Makassar (ANTARA) - Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi mengatakan, Latihan Kesiapsiagaan Operasional (LKO) untuk mengantisipasi potensi ancaman konflik sosial di lapangan.
"Kegiatan hari ini pada hakekatnya untuk melihat secara langsung kesiapan pasukan Kodam XIV/Hasanuddin dalam melaksanakan LKO," katanya di sela kegiatan Apel Gelar Pasukan LKO Penanganan Koflik Sosial di Makassar, Rabu..
Menurut dia, potensi konflik itu berbagai macam, salah satunya yang harus diantisipasi adalah konflik sosial dan sebagai lokasi simulasi akan dipilih wilayah Kabupaten Takalar, khususnya di Kantor Bupati dan DPRD Takalar pada Kamis (7/11).
Khusus kegiatan hari ini, lanjut dia, dilakukan apel gelar pasukan yang diikuti dari berbagai satuan atau tim gabungan pascamengikuti Rapat Koordinasi LKO Penanganan Konflik Sosial.
Hal itu mencermati kondisi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Kodam Hasanuddin yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara semakin kompleks dan dinamis.
Oleh karena itu, perlu dilaksanakan LKO guna mengantisipasi potensi ancaman dan gangguan khususnya dalam penangananan konflik sosial bersama seluruh elemen masyarakat lainnya.
Pada kesempatan tersebut, terdapatempat poin amanah yang diberikan kepada para prajurit yang bertugas di lapangan, pertama, hindari pelanggaran hukum dan HAM dengan memedomani Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial.
Termasuk Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permenhan RI nomor 13 tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.
Kedua, laksanakan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani setiap konflik sosial karena setiap pihak yang terlibat merupakan bagian dari rakyat Indonesia.
Ketiga, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam setiap kegiatan, dan keempat, koordinasikan dan perhatikan faktor keamanan, baik personel maupun materiil.
"Kegiatan hari ini pada hakekatnya untuk melihat secara langsung kesiapan pasukan Kodam XIV/Hasanuddin dalam melaksanakan LKO," katanya di sela kegiatan Apel Gelar Pasukan LKO Penanganan Koflik Sosial di Makassar, Rabu..
Menurut dia, potensi konflik itu berbagai macam, salah satunya yang harus diantisipasi adalah konflik sosial dan sebagai lokasi simulasi akan dipilih wilayah Kabupaten Takalar, khususnya di Kantor Bupati dan DPRD Takalar pada Kamis (7/11).
Khusus kegiatan hari ini, lanjut dia, dilakukan apel gelar pasukan yang diikuti dari berbagai satuan atau tim gabungan pascamengikuti Rapat Koordinasi LKO Penanganan Konflik Sosial.
Hal itu mencermati kondisi perkembangan lingkungan strategis di wilayah Kodam Hasanuddin yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara semakin kompleks dan dinamis.
Oleh karena itu, perlu dilaksanakan LKO guna mengantisipasi potensi ancaman dan gangguan khususnya dalam penangananan konflik sosial bersama seluruh elemen masyarakat lainnya.
Pada kesempatan tersebut, terdapatempat poin amanah yang diberikan kepada para prajurit yang bertugas di lapangan, pertama, hindari pelanggaran hukum dan HAM dengan memedomani Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik sosial.
Termasuk Peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Permenhan RI nomor 13 tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI dalam Penanganan Konflik Sosial.
Kedua, laksanakan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani setiap konflik sosial karena setiap pihak yang terlibat merupakan bagian dari rakyat Indonesia.
Ketiga, pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dalam setiap kegiatan, dan keempat, koordinasikan dan perhatikan faktor keamanan, baik personel maupun materiil.