Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengapresiasi keinginan Presiden Joko Widodo untuk mendorong peran swasta lebih luas dalam proyek-proyek infrastruktur nasional.
"Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat, bagaimana mendorong keterlibatan pihak swasta lebih besar dan lebih banyak lagi porsinya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, menurut Erwin, pihak swasta perlu diperkuat melalui cara-cara yakni relaksasi baik pembiayaan, kemampuan teknis dan kriteria-kriteria yang mungkin dianggap sulit dipenuhi oleh swasta.
Selain itu, penguatan swasta juga perlu dilakukan melalui cara relaksasi pembiayaan, mengingat swasta tidak mungkin bisa bersaing dengan BUMN dalam aspek pembiayaan, sehingga perlu relaksasi dalam aspek ini.
"Perlu ada keberpihakan, jadi betul-betul pemerintah memberikan keberpihakannya kepada swasta," kata Erwin.
Lebih penting lagi, lanjutnya, adalah dari sisi penyiapan kerjas tersebut harus betul-betul rapi dalam penyusunan dokumennya, hal-hal apa saja yang dijamin, kemudian nilai pengembaliannya dan sebagainya.
"Pihak swasta perlu mendapatkan kepastian-kepastian itu," ujar Wakil Ketua Umum Kadin tersebut.
Sebelumnya dalam pidato Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Presiden Joko Widodo meminta BUMN agar memberikan kesempatan kepada swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerah-daerah.
Presiden mengatakan kerap kali mendapatkan laporan dari kontraktor lokal di provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan peluang menggarap proyek infrastruktur di daerahnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar peran swasta diperbesar untuk terlibat dalam proyek infrastruktur.
"Saya kira apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat, bagaimana mendorong keterlibatan pihak swasta lebih besar dan lebih banyak lagi porsinya," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa di Jakarta, Rabu.
Dengan demikian, menurut Erwin, pihak swasta perlu diperkuat melalui cara-cara yakni relaksasi baik pembiayaan, kemampuan teknis dan kriteria-kriteria yang mungkin dianggap sulit dipenuhi oleh swasta.
Selain itu, penguatan swasta juga perlu dilakukan melalui cara relaksasi pembiayaan, mengingat swasta tidak mungkin bisa bersaing dengan BUMN dalam aspek pembiayaan, sehingga perlu relaksasi dalam aspek ini.
"Perlu ada keberpihakan, jadi betul-betul pemerintah memberikan keberpihakannya kepada swasta," kata Erwin.
Lebih penting lagi, lanjutnya, adalah dari sisi penyiapan kerjas tersebut harus betul-betul rapi dalam penyusunan dokumennya, hal-hal apa saja yang dijamin, kemudian nilai pengembaliannya dan sebagainya.
"Pihak swasta perlu mendapatkan kepastian-kepastian itu," ujar Wakil Ketua Umum Kadin tersebut.
Sebelumnya dalam pidato Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Presiden Joko Widodo meminta BUMN agar memberikan kesempatan kepada swasta termasuk pengusaha lokal untuk terlibat menggarap proyek infrastruktur di daerah-daerah.
Presiden mengatakan kerap kali mendapatkan laporan dari kontraktor lokal di provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan peluang menggarap proyek infrastruktur di daerahnya.
Oleh karena itu, dia meminta agar peran swasta diperbesar untuk terlibat dalam proyek infrastruktur.