Makassar (ANTARA) - Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Anwar Abu Bakar mengatakan pengurusan visa progresif bagi jamaah calon haji (JCH) yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi akan dikoordinir langsung oleh Kemenag provinsi masing-masing.
"Dengan adanya pelimpahan visa yang dikoordinir langsung oleh kami di Kemenag provinsi akan lebih mempermudah proses birokrasi karena asas pelaksanaan ibadah haji pada kami ialah pembinaan, pelayaanan dan perlindungan," ungkapnya di Makassar, Kamis.
Anwar mengemukakan bahwa pelimpahan tanggungjawab tersebut dipastikan sebagai bentuk layanan untuk mempermudah jemaah haji agar perlindungannya lebih optimal, ditambah dengan proses keabsahan (benar) jamaahnya.
Kebijakan pelimpahan tanggungjawab visa progresif tersebut merupakan kali pertama bagi Kemenag Provinsi yang akan diterapkan pada tahun 2020. Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2020 harus bekerja lebih optimal.
Anwar mengatakan setiap pelaksanaan musim haji ada PPIH, yang pada operasional keberangkatan dan pemulangan membantu para jemaah. PPIH ini terdiri dari semua unsur, mulai dari Kemenag, Imigrasi, Beacukai, Pemprov Sulsel dan pihak Garuda Indonesia.
"Jika ada yang berusaha bertindak curang, maka kita tidak akan proses lebih lanjut untuk pemberangkatannya. Makanya pengawasannya akan lebih ketat karena khusus terkait dengan visa, kami sangat menghindari deportasi sebab ini akan merugikan jemaah dan nama yang tertera pada visa," jelasnya.
Oleh karena itu, penelitian terhadap kebijakan terbaru ini akan tetap dilakukan oleh Kemenag dan pihak Imigrasi secara optimal.
"Peralihan ini, kami berharap proses pelaksanaan aman dan lancar dengan harapan doa dan bantuan dari seluruh masyarakat," ungkap Anwar.
Pada kesempatan yang sama, Anwar mengemukakan bahwa kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi belum ada penambahan atau masih tetap.
Hal itu, kata Anwar, berdasarkan kunjungan Menteri Agama bersama seluruh menteri dari berbagai negara yang bertemu dengan pemerintah Arab Saudi beberapa waktu lalu.
Pemerintah Indonesia memohon untuk penambahan 10.000 kuota, namun sampai saat ini belum disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Informasinya 2019 dan 2020 dengan kuota masih sama, namun beberapa komitmen pemerintah Arab Saudi yang akan meningkatkan fasilitas khususnya saat jemaah haji berada di Mina, seperti penambahan fasilitas toilet karena jumlah jamaah yang sangat besar," jelasnya.
Meski begitu, hal ini juga masih dalam perbincangan lantaran kondisi geografis Mina yang sangat dipengaruhi oleh cuaca.
"Masih dalam proses pembahasan karena disesuaikan dengan keadaan cuaca seperti angin kencang, musim panas yang dikhawatirkan rubuh sehingga ini masih dalam pertimbangan. Tetapi rancangan untuk sarana sudah disampaikan oleh pemerintah," paparnya.
"Dengan adanya pelimpahan visa yang dikoordinir langsung oleh kami di Kemenag provinsi akan lebih mempermudah proses birokrasi karena asas pelaksanaan ibadah haji pada kami ialah pembinaan, pelayaanan dan perlindungan," ungkapnya di Makassar, Kamis.
Anwar mengemukakan bahwa pelimpahan tanggungjawab tersebut dipastikan sebagai bentuk layanan untuk mempermudah jemaah haji agar perlindungannya lebih optimal, ditambah dengan proses keabsahan (benar) jamaahnya.
Kebijakan pelimpahan tanggungjawab visa progresif tersebut merupakan kali pertama bagi Kemenag Provinsi yang akan diterapkan pada tahun 2020. Oleh karena itu, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2020 harus bekerja lebih optimal.
Anwar mengatakan setiap pelaksanaan musim haji ada PPIH, yang pada operasional keberangkatan dan pemulangan membantu para jemaah. PPIH ini terdiri dari semua unsur, mulai dari Kemenag, Imigrasi, Beacukai, Pemprov Sulsel dan pihak Garuda Indonesia.
"Jika ada yang berusaha bertindak curang, maka kita tidak akan proses lebih lanjut untuk pemberangkatannya. Makanya pengawasannya akan lebih ketat karena khusus terkait dengan visa, kami sangat menghindari deportasi sebab ini akan merugikan jemaah dan nama yang tertera pada visa," jelasnya.
Oleh karena itu, penelitian terhadap kebijakan terbaru ini akan tetap dilakukan oleh Kemenag dan pihak Imigrasi secara optimal.
"Peralihan ini, kami berharap proses pelaksanaan aman dan lancar dengan harapan doa dan bantuan dari seluruh masyarakat," ungkap Anwar.
Pada kesempatan yang sama, Anwar mengemukakan bahwa kuota haji oleh Pemerintah Arab Saudi belum ada penambahan atau masih tetap.
Hal itu, kata Anwar, berdasarkan kunjungan Menteri Agama bersama seluruh menteri dari berbagai negara yang bertemu dengan pemerintah Arab Saudi beberapa waktu lalu.
Pemerintah Indonesia memohon untuk penambahan 10.000 kuota, namun sampai saat ini belum disetujui oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Informasinya 2019 dan 2020 dengan kuota masih sama, namun beberapa komitmen pemerintah Arab Saudi yang akan meningkatkan fasilitas khususnya saat jemaah haji berada di Mina, seperti penambahan fasilitas toilet karena jumlah jamaah yang sangat besar," jelasnya.
Meski begitu, hal ini juga masih dalam perbincangan lantaran kondisi geografis Mina yang sangat dipengaruhi oleh cuaca.
"Masih dalam proses pembahasan karena disesuaikan dengan keadaan cuaca seperti angin kencang, musim panas yang dikhawatirkan rubuh sehingga ini masih dalam pertimbangan. Tetapi rancangan untuk sarana sudah disampaikan oleh pemerintah," paparnya.