Mamuju (ANTARA) - Tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar pasar lelang sebagai upaya mengontrol anjloknya harga usai panen raya bawang merah dan putih.
Hal itu terungkap pada rapat koordinasi TPID yang digelar di Aula Bappeda Majene, Kamis.
Rapat dipimpin Ketua Tim Sekretariat TPID Majene Adlina Basharoe, dihadiri, Wakil Bupati Majene, Perwakilan BI Sulbar serta para Kepala OPD terkait di daerah itu.
Hasil rapat diputuskan, pasar lelang akan dilaksanakan di awal tahun, usai daerah itu melaksanakan panen raya, yakni pada Januari 2020.
Lokasi pelaksanaan pasar lelang, rencananya akan di gelar di Pasar Lembang Kecamatan Banggae Timur.
Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan, daerah itu akan melaksanakan panen raya untuk holtikultura, pada bulan ini.
Panen raya kata Wabub, bisa menjadi langkah yang tepat apalagi untuk persiapan ramadhan dan Idul Fitri pada 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi.
"Yang kita pikirkan juga menghadapi Ramadhan dan Lebaran, lima bulan ke depan," kata Lukman.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene Burhan menilai, turunya harga pada saat panen raya menjadi hukum ekonomi yang pasti terjadi.
Namun ia menilai, hal tersebut tidak terlalu signifikan apalagi para petani telah memiliki agen sendiri untuk menyuplai hasil panennya.
"Berbeda kondisinya dengan tanaman cabai harga yang anjlok di tingkat petani sering terjadi, sementara di pasaran sangat mahal. Jadi, petani harus terus dibantu, tujuanya untuk bisa mengontrol harga," terang Burhan.
Sedangkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Hasdinar Asri menilai, lokasi tersebut tepat, untuk menghidupkan pasar Lembang, mengingat tidak ada aktivitas pasar yang berjalan selama ini.
"Sebaiknya dilaksanakan di Pasar Lembang saja, agar ada aktivitas di sana," kata Hasdinar.
Sementara Perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Sulbar Reski menyampaikan, mekanisme pasar lelang telah di atur dalam UU di Kementrian Perdagangan.
"Tujuanya, untuk menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan," ujar Reski.
Bentuknya terang Reski, dengan mengumpulkan hasil panen petani dalam satu area yang telah dikoordinir oleh panitia lelang, termasuk keberadaan para distributor atau penyalur.
"Kemudian ditentukan harga penawaran atau harga dasar yang akan di lepas oleh petani," tuturnya.
Ia menambahkan, pasar lelang akan menyatukan dua OPD dalam satu persepsi.
"Jika selama ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian selalu menginginkan harga yang serendah-rendahnya di pasaran, namun bagi Dinas Pertanian justru menginginkan harga tinggi untuk hasil panen petani," terangnya.
"Jadi, pasar lelang konsepnya bekerja sama, manfaatnya tentu untuk kepastian harga dimasyarakat," ujar Riski.
Ia mengemukakan, pergerakan harga komoditas tertentu sering tidak terkendali seusai panen raya.
Petani lanjutnya, terpaksa melepas harga dengan rendah, bahkan ditentukan sendiri oleh para tengkulak dan distributor.
Hal itu terungkap pada rapat koordinasi TPID yang digelar di Aula Bappeda Majene, Kamis.
Rapat dipimpin Ketua Tim Sekretariat TPID Majene Adlina Basharoe, dihadiri, Wakil Bupati Majene, Perwakilan BI Sulbar serta para Kepala OPD terkait di daerah itu.
Hasil rapat diputuskan, pasar lelang akan dilaksanakan di awal tahun, usai daerah itu melaksanakan panen raya, yakni pada Januari 2020.
Lokasi pelaksanaan pasar lelang, rencananya akan di gelar di Pasar Lembang Kecamatan Banggae Timur.
Wakil Bupati Majene Lukman mengatakan, daerah itu akan melaksanakan panen raya untuk holtikultura, pada bulan ini.
Panen raya kata Wabub, bisa menjadi langkah yang tepat apalagi untuk persiapan ramadhan dan Idul Fitri pada 2020 yang tinggal beberapa bulan lagi.
"Yang kita pikirkan juga menghadapi Ramadhan dan Lebaran, lima bulan ke depan," kata Lukman.
Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Majene Burhan menilai, turunya harga pada saat panen raya menjadi hukum ekonomi yang pasti terjadi.
Namun ia menilai, hal tersebut tidak terlalu signifikan apalagi para petani telah memiliki agen sendiri untuk menyuplai hasil panennya.
"Berbeda kondisinya dengan tanaman cabai harga yang anjlok di tingkat petani sering terjadi, sementara di pasaran sangat mahal. Jadi, petani harus terus dibantu, tujuanya untuk bisa mengontrol harga," terang Burhan.
Sedangkan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majene Hasdinar Asri menilai, lokasi tersebut tepat, untuk menghidupkan pasar Lembang, mengingat tidak ada aktivitas pasar yang berjalan selama ini.
"Sebaiknya dilaksanakan di Pasar Lembang saja, agar ada aktivitas di sana," kata Hasdinar.
Sementara Perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Sulbar Reski menyampaikan, mekanisme pasar lelang telah di atur dalam UU di Kementrian Perdagangan.
"Tujuanya, untuk menciptakan sistem perdagangan yang baik melalui transparansi mekanisme penentuan harga, meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan," ujar Reski.
Bentuknya terang Reski, dengan mengumpulkan hasil panen petani dalam satu area yang telah dikoordinir oleh panitia lelang, termasuk keberadaan para distributor atau penyalur.
"Kemudian ditentukan harga penawaran atau harga dasar yang akan di lepas oleh petani," tuturnya.
Ia menambahkan, pasar lelang akan menyatukan dua OPD dalam satu persepsi.
"Jika selama ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian selalu menginginkan harga yang serendah-rendahnya di pasaran, namun bagi Dinas Pertanian justru menginginkan harga tinggi untuk hasil panen petani," terangnya.
"Jadi, pasar lelang konsepnya bekerja sama, manfaatnya tentu untuk kepastian harga dimasyarakat," ujar Riski.
Ia mengemukakan, pergerakan harga komoditas tertentu sering tidak terkendali seusai panen raya.
Petani lanjutnya, terpaksa melepas harga dengan rendah, bahkan ditentukan sendiri oleh para tengkulak dan distributor.