Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat untuk Indonesia meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga menyoroti tragedi yang menimpa umat muslim di Provinsi Xinjiang, China.
"Kita membahas masalah yang sedang terjadi di tingkat internasional seperti konflik Afganistan dan situasi di Provinsi Xinjiang, China," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan di Gedung PBNU Jakarta, Senin.
Terkait kondisi yang sedang menimpa umat Muslim di Provinsi Xinjiang tersebut, Joseph Donovan mengajak PBNU untuk melihat situasi yang lebih jauh lagi agar dapat membantu mencarikan solusi.
Ia mengatakan beberapa waktu lalu sejumlah organisasi internasional di antaranya amnesti internasional, Human Right Watch dan The International Federation for Human Rights melayangkan surat ke Sekretaris Jenderal PBB terkait tragedi di Provinsi Xinjiang.
"Dalam surat itu masalah hak asasi manusia di Xinjiang paling mendesak untuk diselesaikan di zaman sekarang," katanya.
Namun, Joseph Donovan menegaskan hal tersebut bukan untuk meminta Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat atau China melainkan murni kepada sisi kemanusiaan.
"Saya tegaskan Amerika tidak meminta Indonesia untuk memihak antara China dan Amerika," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan apabila memang terjadi pelanggaran HAM bagi umat muslim di Provinsi Xinjiang, maka lembaga tersebut akan mengambil sikap dan tindakan.
"Namun apabila itu persoalan politik atau membicarakan tentang ingin merdeka, maka hal tersebut merupakan urusan China, PBNU tidak bisa masuk," ujar dia.
Menanggapi ajakan Kedubes Amerika Serikat untuk melihat lebih jauh persoalan yang terjadi di provinsi Xinjiang, KH Said Aqil mengaku akan mengumpulkan data dan menganalisis untuk dibahas oleh suatu tim sebelum ditindaklanjuti.
"Kita membahas masalah yang sedang terjadi di tingkat internasional seperti konflik Afganistan dan situasi di Provinsi Xinjiang, China," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan di Gedung PBNU Jakarta, Senin.
Terkait kondisi yang sedang menimpa umat Muslim di Provinsi Xinjiang tersebut, Joseph Donovan mengajak PBNU untuk melihat situasi yang lebih jauh lagi agar dapat membantu mencarikan solusi.
Ia mengatakan beberapa waktu lalu sejumlah organisasi internasional di antaranya amnesti internasional, Human Right Watch dan The International Federation for Human Rights melayangkan surat ke Sekretaris Jenderal PBB terkait tragedi di Provinsi Xinjiang.
"Dalam surat itu masalah hak asasi manusia di Xinjiang paling mendesak untuk diselesaikan di zaman sekarang," katanya.
Namun, Joseph Donovan menegaskan hal tersebut bukan untuk meminta Indonesia berpihak kepada Amerika Serikat atau China melainkan murni kepada sisi kemanusiaan.
"Saya tegaskan Amerika tidak meminta Indonesia untuk memihak antara China dan Amerika," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan apabila memang terjadi pelanggaran HAM bagi umat muslim di Provinsi Xinjiang, maka lembaga tersebut akan mengambil sikap dan tindakan.
"Namun apabila itu persoalan politik atau membicarakan tentang ingin merdeka, maka hal tersebut merupakan urusan China, PBNU tidak bisa masuk," ujar dia.
Menanggapi ajakan Kedubes Amerika Serikat untuk melihat lebih jauh persoalan yang terjadi di provinsi Xinjiang, KH Said Aqil mengaku akan mengumpulkan data dan menganalisis untuk dibahas oleh suatu tim sebelum ditindaklanjuti.