Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, meminta kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait supaya dapat mengantisipasi laju inflasi menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru.
Isdianto menginginkan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan maksimal, tercukupi kebutuhannya dengan ketersediaan barang yang cukup dan harga yang terjangkau.
"Kami berharap semua stakeholder yang ada dapat serius menangani laju Inflasi ini, agar masyarakat merasa tenang dan tidak merasakan dampak yang tidak dinginkan," kata Isdianto saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/11).
Dalam pertemuan tersebut, Isdianto menyampaikan beberapa arahan kepada TPID se-Kepri, antara lain menjaga stok barang kebutuhan pokok menjelang musim utara, mewaspadai kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat adanya rencana kenaikan adimisntrated price tahun 2020 meliputi tarif subsidi listrik 900 VA, iuran BPJS Kesehatan dan tarif cukai rokok.
Lanjut dia, memaksimalkan peran BUMD aneka usaha, menyusun neraca bahan makanan (NBM) untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan, serta mengembangkan sentra pertanian, perternakan dan perikanan seusai dengan potensi daerah masing-masing.
Kemudian, kepada Dinas Perinsustrian dan Perdagangan se Kepri diminta memantau harga harian secara intensif terhadap barang dan kebutuhan pokok. Barang yang ditetapkan sebagai harga eceran tertinggi, barang dengan acuan penjualan konsumen dan menjalankan pasar murah.
"Terus pantau jumlah stok barang kebutuhan pokok baik yang dimiliki pedagang maupun di gedung distributor, agar para pelaku usaha tidak menaikan harga secara tidak wajar dan menimbun barang," sebutnya.
Arahan juga disampaikan kepada Dishub se Kepri, agar ikut menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, memprioritaskan bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan, memastikan kesiapan moda angkutan dan kelancaran distribusi orang dan barang serta kelancaran transportasi udara maupun laut khususnya Kabupaten Kepulauan Natuna dan Anambas.
"Terakhir, dalam rangka mengelola Inflasi ini, kepada jajaran kabupaten/kota harus aktif menyampaiakan melalui media cetak dan elektronik tentang perkembangan stok barang yang terkendali kebijakan pemda dalam hal pengendalian inflasi tersebut," tutur Isdianto.
Sementara, Kepala BPS Kepri, Zulkipli, memyampaikan perkembangan inflasi di Kepri tahun 2019, secara kumulatif per Januari sampai Oktober 2019 hanya 0,78 persen, angka tersebut masih di bawah inflasi nasional sebesar 2,2 persen.
"Hasil ini menjadi sebuah prestasi, namun kita tidak boleh lengah karena di dua bulan tersisa ini Inflasi Kepri sebesar 3,47 persen di atas batas nasional," katanya.
Persentase tersebut, lanjut dia, disebabkan oleh beberapa hal antara lain peran kota Batam yang inflasinya hanya 0,69 persen.
Selain itu turunnya transportasi, komunikasi dan jasa keuangan rasio bahan makanan/kebutuhan pokok yang menyumbang inflasi sebesar 0,43 persen.
"Perhatian kita di bulan November ini sejumlah kebutuhan pokok cenderung naik, ini yang harus kita pantau," jelasnya.
Zulkipli turut menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kepri, yang mana dari data yang dirangkum Kepri bersama Aceh dan Sumbar, ketiganya berada di tiga besar untuk wilayah Sumatera dengan 4,89 persen angka untuk Kepri.
Isdianto menginginkan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan maksimal, tercukupi kebutuhannya dengan ketersediaan barang yang cukup dan harga yang terjangkau.
"Kami berharap semua stakeholder yang ada dapat serius menangani laju Inflasi ini, agar masyarakat merasa tenang dan tidak merasakan dampak yang tidak dinginkan," kata Isdianto saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kepri di kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (19/11).
Dalam pertemuan tersebut, Isdianto menyampaikan beberapa arahan kepada TPID se-Kepri, antara lain menjaga stok barang kebutuhan pokok menjelang musim utara, mewaspadai kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat adanya rencana kenaikan adimisntrated price tahun 2020 meliputi tarif subsidi listrik 900 VA, iuran BPJS Kesehatan dan tarif cukai rokok.
Lanjut dia, memaksimalkan peran BUMD aneka usaha, menyusun neraca bahan makanan (NBM) untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan, serta mengembangkan sentra pertanian, perternakan dan perikanan seusai dengan potensi daerah masing-masing.
Kemudian, kepada Dinas Perinsustrian dan Perdagangan se Kepri diminta memantau harga harian secara intensif terhadap barang dan kebutuhan pokok. Barang yang ditetapkan sebagai harga eceran tertinggi, barang dengan acuan penjualan konsumen dan menjalankan pasar murah.
"Terus pantau jumlah stok barang kebutuhan pokok baik yang dimiliki pedagang maupun di gedung distributor, agar para pelaku usaha tidak menaikan harga secara tidak wajar dan menimbun barang," sebutnya.
Arahan juga disampaikan kepada Dishub se Kepri, agar ikut menjaga kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, memprioritaskan bongkar muat barang kebutuhan pokok di pelabuhan, memastikan kesiapan moda angkutan dan kelancaran distribusi orang dan barang serta kelancaran transportasi udara maupun laut khususnya Kabupaten Kepulauan Natuna dan Anambas.
"Terakhir, dalam rangka mengelola Inflasi ini, kepada jajaran kabupaten/kota harus aktif menyampaiakan melalui media cetak dan elektronik tentang perkembangan stok barang yang terkendali kebijakan pemda dalam hal pengendalian inflasi tersebut," tutur Isdianto.
Sementara, Kepala BPS Kepri, Zulkipli, memyampaikan perkembangan inflasi di Kepri tahun 2019, secara kumulatif per Januari sampai Oktober 2019 hanya 0,78 persen, angka tersebut masih di bawah inflasi nasional sebesar 2,2 persen.
"Hasil ini menjadi sebuah prestasi, namun kita tidak boleh lengah karena di dua bulan tersisa ini Inflasi Kepri sebesar 3,47 persen di atas batas nasional," katanya.
Persentase tersebut, lanjut dia, disebabkan oleh beberapa hal antara lain peran kota Batam yang inflasinya hanya 0,69 persen.
Selain itu turunnya transportasi, komunikasi dan jasa keuangan rasio bahan makanan/kebutuhan pokok yang menyumbang inflasi sebesar 0,43 persen.
"Perhatian kita di bulan November ini sejumlah kebutuhan pokok cenderung naik, ini yang harus kita pantau," jelasnya.
Zulkipli turut menyampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi di Kepri, yang mana dari data yang dirangkum Kepri bersama Aceh dan Sumbar, ketiganya berada di tiga besar untuk wilayah Sumatera dengan 4,89 persen angka untuk Kepri.