Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 35 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
"Tujuannya mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing Jawa Timur," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 di sidang paripurna DPRD provinsi setempat di Surabaya, Jumat.
Dalam R-APBD Provinsi Jatim 2020, sektor pendidikan mendapat kucuran anggaran Rp7,18 triliun dan sektor kesehatan Rp4,38 Triliun, sedangkan total R-APBD Rp33,7 triliun.
Dia mengharapkan dengan jumlah anggaran tersebut, tak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mendapat mengakses pendidikan.
Selain itu, pemprov juga mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk 20 SMK dengan harapan mampu melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diarahkan untuk pelaksanaan program "Jatim Cerdas".
"Prioritas utamanya untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA, SMK dan PK-PLK. Lalu untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus kompetensi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan," ucapnya.
Di sektor kesehatan, lanjut dia, anggaran Rp4,38 triliun dialokasikan untuk menyukseskan program "Jatim Sehat", yakni program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas.
Anggaran juga dialokasikan untuk pelaksanaan program desa sehat, pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta kunjungan dokter spesialis atau dokter residence senior ke daerah kepulauan dan koridor Madura, UPT dan rumah sakit khusus Rp571 miliar.
Pemprov juga memberikan alokasi untuk RSUD Dr Soetomo Rp1,568 triliun, untuk RSU Dr Saiful Anwar Malang Rp934 miliar, serta sejumlah rumah sakit lainnya milik pemprov.
Untuk mengatasi pengangguran, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp334 miliar untuk pembinaan kompetensi pelatihan melalui pelatihan kerja dan bursa kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja atau millenial job centre.
Terkait dengan pengembangan infrastruktur, Pemprov Jatim akan menitikberatkan pada perluasan akses dan pengembangan wilayah, di antaranya penanganan kekeringan, pengendalian banjir, pemantapan kapasitas jalan provinsi, pelayanan warga kepulauan, penguatan logistik maritim, serta langkah komplementer dengan program pusat dalam membangun akses kelistrikan.
"Insyaallah seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan baik sehingga masyarakat merasakan betul peran dan kehadiran pemerintah di berbagai lini kehidupan," kata mantan Menteri Sosial tersebut.
"Tujuannya mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing Jawa Timur," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 di sidang paripurna DPRD provinsi setempat di Surabaya, Jumat.
Dalam R-APBD Provinsi Jatim 2020, sektor pendidikan mendapat kucuran anggaran Rp7,18 triliun dan sektor kesehatan Rp4,38 Triliun, sedangkan total R-APBD Rp33,7 triliun.
Dia mengharapkan dengan jumlah anggaran tersebut, tak ada lagi anak usia sekolah yang tidak mendapat mengakses pendidikan.
Selain itu, pemprov juga mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk 20 SMK dengan harapan mampu melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diarahkan untuk pelaksanaan program "Jatim Cerdas".
"Prioritas utamanya untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA, SMK dan PK-PLK. Lalu untuk peningkatan kesejahteraan sekaligus kompetensi guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan," ucapnya.
Di sektor kesehatan, lanjut dia, anggaran Rp4,38 triliun dialokasikan untuk menyukseskan program "Jatim Sehat", yakni program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyediaan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas.
Anggaran juga dialokasikan untuk pelaksanaan program desa sehat, pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta kunjungan dokter spesialis atau dokter residence senior ke daerah kepulauan dan koridor Madura, UPT dan rumah sakit khusus Rp571 miliar.
Pemprov juga memberikan alokasi untuk RSUD Dr Soetomo Rp1,568 triliun, untuk RSU Dr Saiful Anwar Malang Rp934 miliar, serta sejumlah rumah sakit lainnya milik pemprov.
Untuk mengatasi pengangguran, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp334 miliar untuk pembinaan kompetensi pelatihan melalui pelatihan kerja dan bursa kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja atau millenial job centre.
Terkait dengan pengembangan infrastruktur, Pemprov Jatim akan menitikberatkan pada perluasan akses dan pengembangan wilayah, di antaranya penanganan kekeringan, pengendalian banjir, pemantapan kapasitas jalan provinsi, pelayanan warga kepulauan, penguatan logistik maritim, serta langkah komplementer dengan program pusat dalam membangun akses kelistrikan.
"Insyaallah seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan baik sehingga masyarakat merasakan betul peran dan kehadiran pemerintah di berbagai lini kehidupan," kata mantan Menteri Sosial tersebut.