Padang (ANTARA) - Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Barat pada 2019 mencapai 862 unit, namun baru 289 unit yang telah berkembang dengan baik, kata Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Sumbar, Merlinda.
"Sebagian desa dan nagari belum bisa melakukan pemetaan potensi untuk dikelola BUMDes/BUMNag, sehingga perusahan milik desa itu belum berkembang," katanya di Padang, Jumat.
Selain itu, persoalan sumber daya manusia di desa atau nagari serta manajemen BUMDes/BUMNag juga belum maksimal untuk menyokong kemajuan perusahaan.
Ia menjelaskan Pemprov Sumbar sudah berupaya untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa atau Wali Nagari dan Direktur BUMDes, salah satunya dengan workshop agar bisa memiliki pemahaman yang sama dalam hal pengembangan BUMDes.
Saat ini banyak desa atau nagari yang hanya "mencontoh" usaha dari desa atau nagari di sekitarnya, yang dianggap berhasil. Namun, usaha itu seringkali tidak cocok dengan potensi yang ada di desa itu.
Akibatnya, BUMDes merugi kemudian tidak bisa berkembang lagi dengan baik.
Karena itu kemampuan pemetaan potensi itu memang sangat dibutuhkan jika BUMDes/BUMNag ingin berkembang dan maju sehingga bisa memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Sementara itu Manejer Pengelolaan Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia KKI Warsi, Rainal Daus menyebutkan hasil produk perhutanan sosial merupakan salah satu potensi besar di desa atau nagari yang bisa dikolaborasikan pengelolaannya dengan BUMDes.
Kolaborasi itu,menurutnya terutama dalam hal pengembangan pasar sehingga ada pertambahan nilai untuk produk yang dihasilkan sehingga masyarakat pengelola perhutanan sosial dan BUMDes bisa sama-sama mendapatkan keuntungan.
"Sebagian desa dan nagari belum bisa melakukan pemetaan potensi untuk dikelola BUMDes/BUMNag, sehingga perusahan milik desa itu belum berkembang," katanya di Padang, Jumat.
Selain itu, persoalan sumber daya manusia di desa atau nagari serta manajemen BUMDes/BUMNag juga belum maksimal untuk menyokong kemajuan perusahaan.
Ia menjelaskan Pemprov Sumbar sudah berupaya untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa atau Wali Nagari dan Direktur BUMDes, salah satunya dengan workshop agar bisa memiliki pemahaman yang sama dalam hal pengembangan BUMDes.
Saat ini banyak desa atau nagari yang hanya "mencontoh" usaha dari desa atau nagari di sekitarnya, yang dianggap berhasil. Namun, usaha itu seringkali tidak cocok dengan potensi yang ada di desa itu.
Akibatnya, BUMDes merugi kemudian tidak bisa berkembang lagi dengan baik.
Karena itu kemampuan pemetaan potensi itu memang sangat dibutuhkan jika BUMDes/BUMNag ingin berkembang dan maju sehingga bisa memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Sementara itu Manejer Pengelolaan Pengetahuan dan Sumber Daya Manusia KKI Warsi, Rainal Daus menyebutkan hasil produk perhutanan sosial merupakan salah satu potensi besar di desa atau nagari yang bisa dikolaborasikan pengelolaannya dengan BUMDes.
Kolaborasi itu,menurutnya terutama dalam hal pengembangan pasar sehingga ada pertambahan nilai untuk produk yang dihasilkan sehingga masyarakat pengelola perhutanan sosial dan BUMDes bisa sama-sama mendapatkan keuntungan.