Makassar (ANTARA) - Sebanyak 54 orang tenaga perencana di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa diberikan pelatihan tentang pentingnya memahami isu gender.
"Jadi sasaran kita itu fasilitator agar dapat memahami isu gender dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif selaku perencana dalam menyusun PPRG," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Kawaidah Alham di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan pelatihan yang dikhususkan kepada para Kepala Sub Bagian Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini diikutkan dalam bimbingan teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Makassar.
Kawaidah Alham mengatakan bimtek sekaligus pelatihan penyusunan perencanaan PPRG ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pemahaman terhadap sistem penganggaran berkaitan dengan kegiatan dan program responsif gender.
Ia menyebutkan pemahaman para perencana dalam membuat program khususnya tentang isu gender sangat penting.
"Sangat penting bagi para perencana karena kita menyediakan data terpilah untuk meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) nantinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," katanya.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Gowa, Muh Rusdi mengatakan bimtek dan pelatihan PPRG merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
"PPRG dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta memastikan mutu atas penyelenggaraan PPRG di daerah," kata Rusdi.
Dirinya menjelaskan, isu gender sangat berkaitan dengan masalah ketidakadilan yang menimpa baik laki-laki maupun perempuan.
Adapun unsur penting yang menyebabkan timbulnya isu gender adalah hubungan gender yang timpang dan konsekuensinya terhadap seseorang dalam memperoleh akses manfaat dan keikutsertaan dalam memutuskan serta penguasaan terhadap sumber-sumber yang ada.
Para perencana diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan gender 'three and plus' yang menjadi target Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender di daerah.
"Kegiatan ini awal dari rangkaian kegiatan upaya penyediaan data terpilah untuk meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Karena itu seluruh peserta diharap mampu mentransformasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan di kecamatan masing-masing sehingga tersedia data yang akurat dan terpilah," jelasnya
"Jadi sasaran kita itu fasilitator agar dapat memahami isu gender dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang komprehensif selaku perencana dalam menyusun PPRG," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa Kawaidah Alham di Makassar, Selasa.
Ia mengatakan pelatihan yang dikhususkan kepada para Kepala Sub Bagian Perencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini diikutkan dalam bimbingan teknis (Bimtek) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Makassar.
Kawaidah Alham mengatakan bimtek sekaligus pelatihan penyusunan perencanaan PPRG ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan menyatukan pemahaman terhadap sistem penganggaran berkaitan dengan kegiatan dan program responsif gender.
Ia menyebutkan pemahaman para perencana dalam membuat program khususnya tentang isu gender sangat penting.
"Sangat penting bagi para perencana karena kita menyediakan data terpilah untuk meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) nantinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," katanya.
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Gowa, Muh Rusdi mengatakan bimtek dan pelatihan PPRG merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
"PPRG dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta memastikan mutu atas penyelenggaraan PPRG di daerah," kata Rusdi.
Dirinya menjelaskan, isu gender sangat berkaitan dengan masalah ketidakadilan yang menimpa baik laki-laki maupun perempuan.
Adapun unsur penting yang menyebabkan timbulnya isu gender adalah hubungan gender yang timpang dan konsekuensinya terhadap seseorang dalam memperoleh akses manfaat dan keikutsertaan dalam memutuskan serta penguasaan terhadap sumber-sumber yang ada.
Para perencana diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan gender 'three and plus' yang menjadi target Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender di daerah.
"Kegiatan ini awal dari rangkaian kegiatan upaya penyediaan data terpilah untuk meraih penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Karena itu seluruh peserta diharap mampu mentransformasikan pengarusutamaan gender ke dalam kegiatan di kecamatan masing-masing sehingga tersedia data yang akurat dan terpilah," jelasnya