Mamuju, (ANTARA) - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat meminta Kejaksaan Tinggi Sulbar menuntaskan kasus korupsi yang ditanganinya.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Mamuju melakukan aksi unjuk rasa memperingati hari anti korupsi sedunia di kantor Kejati Sulbar, Senin.
Para mahasiswa tersebut mendesak agar Kejati Sulbar nengusut kasus korupsi di wilayah hukum setempat sampai keakar-akarnya.
"Kami melihat kasus korupsi yang ditangani tidak dituntaskan sehingga kami mendesak aparat hukum harus serius dan dapat menuntaskannya," kata Iswar, pengunjukrasa.
Para mahasiswa juga meminta agar pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak pelemahan KPK.
"Kami juga meminta agar aparat hukum dapat menangkap oknum penyeleweng dana desa yang telah menghambat dan merugikan masyarakat dan pembangunan daerah," kata Iswar.
Menurut dia, negara Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar kemanusian, negara dipersatukan dalam naungan falsafah bangsa yaitu pancasila dan UUD 1945 sebagai
sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara tercinta ini.
Namun banyaknya Pemimpin dalam birokrasi ditingkatan eksekutif dan legislatif serta yudikatif yang tidak sadar terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat indonesia.
"Mereka lupa terhadap kewajibannya untuk melakukan sebuah inovasi terhadap daerah maupun negara demi terwujudnya cita-cita luhur bangsa yakni kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan maraknya kasus korupsi saat ini," lanjut Iswar.
Usai melakukan aksinya mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. ***1***
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Mamuju melakukan aksi unjuk rasa memperingati hari anti korupsi sedunia di kantor Kejati Sulbar, Senin.
Para mahasiswa tersebut mendesak agar Kejati Sulbar nengusut kasus korupsi di wilayah hukum setempat sampai keakar-akarnya.
"Kami melihat kasus korupsi yang ditangani tidak dituntaskan sehingga kami mendesak aparat hukum harus serius dan dapat menuntaskannya," kata Iswar, pengunjukrasa.
Para mahasiswa juga meminta agar pemerintah menerbitkan peraturan pengganti undang undang (Perpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menolak pelemahan KPK.
"Kami juga meminta agar aparat hukum dapat menangkap oknum penyeleweng dana desa yang telah menghambat dan merugikan masyarakat dan pembangunan daerah," kata Iswar.
Menurut dia, negara Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar kemanusian, negara dipersatukan dalam naungan falsafah bangsa yaitu pancasila dan UUD 1945 sebagai
sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara tercinta ini.
Namun banyaknya Pemimpin dalam birokrasi ditingkatan eksekutif dan legislatif serta yudikatif yang tidak sadar terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat indonesia.
"Mereka lupa terhadap kewajibannya untuk melakukan sebuah inovasi terhadap daerah maupun negara demi terwujudnya cita-cita luhur bangsa yakni kesejahteraan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia dengan maraknya kasus korupsi saat ini," lanjut Iswar.
Usai melakukan aksinya mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. ***1***