Makassar (ANTARA) - Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, Dirut PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Farid Padang mengatakan, pihaknya siap meningkatkan kinerja jasa pelabuhan di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Kemarin, Senin (10/2), Komisi VI DPR RI yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha meminta BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan yakni Pelindo I hingga V untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan," kata Farid mengulas hasil RDP tersebut di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, Komisi VI meminta PT Pelindo I hingga IV untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan jasa pelabuhan antara lain dengan peningkatan sistem jaringan dan layanan transportasi yang terintegrasi secara intermoda dan terkoneksi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Termasuk memerhatikan aspek "dwelling time" atau masa tunggu berlabuh agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor.
“PT Pelabuhan Indonesia juga diminta untuk mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis terbaik, serta melakukan deregulasi sistem ekspor impor yang terkait dengan kemudahan pelayanan jasa kepelabuhanan,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Farid, dari sisi dwelling time Pelabuhan Makassar yang dioperasikan Pelindo IV tercatat masa tunggu pengapalannya hanya 2,8 hari atau tercepat diantara seluruh pelabuhan di Indonesia.
Selain itu, Pelindo IV juga mengembangkan pelabuhan dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasaranya di sejumlah pelabuhan yang ada di KTI di antaranya di wilayah Makassar, Kendari, Tarakan, Ternate, Sorong, Manokwari dan Merauke.
Bahkan dalam waktu dekat diantara pelabuhan tersebut akan ditingkatkan statusnya dari pelabuhan untuk layanan penumpang menjadi pelabuhan petikemas atau "multipurpose".
"Kemarin, Senin (10/2), Komisi VI DPR RI yang membidangi Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha meminta BUMN yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan yakni Pelindo I hingga V untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan," kata Farid mengulas hasil RDP tersebut di Makassar, Selasa.
Dia mengatakan, Komisi VI meminta PT Pelindo I hingga IV untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengembangkan jasa pelabuhan antara lain dengan peningkatan sistem jaringan dan layanan transportasi yang terintegrasi secara intermoda dan terkoneksi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Termasuk memerhatikan aspek "dwelling time" atau masa tunggu berlabuh agar dapat mempermudah proses ekspor dibandingkan proses impor.
“PT Pelabuhan Indonesia juga diminta untuk mengimplementasikan digitalisasi industri 4.0 dalam rangka mendukung pelayanan bisnis terbaik, serta melakukan deregulasi sistem ekspor impor yang terkait dengan kemudahan pelayanan jasa kepelabuhanan,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal itu, lanjut Farid, dari sisi dwelling time Pelabuhan Makassar yang dioperasikan Pelindo IV tercatat masa tunggu pengapalannya hanya 2,8 hari atau tercepat diantara seluruh pelabuhan di Indonesia.
Selain itu, Pelindo IV juga mengembangkan pelabuhan dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasaranya di sejumlah pelabuhan yang ada di KTI di antaranya di wilayah Makassar, Kendari, Tarakan, Ternate, Sorong, Manokwari dan Merauke.
Bahkan dalam waktu dekat diantara pelabuhan tersebut akan ditingkatkan statusnya dari pelabuhan untuk layanan penumpang menjadi pelabuhan petikemas atau "multipurpose".