orang bolak balik ke Jakarta. Kita ketemu persoalan yang ada, dan secara detil kita sampaikan ke Bu Ketua dan akan menjadi bahan saya dalam memutuskan," kata Jokowi.
Presiden telah menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perum Perhutani untuk duduk bersama dalam menyelaraskan upaya menyelesaikan hambatan perhutanan sosial.
Target yang dibidik pemerintah untuk perhutanan sosial yakni 12,7 juta hektare di seluruh Indonesia.