Mamuju (ANTARA) - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin diminta untuk melakukan pemerataan tenaga pendidikan di wilayah terpencil.
"Kami berharap pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Maroef Amin terpilih periode 2019-2024 agar berlangsung sukses, karena itu adalah hasil demokrasi, dan kami berharap agar masalah pendidikan dapat diselesaikan pemerintahannya ke depan," kata Ketua Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa.
Ia mengatakan, Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terpilih diminta untuk melakukan pemerataan tenaga pendidikan di wilayah terpencil karena sekolahnya masih kekurangan guru.
"Kekurangan guru dan kurangnya sarana infrastruktur pendidikan maupun sarana infrastruktur jalan, menjadi masalah pendidikan di Majene untuk dapat berkembang khususnya di wilayah terpencil," katanya.
"Pemerintah juga ke depannya harus menyiapkan lapangan kerja agar para sarjana tidak menganggur dan memperoleh pekerjaan," katanya.
Selain itu, dalam bidang pertanian Pemerintah mesti menyelesaikan masalah agraria karena banyak penyerobotan tanah rakyat, sehingga membuat rakyat tidak sejahtera akibat kehilangan lahan garapan.
"Pemerintah harus menyelesaikan konflik tanah tersebut sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan jangan lebih mementingkan pengusaha besar sehingga rakyat harus kehilangan tanah," katanya.
"Kami berharap pelantikan Presiden Jokowi dan Wapres Maroef Amin terpilih periode 2019-2024 agar berlangsung sukses, karena itu adalah hasil demokrasi, dan kami berharap agar masalah pendidikan dapat diselesaikan pemerintahannya ke depan," kata Ketua Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Selasa.
Ia mengatakan, Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terpilih diminta untuk melakukan pemerataan tenaga pendidikan di wilayah terpencil karena sekolahnya masih kekurangan guru.
"Kekurangan guru dan kurangnya sarana infrastruktur pendidikan maupun sarana infrastruktur jalan, menjadi masalah pendidikan di Majene untuk dapat berkembang khususnya di wilayah terpencil," katanya.
"Pemerintah juga ke depannya harus menyiapkan lapangan kerja agar para sarjana tidak menganggur dan memperoleh pekerjaan," katanya.
Selain itu, dalam bidang pertanian Pemerintah mesti menyelesaikan masalah agraria karena banyak penyerobotan tanah rakyat, sehingga membuat rakyat tidak sejahtera akibat kehilangan lahan garapan.
"Pemerintah harus menyelesaikan konflik tanah tersebut sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan jangan lebih mementingkan pengusaha besar sehingga rakyat harus kehilangan tanah," katanya.