Makassar (ANTARA) - Pangdam XIV Hasanuddin yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ideologi, Kolonel CZI Ade Hery memaparkan stabilitas politik pasca-pemilihan umum dalam acara kuliah umum di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Makassar, Rabu.
Kolonel Ade mengatakan topik terkait stabilitas politik ini dipilih dengan pertimbangan situasi sosial politik dan keamanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap stabilitas bangsa dan bahkan regional.
Apalagi sebagai negara yang besar dan kaya, Indonesia mempunyai pengaruh terhadap dinamika dan stabilitas kawasan. Untuk itu, segala elemen bangsa harus berkontribusi dalam mencegah konflik.
Konflik timbul karena masyarakat kurang cerdas, kurang pemahaman terhadap isu-isu yang membahayakan. Kodam XIV mengindentifikasi ada beberapa kerawanan dalam Pemilu, mulai dari masa kampanye, pemungutan/penghitungan suara, bentrok antar pendukung, pelantikan, teknis administratif, parpol di tolak KPU, ancaman yudicial review.
“Yang menjadi fokus saya adalah bentrok antarpendukung. Apalagi ini berkaitan dengan sentimen ideologi atau sentimen agama. Bentrok yang disertai dengan fanatisme antar pendukung bisa membuat eskalasi konflik meningkat,” kata Kolonel Ade.
Dalam kuliah umum ini, Kolonel Ade Hery juga memaparkan beberapa faktor yang berpotensi konflik, sebagai dibahas dalam rapat koordinasi bidang politik hukum dan keamanan.
Faktor-faktor tersebut yakni kesenjangan ekonomi masyarakat, konflik politik (pilkades, pilkada serentak, dan lain-lain), sengketa lahan dan sengketa batas wilayah beberapa daerah, faktor sosial budaya, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, dan berkembangnya fanatisme agama.
“Kita perlu memberi perhatian terhadap faktor-faktor tersebut, selain juga hal-hal lainnya yang terkait. Khusus terkait dengan fanatisme agama, ini sangat terasa waktu Pemilu 2019 lalu. Kita perlu mengedukasi masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi hal ini,” jelas Kolonel Ade pada kegiatan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu.
Dekan FISIP Unhas Prof Dr Armin MSi, dalam sambutannya mengawali kuliah umum menjelaskan kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-59 FISIP Unhas. Kuliah umum ini didominasi oleh mahasiswa.
“Kita menghadirkan mahasiswa karena ini adalah generasi emasnya rakyat Indonesia. Di otaknya harus diisi dengan pikiran cerdas dan cemerlang, sehingga dapat menjadi partisipasi otonom dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan," ujarnya.
"Kita juga menitipkan agar demokrasi ini dapat dikawal dengan baik, sehingga proses politik seperti Pemilu dapat berlangsung berintegritas, dan dapat menghasilkan pemimpin yang membawa masyarakat makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran,” lanjut Prof Armin.
Kolonel Ade mengatakan topik terkait stabilitas politik ini dipilih dengan pertimbangan situasi sosial politik dan keamanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap stabilitas bangsa dan bahkan regional.
Apalagi sebagai negara yang besar dan kaya, Indonesia mempunyai pengaruh terhadap dinamika dan stabilitas kawasan. Untuk itu, segala elemen bangsa harus berkontribusi dalam mencegah konflik.
Konflik timbul karena masyarakat kurang cerdas, kurang pemahaman terhadap isu-isu yang membahayakan. Kodam XIV mengindentifikasi ada beberapa kerawanan dalam Pemilu, mulai dari masa kampanye, pemungutan/penghitungan suara, bentrok antar pendukung, pelantikan, teknis administratif, parpol di tolak KPU, ancaman yudicial review.
“Yang menjadi fokus saya adalah bentrok antarpendukung. Apalagi ini berkaitan dengan sentimen ideologi atau sentimen agama. Bentrok yang disertai dengan fanatisme antar pendukung bisa membuat eskalasi konflik meningkat,” kata Kolonel Ade.
Dalam kuliah umum ini, Kolonel Ade Hery juga memaparkan beberapa faktor yang berpotensi konflik, sebagai dibahas dalam rapat koordinasi bidang politik hukum dan keamanan.
Faktor-faktor tersebut yakni kesenjangan ekonomi masyarakat, konflik politik (pilkades, pilkada serentak, dan lain-lain), sengketa lahan dan sengketa batas wilayah beberapa daerah, faktor sosial budaya, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat, dan berkembangnya fanatisme agama.
“Kita perlu memberi perhatian terhadap faktor-faktor tersebut, selain juga hal-hal lainnya yang terkait. Khusus terkait dengan fanatisme agama, ini sangat terasa waktu Pemilu 2019 lalu. Kita perlu mengedukasi masyarakat untuk lebih dewasa menyikapi hal ini,” jelas Kolonel Ade pada kegiatan yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) itu.
Dekan FISIP Unhas Prof Dr Armin MSi, dalam sambutannya mengawali kuliah umum menjelaskan kuliah umum ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis ke-59 FISIP Unhas. Kuliah umum ini didominasi oleh mahasiswa.
“Kita menghadirkan mahasiswa karena ini adalah generasi emasnya rakyat Indonesia. Di otaknya harus diisi dengan pikiran cerdas dan cemerlang, sehingga dapat menjadi partisipasi otonom dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan," ujarnya.
"Kita juga menitipkan agar demokrasi ini dapat dikawal dengan baik, sehingga proses politik seperti Pemilu dapat berlangsung berintegritas, dan dapat menghasilkan pemimpin yang membawa masyarakat makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran,” lanjut Prof Armin.