Biak (ANTARA) - Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, Papua mengutamakan upaya pencegahan penyalagunaan anggaran pemerintah dengan mengedepankan pelaksanaan peraturan, prosedur dan etika penyelenggaraan pemerintahan baik oleh institusi maupun personil Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Upaya pencegahan yang sedang giat dilakukan Inspektorat adalah mengedukasi ASN dalam bentuk sosialisasi rencana aksi pencegahan korupsi bersama instansi gabungan pemerintah Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkap Kepala Inspektorat Biak Mahasunu S.IP di Biak, Jumat.
Mahasunu mengakui, inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah tetap meminta organisasi perangkat daerah dapat menyelenggarakan program pengelolaan anggaran OPD dengan kinerja yang lebih baik.
Apapun problematika atau kendala yang dirasakan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, menurut Inspektorat Mahasunu, pihaknya sangat terbuka dan siap membantu memberikan pendampingan bagi pengelolaan anggaran pemerintah supaya tepat sasaran..
"Inspektorat telah melakukan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional (APIP) terhadap pengelolaan anggaran pemerintah yang membiayai program pembangunan di berbagai organisasi perangkat daerah," katanya.
Menurut Mahasunu, kegiatan konsultasi di kantor inspektorat terbuka setiap jam kerja untuk memaksimalkan pengawasan secara langsung di lapangan dan ketika sedang dilakukan audit reguler maupun operasional.
"Jadi ketika dilakukan pemeriksaan dan pengawasan di setiap organisasi perangkat daerah dapat dilakukan kegiatan konsultasi," ujarnya.
Mahasunu mengatakan, untuk memperkuat fungsi pengawasan untuk pencegahan penyalagunaan anggaran maka Inspektorat bersama Kejaksaan dan Kepolisian melakukan sinergitas sehingga menunjang keberhasilan tugas di lapangan.
Berdasarkan data tim Inspektorat Biak telah menindaklanjuti hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran berbagai organisasi perangkat daerah untuk ditangani sesuai dengan tugas pokok kewenangan Inspektorat.
Pada rapat koordinasi Inspektorat Biak Mahasunu menyampaikan materi sinergitas pengawasan internal pemerintah terhadap APBD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan.
"Upaya pencegahan yang sedang giat dilakukan Inspektorat adalah mengedukasi ASN dalam bentuk sosialisasi rencana aksi pencegahan korupsi bersama instansi gabungan pemerintah Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkap Kepala Inspektorat Biak Mahasunu S.IP di Biak, Jumat.
Mahasunu mengakui, inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah tetap meminta organisasi perangkat daerah dapat menyelenggarakan program pengelolaan anggaran OPD dengan kinerja yang lebih baik.
Apapun problematika atau kendala yang dirasakan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, menurut Inspektorat Mahasunu, pihaknya sangat terbuka dan siap membantu memberikan pendampingan bagi pengelolaan anggaran pemerintah supaya tepat sasaran..
"Inspektorat telah melakukan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional (APIP) terhadap pengelolaan anggaran pemerintah yang membiayai program pembangunan di berbagai organisasi perangkat daerah," katanya.
Menurut Mahasunu, kegiatan konsultasi di kantor inspektorat terbuka setiap jam kerja untuk memaksimalkan pengawasan secara langsung di lapangan dan ketika sedang dilakukan audit reguler maupun operasional.
"Jadi ketika dilakukan pemeriksaan dan pengawasan di setiap organisasi perangkat daerah dapat dilakukan kegiatan konsultasi," ujarnya.
Mahasunu mengatakan, untuk memperkuat fungsi pengawasan untuk pencegahan penyalagunaan anggaran maka Inspektorat bersama Kejaksaan dan Kepolisian melakukan sinergitas sehingga menunjang keberhasilan tugas di lapangan.
Berdasarkan data tim Inspektorat Biak telah menindaklanjuti hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran berbagai organisasi perangkat daerah untuk ditangani sesuai dengan tugas pokok kewenangan Inspektorat.
Pada rapat koordinasi Inspektorat Biak Mahasunu menyampaikan materi sinergitas pengawasan internal pemerintah terhadap APBD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan.