Mamuju (ANTARA) - Rapat Kerja Daerah program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tingkat Provnsi Sulawesi Barat yang digelar di Mamuju, Kamis, membahas berbagai isu kependudukan di daerah itu.
Kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Sulbar tersebut, mengusung tema Banggakencana Dalam Era Milenial Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan yang dibuka Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, terdapat sejumlah isu kependudukan di daerah itu yang menjadi permasalahan hingga saat ini, dan perlu diselesaikan kedepan, seperti tingginya angka stunting dan pernikahan usia dini anak.
"Kalau angka stunting dan pernikahan dini tinggi, menurut saya itu dampak dari belum adanya perencanaan dalam keluarga yang baik. Itu yang kita alami di Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Untuk keluar dari permasalahan itu perencanaan dalam keluarga harus dilakukan sebaik mungkin, dengan melakukan upaya pendekatan komprehensif kepada semua level, baik di sekolah, keluarga dan lingkungan.
Jika hal tersebut dapat dilakukan lanjutnya, juga akan berdampak pada terciptanya keluarga yang berkualitas.
"Daerah kita ini harus terus bicara masalah kualitas dan itu tidak mungkin kita capai kalau tidak ada perencanaan keluarga yang bagus," ucap Muhammad Idris.
Banggakencana kata Muhammad Idris, sebagai upaya lebih memperkuat program pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan keluarga.
"Saya berharap ke depan, Sulbar harus bisa unggul dan keluar dari permasalahan tersebut dan Banggakencana ini harus kita tumbuhkan, suguhkan di Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Sementara, Kepala Biro Umum BKKBN Pusat Putut Riyatno mengatakan, salah satu tujuan rakerda adalah menyegarkan komitmen dan peran pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, serta mitra kerja BKKBN baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Hal ini untuk meningkatkan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat Indonesia," terang Riyatno.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Banggakencana dapat terwujud dengan baik dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Walfaidhin menyampaikan, istilah Banggakencana sengaja digunakan agar lebih mempermudah pengucapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Istilah ini kami digunakan untuk memudahkan penyebutan program, yang secara nomenklatur resmi adalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang seringkali agak sulit untuk diucapkan," kata Walfaidhin.
Ia juga berharap, semoga istilah itu dapat membawa angin segar bagi seluruh pengelola program dan khususnya dapat lebih memasyarakatkan program dan kegiatan oleh BKKBN.
Dalam kegiatan itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan BKKBN Sulbar dengan mitra kerjanya, yakni Korem 142 Tatag, Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Sulbar, Kanwil Kemenag Sulbar dan BPSDM Sulbar, yang disaksikan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Sekprov Muhammad Idris, Kepala Biro Umum BKKBN Pusat Putut Riyatno serta Kepala Perwakilan BKBN Sulbar Walfaidhin.
Kegiatan yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Sulbar tersebut, mengusung tema Banggakencana Dalam Era Milenial Untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan yang dibuka Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, terdapat sejumlah isu kependudukan di daerah itu yang menjadi permasalahan hingga saat ini, dan perlu diselesaikan kedepan, seperti tingginya angka stunting dan pernikahan usia dini anak.
"Kalau angka stunting dan pernikahan dini tinggi, menurut saya itu dampak dari belum adanya perencanaan dalam keluarga yang baik. Itu yang kita alami di Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Untuk keluar dari permasalahan itu perencanaan dalam keluarga harus dilakukan sebaik mungkin, dengan melakukan upaya pendekatan komprehensif kepada semua level, baik di sekolah, keluarga dan lingkungan.
Jika hal tersebut dapat dilakukan lanjutnya, juga akan berdampak pada terciptanya keluarga yang berkualitas.
"Daerah kita ini harus terus bicara masalah kualitas dan itu tidak mungkin kita capai kalau tidak ada perencanaan keluarga yang bagus," ucap Muhammad Idris.
Banggakencana kata Muhammad Idris, sebagai upaya lebih memperkuat program pemerintah yang berkaitan dengan perencanaan keluarga.
"Saya berharap ke depan, Sulbar harus bisa unggul dan keluar dari permasalahan tersebut dan Banggakencana ini harus kita tumbuhkan, suguhkan di Sulbar," ujar Muhammad Idris.
Sementara, Kepala Biro Umum BKKBN Pusat Putut Riyatno mengatakan, salah satu tujuan rakerda adalah menyegarkan komitmen dan peran pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, serta mitra kerja BKKBN baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Hal ini untuk meningkatkan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat Indonesia," terang Riyatno.
Ia berharap, melalui kegiatan tersebut koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Banggakencana dapat terwujud dengan baik dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Walfaidhin menyampaikan, istilah Banggakencana sengaja digunakan agar lebih mempermudah pengucapan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
"Istilah ini kami digunakan untuk memudahkan penyebutan program, yang secara nomenklatur resmi adalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), yang seringkali agak sulit untuk diucapkan," kata Walfaidhin.
Ia juga berharap, semoga istilah itu dapat membawa angin segar bagi seluruh pengelola program dan khususnya dapat lebih memasyarakatkan program dan kegiatan oleh BKKBN.
Dalam kegiatan itu, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perwakilan BKKBN Sulbar dengan mitra kerjanya, yakni Korem 142 Tatag, Ikatan Bidang Indonesia (IBI) Sulbar, Kanwil Kemenag Sulbar dan BPSDM Sulbar, yang disaksikan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Sekprov Muhammad Idris, Kepala Biro Umum BKKBN Pusat Putut Riyatno serta Kepala Perwakilan BKBN Sulbar Walfaidhin.