Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo minta agar para menteri terkait investasi dan ekonomi untuk memperbaiki program Tol Laut setelah ditemukan adanya pihak swasta yang menguasai harga barang-barang kebutuhan yang diangkut melalui rute tersebut.
"Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu, barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu," kata Jokowi dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, dengan topik "Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi".
Presiden masih meninjau identitas perusahaan yang menguasai harga barang-barang yang diangkut melalui Tol Laut itu.
Kepala Negara meminta para menterinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan penguasaan tersebut, maka perusahaan swasta bebas menentukan harga barang ke daerah-daerah yang dilalui Tol Laut.
"Sehingga tol lautnya nanti ada, tapi harganya juga tetap ya untuk apa ada Tol Laut itu?" kata Presiden.
Dia mengatakan tujuan program Tol Laut untuk menurunkan biaya pengiriman atau logistik sejumlah barang kebutuhan ke daerah-daerah terpencil menggunakan kapal laut sehingga harga barang turun.
"Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia, ini yang tidak kita kehendaki," kata Jokowi.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat itu antara lain Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Wishnutama, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Selain itu hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.
"Akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu, barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu," kata Jokowi dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, dengan topik "Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Kemaritiman dan Investasi".
Presiden masih meninjau identitas perusahaan yang menguasai harga barang-barang yang diangkut melalui Tol Laut itu.
Kepala Negara meminta para menterinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Dengan penguasaan tersebut, maka perusahaan swasta bebas menentukan harga barang ke daerah-daerah yang dilalui Tol Laut.
"Sehingga tol lautnya nanti ada, tapi harganya juga tetap ya untuk apa ada Tol Laut itu?" kata Presiden.
Dia mengatakan tujuan program Tol Laut untuk menurunkan biaya pengiriman atau logistik sejumlah barang kebutuhan ke daerah-daerah terpencil menggunakan kapal laut sehingga harga barang turun.
"Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia, ini yang tidak kita kehendaki," kata Jokowi.
Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat itu antara lain Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Wishnutama, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Selain itu hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.