Mamuju (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Demokrat (Nasdem) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak puas atas pembangunan di Tanah Air sejak awal reformasi hingga sekarang.
"Sepuluh tahun reformasi berjalan hasilnya tidak memuaskan," kata Sultan HB X pada acara deklarasi Nasdem Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis, yang dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem Surya Paloh dan Sekjen DPP Nasdem Syamsul Mu'arif serta 5.000-an simpatisan Nasdem di provinsi ini.
Sultan mengatakan pembangunan pada era reformasi ini belum memuaskan karena masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Bahkan, dia menilai pemerintah masih belum adil meski telah pemberian pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).
Kebijakan itu, menurut Sultan HB X, sangat tidak adil karena hanya masyarakat berpenghasilan Rp187 ribu per bulan yang mendapat fasilitas pelayanan kesehatan itu. Pasalnya, warga yang pendapatannya di atas Rp188 ribu/bulan ke atas belum tentu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti jaminan kesehatan itu.
"Mereka pasti membutuhkan pelayanan kesehatan, seperti Jamkesmas dan Asekeskin. Dan, ini merupakan salah satu contoh bahwa cita-cita reformasi untuk melakukan pembangunan yang lebih demokratis dan menyejahterakan masyarakat belum terjadi dan tidak begitu memuaskan sehingga kondisi tersebut harus diubah," katanya menegaskan.
Oleh karena itulah, Sultan HB X bertekad untuk membesarkan organisasi massa (ormas) Nasdem dalam rangka menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan pada zaman reformasi ini dengan melakukan manifesto perjuangan untuk membela rakyat yang saat ini belum menjadi subjek pembangunan.
"Nasdem punya harapan untuk mengubah kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik. Masyarakat saat ini belum menjadi subjek dari pembangunan yang dijalankan pemerintah sehingga mereka harus disadarkan akan hal itu," katanya menandaskan.
Sultan mengatakan Nasdem akan memprogram cita-cita untuk menyadarkan masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa mereka haruslah menjadi subjek pembangunan.
"Masyarakat harus berani mengevaluasi pemerintah jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada mereka," katanya. (KR-MFH*Rw.D007)
"Sepuluh tahun reformasi berjalan hasilnya tidak memuaskan," kata Sultan HB X pada acara deklarasi Nasdem Sulawesi Barat di Mamuju, Kamis, yang dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasdem Surya Paloh dan Sekjen DPP Nasdem Syamsul Mu'arif serta 5.000-an simpatisan Nasdem di provinsi ini.
Sultan mengatakan pembangunan pada era reformasi ini belum memuaskan karena masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Bahkan, dia menilai pemerintah masih belum adil meski telah pemberian pelayanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).
Kebijakan itu, menurut Sultan HB X, sangat tidak adil karena hanya masyarakat berpenghasilan Rp187 ribu per bulan yang mendapat fasilitas pelayanan kesehatan itu. Pasalnya, warga yang pendapatannya di atas Rp188 ribu/bulan ke atas belum tentu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti jaminan kesehatan itu.
"Mereka pasti membutuhkan pelayanan kesehatan, seperti Jamkesmas dan Asekeskin. Dan, ini merupakan salah satu contoh bahwa cita-cita reformasi untuk melakukan pembangunan yang lebih demokratis dan menyejahterakan masyarakat belum terjadi dan tidak begitu memuaskan sehingga kondisi tersebut harus diubah," katanya menegaskan.
Oleh karena itulah, Sultan HB X bertekad untuk membesarkan organisasi massa (ormas) Nasdem dalam rangka menyelesaikan masalah yang tidak terselesaikan pada zaman reformasi ini dengan melakukan manifesto perjuangan untuk membela rakyat yang saat ini belum menjadi subjek pembangunan.
"Nasdem punya harapan untuk mengubah kondisi bangsa ini ke arah yang lebih baik. Masyarakat saat ini belum menjadi subjek dari pembangunan yang dijalankan pemerintah sehingga mereka harus disadarkan akan hal itu," katanya menandaskan.
Sultan mengatakan Nasdem akan memprogram cita-cita untuk menyadarkan masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa mereka haruslah menjadi subjek pembangunan.
"Masyarakat harus berani mengevaluasi pemerintah jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada mereka," katanya. (KR-MFH*Rw.D007)