Makassar (ANTARA) - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengkritisi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam melakukan pengawasan hutan lindung di Malino Kabupaten Gowa yang dinilai lemah.
"Saya sudah tidak percaya dengan para penjaga hutan, melihat banyak hutan lindung yang dibabat," ucapnya di hadapan rombongan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Jeneberang Sa'dang di Gowa, Jumat.
Pernyataan Adnan sontak membuat rombongan BPDAS Jeneberang-Sa'dang yang dipimpin Entan Sofyan terdiam.
Adnan merasa geram atas kondisi hutan lindung di Gowa yang tampak gundul karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kenapa bisa begini, karena kewenangan pengelolaan hutan lindung memang tidak ada di Pemkab. Semua ada di pemerintah provinsi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Adnan memaparkan satu persatu tingkat dan perlakuan masyarakat terhadap hutan yang ada di hulu. Termasuk kepada Menteri Lingkungan Hidup yang masih dijabat Sitti Nurbaya berkunjung ke Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
Ia sempat membawa keliling Menteri Lingkungan Hidup keliling Malino dan beberapa tempat lainnya, untuk melihat bagaimana perambahan hutan yang terjadi, padahal itu dekat dengan kantor BKSDA, hingga kini belum juga ada tanda-tanda penyelesaian.
"Sudah sangat banyak kerusakan dalam hutan lindung, namun Pemda tidak memiliki kewenangan menangani hal itu karena ditangani oleh Pemprov dan BKSDA sehingga salah satu akibat dari kerusakan itu hutan gundul bencana terjadi dimana-dimana," terangnya.
Ia berharap melalui pertemuan bersama pihak BPDAS Jeneberang-Sa'dang terkait rehabilitasi lahan hutan di Gowa, ia berharap akan ada rapat yang menghadirkan seluruh pihak terkait dan melakukan penandatangan kerjasama untuk Gowa semakin baik.
"Kami menunggu kapan penandatangan, setelah itu kami akan imbau masyarakat kami untuk ikut langsung pada rehabilitasi lahan ini, insyaallah kami sangat siap," tegasnya.
Ia juga menyarankan agar ada kerjasama semua pihak, baik itu Balai, TNI-Polri, pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Kalau kerjasama ini jadi dan terbangun dengan baik, maka tingkat pengrusakan hutan dapat kita minimalisir," lanjutnya.
"Saya sudah tidak percaya dengan para penjaga hutan, melihat banyak hutan lindung yang dibabat," ucapnya di hadapan rombongan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Jeneberang Sa'dang di Gowa, Jumat.
Pernyataan Adnan sontak membuat rombongan BPDAS Jeneberang-Sa'dang yang dipimpin Entan Sofyan terdiam.
Adnan merasa geram atas kondisi hutan lindung di Gowa yang tampak gundul karena ulah oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kenapa bisa begini, karena kewenangan pengelolaan hutan lindung memang tidak ada di Pemkab. Semua ada di pemerintah provinsi," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Adnan memaparkan satu persatu tingkat dan perlakuan masyarakat terhadap hutan yang ada di hulu. Termasuk kepada Menteri Lingkungan Hidup yang masih dijabat Sitti Nurbaya berkunjung ke Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
Ia sempat membawa keliling Menteri Lingkungan Hidup keliling Malino dan beberapa tempat lainnya, untuk melihat bagaimana perambahan hutan yang terjadi, padahal itu dekat dengan kantor BKSDA, hingga kini belum juga ada tanda-tanda penyelesaian.
"Sudah sangat banyak kerusakan dalam hutan lindung, namun Pemda tidak memiliki kewenangan menangani hal itu karena ditangani oleh Pemprov dan BKSDA sehingga salah satu akibat dari kerusakan itu hutan gundul bencana terjadi dimana-dimana," terangnya.
Ia berharap melalui pertemuan bersama pihak BPDAS Jeneberang-Sa'dang terkait rehabilitasi lahan hutan di Gowa, ia berharap akan ada rapat yang menghadirkan seluruh pihak terkait dan melakukan penandatangan kerjasama untuk Gowa semakin baik.
"Kami menunggu kapan penandatangan, setelah itu kami akan imbau masyarakat kami untuk ikut langsung pada rehabilitasi lahan ini, insyaallah kami sangat siap," tegasnya.
Ia juga menyarankan agar ada kerjasama semua pihak, baik itu Balai, TNI-Polri, pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Kalau kerjasama ini jadi dan terbangun dengan baik, maka tingkat pengrusakan hutan dapat kita minimalisir," lanjutnya.